Ruminews.id, Gowa – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, publik perlu melakukan evaluasi kritis terhadap arah kebijakan negara. Pemerintahan tidak cukup dinilai dari banyaknya program unggulan, besarnya anggaran, atau kuatnya dukungan politik di parlemen. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kekuasaan menghadirkan kesejahteraan, memperkuat demokrasi, menegakkan hukum, dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.
Janji politik harus diuji melalui kenyataan. Sepuluh isu strategis berikut menjadi catatan penting untuk menilai keberpihakan pemerintah sekaligus menentukan agenda pengawasan masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa tujuan penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik. Transparansi anggaran, kualitas makanan, ketepatan sasaran, standar keamanan pangan, serta pengawasan pelaksana harus menjadi prioritas.
Pemerintah wajib memastikan bahwa program ini berjalan efektif tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Publik berhak mengetahui capaian, kendala, serta mekanisme evaluasinya. Program besar harus dibuktikan melalui manfaat nyata, bukan sekadar keberhasilan publikasi.
Pertumbuhan ekonomi kehilangan makna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan memperoleh pekerjaan layak. Persoalan daya beli, ketidakpastian kerja, serta tekanan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan kebijakan yang lebih terukur.
Pemerintah harus memperkuat penciptaan lapangan kerja berkualitas, perlindungan pekerja, dan pemerataan kesempatan ekonomi. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka makroekonomi. Ukurannya juga harus terlihat dari pendapatan masyarakat, keterjangkauan kebutuhan dasar, dan berkurangnya kesenjangan sosial.
Swasembada pangan tidak boleh berhenti sebagai target politik. Kemandirian pangan membutuhkan perlindungan petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen utama. Persoalan pupuk, harga pakan, akses pembiayaan, distribusi hasil produksi, serta ketidakpastian harga harus dijawab melalui kebijakan yang konsisten.
Negara perlu memastikan bahwa produsen memperoleh keuntungan yang wajar, sementara konsumen tetap dapat membeli pangan dengan harga terjangkau. Tanpa pembenahan dari hulu hingga hilir, agenda ketahanan pangan berisiko hanya menampilkan keberhasilan administratif, bukan kemandirian yang dirasakan masyarakat.
Pendidikan merupakan fondasi kemajuan bangsa. Karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada program populer, tetapi juga harus menjawab persoalan kualitas pembelajaran, pemerataan fasilitas, kesejahteraan guru, akses pendidikan tinggi, dan kesenjangan antardaerah.
Pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas layanan dan memperluas kesempatan belajar. Generasi muda tidak cukup dibekali slogan tentang Indonesia maju; mereka membutuhkan pendidikan bermutu, keterampilan yang relevan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak.
Demokrasi bukan sekadar pemilihan umum. Demokrasi juga mensyaratkan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, ruang kritik, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Setiap kebijakan yang berpotensi memperluas kewenangan negara atau membatasi ruang sipil harus diuji secara terbuka berdasarkan konstitusi. Kritik tidak seharusnya diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme koreksi. Pemerintahan yang kuat justru terlihat dari kesediaannya menerima kritik dan memperbaiki kebijakan yang keliru.
Penataan hubungan antara militer dan pemerintahan sipil merupakan isu penting dalam menjaga arah reformasi. Perluasan peran institusi pertahanan ke ranah sipil harus disertai batas kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan demokratis, dan penghormatan terhadap prinsip supremasi sipil.
Pemerintah dan parlemen berkewajiban memastikan bahwa kebijakan kelembagaan tidak mengaburkan pembagian tugas antara pertahanan negara dan tata kelola sipil. Reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan aturan; semangatnya harus terwujud dalam praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Besarnya koalisi pemerintah dapat membantu stabilitas politik, tetapi tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan parlemen. Ketika mayoritas politik terlalu dominan, terdapat risiko bahwa kebijakan strategis minim perdebatan dan koreksi.
