Penulis: Timboel Siregar – Koordinator Advokasi BPJS Watch
Ruminews.id, Jakarta — Kunjungan safari Prabowo ke Prancis menuai polemik. Berbagai media melaporkan bahwa Presiden sudah empat kali berkunjung ke Prancis, dan telah mengunjungi banyak negara sejak dilantik menjadi Presiden. Kunjungan demi kunjungan ke luar negeri menjanjikan masuknya investasi ke Indonesia. Namun, investasi yang dijanjikan belum signifikan masuk untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak guna menyeimbangkan penambahan jumlah angkatan kerja baru setiap tahun (lulusan perguruan tinggi, SMA/SMK, dan sebagainya), pengangguran terbuka yang mencapai 7,4 juta orang, serta setengah penganggur yang berjumlah 11,6 juta orang yang masih mencari pekerjaan.
Belum lagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berusaha mencari pekerjaan kembali. Pada 2024 terdapat sekitar 70 ribu pekerja yang terkena PHK, pada 2025 sekitar 80 ribu pekerja, dan hingga April 2026 sudah ada sekitar 15 ribu pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah dengan adanya PHK lanjutan, termasuk di sektor gerai modern.
Tentunya pembukaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal, sangat dinantikan rakyat Indonesia agar mereka memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah yang diharapkan rakyat dari kunjungan Presiden ke luar negeri.
Kalau kunjungan ke luar negeri tidak memberikan manfaat bagi pembukaan lapangan kerja di Indonesia, patutlah rakyat mempertanyakan kunjungan Presiden dan rombongannya ke luar negeri. Kunjungan tersebut dapat menimbulkan kesan sebagai kegiatan jalan-jalan selagi menjadi penguasa di republik ini yang dapat menggunakan APBN untuk maksud tersebut.
Selain terkait pembukaan lapangan kerja, kunjungan ke luar negeri juga pasti membutuhkan mata uang asing seperti dolar AS, yang saat ini ketersediaannya sedang terbatas di pasar uang domestik. Akibatnya, rupiah terus melemah dan sudah menembus Rp17.845 per dolar AS. Ke depan, rupiah masih diperkirakan terus melemah hingga mencapai kisaran Rp18.000 sampai Rp19.000 per dolar AS.
Dengan kondisi rupiah seperti ini, sebaiknya kunjungan ke luar negeri dibatasi dan disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhannya, terutama yang benar-benar dapat mendukung perekonomian bangsa, seperti pembukaan lapangan kerja.
Tidak hanya pejabat pemerintah yang perlu dibatasi. Saya mendapat informasi bahwa ada sekitar 80 orang elit Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang akan berbondong-bondong menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss, pada 1–12 Juni ini. Itu belum termasuk utusan pemerintah dan asosiasi pengusaha yang juga dipastikan akan hadir dalam jumlah besar.
Mereka yang hadir di Jenewa tentu akan menggunakan mata uang asing, termasuk dolar AS, yang ditukar dari rupiah di dalam negeri. Dolar tersebut akan dibawa ke Jenewa sehingga ketersediaannya di pasar uang domestik berkurang, yang berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Apa urgensi elit SP/SB berbondong-bondong ke Jenewa? Apakah mereka semua akan melakukan lobi untuk hal-hal penting demi perbaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini? Jawabannya tidak.
Kalau memang ingin melakukan negosiasi atau lobi, isu apa yang sedang akan diperjuangkan dalam sidang ILC tersebut? Saya kira tidak ada juga.
Kalaupun ada perwakilan buruh yang akan berpidato dalam sidang ILC tersebut, jumlahnya hanya satu orang. Jika membutuhkan masukan untuk memperkuat pidato, hal itu dapat dilakukan di Indonesia dengan melibatkan banyak SP/SB sehingga pidato yang disampaikan akan lebih berkualitas dan bermakna di mata internasional.
Pada akhirnya, rombongan sekitar 80 elit SP/SB yang akan mengunjungi Jenewa tersebut hanya dapat diartikan sebagai perjalanan yang bermotif jalan-jalan dan turut mendukung pelemahan rupiah di dalam negeri.
Tentunya anggaran rombongan elit SP/SB tersebut perlu dipertanyakan berasal dari mana. Jika berasal dari kementerian, hal ini dapat menjadi pemborosan APBN yang saat ini sedang tertekan akibat pengelolaan fiskal yang tidak baik.
Kalau dibiayai oleh kas SP/SB atau mendapat bantuan dari donor luar negeri, hal itu penting untuk diinformasikan agar jelas bahwa kegiatan tersebut tidak membebani negara. Namun, jika dikatakan dibiayai masing-masing peserta, saya kira hal itu hanya kebohongan belaka.
Saya berharap pemerintah atau lembaga negara lain yang membiayai rombongan elit SP/SB ke Jenewa bersedia membuka kepada publik berapa anggaran yang dikeluarkan untuk mereka, sehingga jelas bahwa APBN digunakan untuk tujuan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saya juga berharap para elit SP/SB yang akan bepergian ke Jenewa jujur mengenai sumber pembiayaannya. Sebutkan saja dari mana anggaran tersebut berasal.
Semoga para elit pemerintahan dan elit SP/SB mau memahami kondisi APBN dan perekonomian bangsa saat ini, serta turut mendukung perbaikan ekonomi nasional, bukan sekadar aji mumpung.
