OPINI

Forum Rektor dan Ujian Kampus Berdampak

Penulis: Khumaedi – Mahasiswa ITH Parepare

ruminews.id, Pare-pare – Pengukuhan pengurus Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2025-2026 oleh Mendiktisaintek Brian Yuliarto pada 6 Juli 2026 perlu dibaca lebih dari sekadar agenda seremonial.

FRI didorong menjadi wadah kolaborasi antarkampus untuk memperkuat riset, hilirisasi inovasi, serta sinergi akademisi, industri, dan pemerintah.

Arah ini penting karena perguruan tinggi memiliki sumber daya intelektual yang besar. Dosen, peneliti, mahasiswa, laboratorium, pusat studi, dan jaringan alumni dapat menjadi kekuatan untuk menjawab persoalan publik.

Fokus yang disebut Kemdiktisaintek, seperti pangan, kesehatan, energi, digitalisasi, material maju, maritim, dan pertahanan, menunjukkan bahwa kampus diharapkan tidak berhenti sebagai ruang kuliah, tetapi ikut bekerja untuk kebutuhan bangsa.

Namun, tantangannya ada pada hilirisasi. Istilah ini sering terdengar meyakinkan, tetapi dalam praktiknya bisa berhenti sebagai jargon, dokumen kerja sama, atau seremoni tanda tangan MoU.

Karena itu, kolaborasi FRI perlu diukur dari hasil konkret: riset yang menjadi produk atau kebijakan, UMKM yang terbantu, startup mahasiswa yang tumbuh, serta program kampus yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

FRI juga perlu memastikan mahasiswa tidak hanya menjadi penonton. Mereka harus dilibatkan dalam riset terapan, inkubasi inovasi, pengabdian masyarakat berbasis data, dan evaluasi program kampus.

Jika kampus ingin disebut berdampak, maka ruang partisipasi mahasiswa harus dibuka lebih luas, bukan hanya saat dibutuhkan untuk publikasi kegiatan.

Kampus berdampak tidak cukup dibuktikan dengan banyaknya forum, konferensi, atau kerja sama formal. Yang lebih penting adalah transparansi capaian dan manfaatnya.

Pada akhirnya, FRI periode 2025-2026 akan dinilai bukan dari seberapa sering kampus berbicara tentang kolaborasi, tetapi dari seberapa jauh pengetahuan kampus benar-benar membantu masyarakat menyelesaikan masalah.

Share Konten

Opini Lainnya

Muzakkir (3)
Mengapa Pejabat Publik Wajib Minimal Tamat SMA?
Salistio Erisa Putra
Ketika Kemiskinan Menghasilkan Lebih Banyak Sampah: Sachet Economy, Poverty Penalty, dan Ketidakadilan dalam Sustainability
Najamudin
Hilirisasi Berkeadilan untuk Perekonomian Sulselbartra
Muzakkir (4)
Filsuf di Lingkar Istana
Muzakkir (3)
Reduksionisme Dan Fisika Kuantum: Tentang Kesadaran Diri (Bagian III Akahir)
Muhammad Fauzan, S.H.
Dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara: Menabur Visi Pengusaha Muda Menuju Indonesia Emas 2045
Merah Muda Abstrak Lucu Halaman Kosong A4 Landscape_20261003_144916_0000
Ketika Kampus Menjadi Ruang Impunitas: Menguji Komitmen Penegakan Hukum di UNDIPA Makassar
Muzakkir (3)
LK2 HMI: Kader Ditempa Jadi Problem Solver, Kawal Demokrasi Jaga Integritas Nasional
Andres Chandra
Pemimpin: Merangkul dengan Hati, Bekerja dengan Kasih
Muzakkir (5)
Ali Khamenei: Membaca Kolonialisme (Bagian V)
Scroll to Top