Parlemen harus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara independen. Kepentingan publik harus lebih utama daripada kompromi elite. Stabilitas politik yang sehat bukanlah keadaan tanpa perbedaan pendapat, melainkan kemampuan mengelola perbedaan melalui mekanisme demokratis.
Pemberantasan korupsi harus dijalankan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih. Penegakan hukum akan kehilangan legitimasi apabila masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan, kekayaan, atau kedekatan politik.
Pemerintah perlu memperkuat independensi lembaga penegak hukum, mendorong keterbukaan proses penanganan perkara, dan menjamin perlindungan terhadap pelapor serta masyarakat yang mengawasi penggunaan anggaran. Tidak boleh ada kekuasaan yang ditempatkan di atas hukum. Prinsip negara hukum hanya bermakna ketika berlaku bagi semua pihak.
Pembangunan ekonomi dan hilirisasi industri harus menghasilkan manfaat yang adil. Investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat atas tanah, ruang hidup, dan lingkungan yang sehat.
Pemerintah perlu memastikan proses perizinan transparan, kajian dampak lingkungan dilakukan secara serius, dan masyarakat terdampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan memperbesar konflik agraria bukanlah kemajuan yang utuh. Pembangunan harus menghubungkan keuntungan ekonomi dengan keadilan sosial dan tanggung jawab ekologis.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi ukuran dalam setiap kebijakan keamanan dan pembangunan. Di Papua, pendekatan pembangunan perlu berjalan bersama perlindungan warga sipil, penyelesaian persoalan secara adil, dan ruang dialog yang bermakna.
Di tingkat internasional, politik luar negeri juga perlu diukur melalui manfaat nyata bagi rakyat, termasuk perlindungan warga negara Indonesia, kepentingan ekonomi nasional, perdamaian, dan konsistensi dalam memperjuangkan kemanusiaan. Diplomasi tidak cukup dinilai dari posisi Indonesia dalam forum internasional, tetapi juga dari dampaknya terhadap kepentingan nasional dan nilai keadilan universal
Dari isu tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, berbasis data dan berorientasi pada kepentingan publik. HMI Cabang Gowa Raya periode 2026–2027 memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal proses tersebut.
Gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada diskusi, kritik di media sosial, atau pernyataan sikap. Ketika saluran aspirasi tidak menghasilkan respons yang memadai, demonstrasi damai dan konstitusional dapat menjadi instrumen perjuangan untuk menekan pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Namun, gerakan yang kuat harus dibangun melalui argumentasi, data yang dapat diverifikasi, tuntutan yang jelas, serta komitmen menjaga ketertiban dan keselamatan peserta aksi. Kritik tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa bukti, sebagaimana kekuasaan tidak boleh berlindung di balik jabatan untuk menghindari evaluasi.
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk menguji janji, mengukur hasil, dan memperbaiki arah kebijakan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa setiap program benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, setiap anggaran dikelola secara bertanggung jawab, dan setiap kewenangan dijalankan dalam batas konstitusi.
Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang berani dievaluasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang aktif, parlemen yang independen, penegak hukum yang adil, serta mahasiswa yang konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menagih pertanggungjawaban atas berbagai persoalan tersebut, HMI Cabang Gowa Raya menegaskan ultimatum aksi unjuk rasa pada 20 Oktober 2026.
Momentum ini menjadi pernyataan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika tuntutan transparansi, keadilan sosial, penegakan hukum dan keberpihakan terhadap rakyat belum memperoleh jawaban yang memadai.
Kami mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan untuk membuka ruang dialog, memberikan penjelasan yang transparan, serta menunjukkan langkah konkret atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
Apabila aspirasi tersebut terus diabaikan, gerakan mahasiswa akan melanjutkan tekanan melalui aksi damai, terorganisasi, dan konstitusional sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap rakyat. 20 Oktober 2026 bukan sekadar tanggal aksi, melainkan momentum untuk menegaskan bahwa kekuasaan harus mendengar, kebijakan harus dipertanggungjawabkan, dan kepentingan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan elite.
Sumber: Marlo – Sekbid PTKP HMI Cabang Gowa Raya
