Ruminews.id – SINJAI, SULAWESI SELATAN — Fajar Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sulawesi menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sinjai yang disebut belum terbayarkan selama beberapa bulan terakhir.
Persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, mengingat gaji merupakan hak pegawai yang harus dipenuhi sesuai ketentuan dan perjanjian kerja yang berlaku.
Informasi mengenai keterlambatan pembayaran yang disebut-sebut disebabkan oleh persoalan administrasi menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi dan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Jika persoalan tersebut benar terjadi, maka pemerintah tidak boleh membiarkannya berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Fajar menegaskan bahwa alasan administrasi tidak boleh terus-menerus menjadi penjelasan tanpa disertai langkah konkret. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi akar persoalan, menjelaskan hambatan yang terjadi, serta menyampaikan jadwal penyelesaian yang jelas kepada para PPPK yang terdampak.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa keterlambatan terjadi karena persoalan administrasi. Yang dibutuhkan para pegawai adalah kejelasan mengenai penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya, dan kapan hak mereka akan dibayarkan. Jangan sampai persoalan birokrasi justru membebani pegawai yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Fajar dari Gerakan Mahasiswa Sulawesi.
ADMINISTRASI BUKAN ALASAN UNTUK MEMBIARKAN PERSOALAN BERLARUT-LARUT
Gerakan Mahasiswa Sulawesi menilai bahwa persoalan keterlambatan pembayaran gaji PPPK harus ditempatkan sebagai masalah serius yang membutuhkan penanganan segera. Para pegawai memiliki kebutuhan hidup dan tanggung jawab keluarga yang tetap harus dipenuhi, sementara keterlambatan penghasilan dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi mereka yang terdampak.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sinjai harus memberikan penjelasan terbuka mengenai status pembayaran, tahapan administrasi yang menjadi kendala, serta langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Apabila kendalanya berada pada proses administrasi, pemerintah harus segera melakukan pembenahan dan koordinasi lintas instansi. Apabila terdapat persoalan penganggaran atau pencairan, penjelasan resmi harus disampaikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak boleh ada pembiaran yang menyebabkan para pegawai terus berada dalam ketidakpastian. Pelayanan publik menuntut profesionalisme pegawai, tetapi pemerintah juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak mereka
GERAKAN MAHASISWA SULAWESI: HAK PEGAWAI HARUS MENDAPATKAN KEPASTIAN
Fajar menegaskan bahwa persoalan ini perlu menjadi evaluasi serius bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pemenuhan hak pegawai.
“Jangan biarkan para PPPK terus menunggu tanpa kepastian. Jika ada persoalan administrasi, selesaikan. Jika ada kendala anggaran atau pencairan, jelaskan secara terbuka. Pemerintah Kabupaten Sinjai harus hadir memberikan solusi, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan,” tegasnya.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi juga mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pengaduan yang berwenang apabila tidak terdapat kejelasan penyelesaian. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kendala dapat diperiksa secara objektif dan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan.
Bagi Gerakan Mahasiswa Sulawesi, kepastian hak pegawai merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Alasan administrasi harus diikuti penyelesaian nyata. Pemerintah Kabupaten Sinjai harus segera memberikan penjelasan resmi, menetapkan langkah penyelesaian, dan memastikan hak para PPPK yang terdampak dipenuhi sesuai ketentuan.
Hak pegawai bukan persoalan yang boleh dibiarkan menggantung. Pemerintah harus bertindak, birokrasi harus berbenah, dan kepastian pembayaran harus menjadi prioritas.
