Penulis: Ali Alkatiri – Penggiat Literasi
Ruminews.id – Ekonomi kerakyatan bukan sekadar wacana pembangunan, melainkan cita-cita besar untuk menghadirkan keadilan ekonomi, memperkuat kemandirian masyarakat, dan memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat.
Dalam momentum Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, sebuah kesempatan berharga hadir melalui diskusi dan pertukaran gagasan ekonomi bersama Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam periode Masa Jihad 2026–2031 sekaligus Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ayahanda Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi bahwa masa depan ekonomi Indonesia harus dibangun di atas kekuatan rakyat. Koperasi, UMKM, ekonomi umat, dan pemberdayaan masyarakat harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam membangun kemandirian bangsa.
Bagi Syarikat Islam, perjuangan ekonomi bukanlah sesuatu yang baru. Sejak awal kelahirannya, organisasi ini memiliki akar sejarah dalam membangun kekuatan perdagangan pribumi, memperjuangkan martabat ekonomi umat, serta menumbuhkan kesadaran bahwa kemandirian ekonomi merupakan bagian penting dari kemerdekaan.
Namun, tantangan hari ini jauh lebih kompleks. Ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses permodalan, lemahnya daya saing UMKM, serta belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keberanian politik dan keberpihakan kebijakan.
Maluku dan Tantangan Ekonomi Kerakyatan
Bagi Maluku, gagasan ekonomi kerakyatan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang nyata. Sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, Maluku membutuhkan model pembangunan ekonomi yang berpihak kepada nelayan, petani, pelaku UMKM, koperasi, dan masyarakat adat.
Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya menjadi angka statistik pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat di sekitar sumber daya tersebut tetap berada dalam keterbatasan.
Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar lembaga administratif. Ia harus mampu menghubungkan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga akses pasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Pada akhirnya, pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka, tetapi juga dari seberapa besar kemampuan rakyat berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri.
Saatnya Gagasan Menjadi Gerakan
Pertemuan dan diskusi bersama Ayahanda Ferry Juliantono memberikan satu pelajaran penting: perjuangan ekonomi membutuhkan gagasan, keberanian, konsistensi, dan gerakan kolektif.
Syarikat Islam memiliki tanggung jawab historis untuk kembali memperkuat peran strategisnya dalam membangun ekonomi umat. Semangat para pendiri organisasi harus diterjemahkan sesuai tantangan zaman, bukan hanya dikenang sebagai romantisme sejarah.
Sebab, kemandirian politik tanpa kemandirian ekonomi akan selalu menyisakan ketergantungan.
Ekonomi rakyat harus menjadi panglima pembangunan, koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian, dan kesejahteraan umat harus menjadi orientasi perjuangan.
Dari Surabaya, kita belajar bahwa membangun bangsa tidak cukup dengan berbicara tentang kekayaan negeri, tetapi harus dimulai dengan memastikan rakyat memiliki kekuatan untuk mengelola dan menikmati kekayaan tersebut.
Karena sejatinya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi oleh seberapa adil kekayaan itu didistribusikan kepada rakyat.
