Ruminews.id, Yogyakarta — Koalisi Rakyat untuk Kesejahteraan (KORAN) menggelar aksi massa di Yogyakarta pada Jumat (9/10/2026), dengan membawa 11 tuntutan terkait kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan, agraria, dan demokrasi. Aksi bertajuk “Pajaki Si Kaya, Akhiri MBG, Kembalikan Subsidi Rakyat, Bubarkan IMF-WB!” itu dimulai dari Gedung DPRD DIY dan dilanjutkan dengan long march menuju kawasan Titik Nol Kilometer.
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, pekerja migran, organisasi perempuan, hingga kelompok masyarakat sipil. Massa menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai membebani masyarakat, termasuk penyaluran subsidi berbasis desil dan agenda efisiensi anggaran.
Salah satu massa aksi KORAN dalam orasinya menyampaikan bahwa berbagai kelompok masyarakat menghadapi persoalan mulai dari utang global, hilangnya ruang hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga mahalnya biaya pendidikan.
“Kita di sini hari ini bukan datang dengan tangan kosong. Kita datang dari berbagai elemen yang sudah merasakan bagaimana utang global kemudian menjerat negara-negara berkembang, membuat kita kehilangan tanah, kehilangan ruang hidup, sulit mencari kerja, sementara upah bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
Perwakilan tersebut juga mengajak masyarakat membangun solidaritas dan mengorganisasi diri untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi.
Humas KORAN, Amir, mengatakan aksi tersebut digelar untuk merespons sejumlah kebijakan dan kondisi ekonomi yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pertemuan IMF dan Bank Dunia di Thailand yang menurut KORAN memiliki tanggung jawab terhadap kondisi pemiskinan rakyat di Indonesia.
“Aksi ini hadir salah satunya untuk merespons pertemuan IMF-World Bank di Thailand yang selama ini kami anggap bertanggung jawab atas pemiskinan rakyat di Indonesia,” ujar Amir.
Selain itu, KORAN menyoroti kebijakan penyaluran subsidi menggunakan skema desil. Menurut Amir, kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi agar kelompok masyarakat kaya tidak menerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun, pihaknya menilai penerapan skema tersebut justru berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap subsidi.
“Yang kedua, kami merespons kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi lewat skema desil yang seolah-olah baik untuk merapikan subsidi supaya yang kaya tidak dapat subsidi. Tapi ternyata sebenarnya hanya dasar untuk memastikan orang-orang tertentu saja yang bisa diberikan subsidi,” tambahnya.
Perwakilan KORAN lainnya, Kim, juga menyoroti kebijakan berbasis desil yang dinilai berpotensi menjadi pintu bagi pencabutan berbagai subsidi dan bantuan sosial.
“Kami mengajak rakyat untuk tidak berdiam diri terhadap kebijakan desil ini karena akan menjadi pintu bagi pencabutan-pencabutan subsidi lainnya,” kata Kim.
Dalam tuntutannya, KORAN mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai membebani masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemajakan terhadap kelompok kaya. Penerimaan tersebut, menurut koalisi, harus digunakan untuk membiayai subsidi, layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
KORAN juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan, terutama upah, kepastian pendapatan, dan perlindungan sosial. Koalisi mendesak pemerintah menciptakan pekerjaan layak, menaikkan upah, serta memperluas perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pengemudi ojek daring, pekerja digital, pekerja informal, dan pekerja migran.
Selain persoalan ekonomi, massa membawa isu lingkungan dan agraria. Mereka menuntut penindakan hukum terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, penghentian konflik agraria, serta perlindungan tanah dan ruang hidup masyarakat. Koalisi turut menyerukan penghentian migrasi paksa dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam bidang demokrasi, KORAN menuntut penghentian militerisasi kehidupan sipil, penegakan supremasi sipil, serta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis. Koalisi juga meminta pembebasan dan pemulihan hak tahanan politik serta perlindungan kebebasan berserikat, berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan kritik.
KORAN turut mengkritik peran lembaga keuangan internasional, terutama Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Melalui tuntutan pembubaran kedua lembaga tersebut, koalisi menolak paradigma utang, liberalisasi, efisiensi, dan disiplin fiskal yang mereka nilai dapat mengorbankan kepentingan masyarakat.
Secara keseluruhan, 11 tuntutan yang disampaikan KORAN meliputi penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Danantara; penghentian kebijakan efisiensi dan desil; pengembalian subsidi serta pemenuhan hak dasar; penciptaan pekerjaan layak dan kenaikan upah; perlindungan seluruh pekerja; penindakan terhadap korporasi pembakar hutan; penghentian perampasan tanah; penghentian militerisasi kehidupan sipil; perlindungan pekerja migran dan pemberantasan TPPO; penghentian kriminalisasi aktivis; serta pembubaran IMF dan Bank Dunia.
Melalui aksi tersebut, KORAN menyerukan solidaritas di antara pekerja, petani, mahasiswa, masyarakat miskin perkotaan dan perdesaan, pekerja digital, pekerja migran, kelompok perempuan, serta organisasi masyarakat sipil.
Koalisi menegaskan bahwa beban krisis tidak seharusnya terus ditanggung masyarakat melalui pemotongan subsidi, pengurangan layanan publik, upah rendah, pekerjaan tanpa kepastian, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan. Mereka mendesak agar kebijakan ekonomi dan pembangunan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta kesejahteraan rakyat.
