Penulis: Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV — Sultan Dari Istana Baitul Mulkiyah Kesultanan Pakunegara Sanggau
Ruminews.id — Setiap presiden membawa cara sendiri dalam membaca persoalan bangsa. Presiden Prabowo Subianto memilih pendekatan yang tegas dan berorientasi pada tindakan negara: memperkuat program prioritas, menertibkan pengelolaan sumber daya, mengejar kebocoran penerimaan negara, serta mengganti pejabat ketika dianggap perlu. Pendekatan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang menginginkan pemerintah bergerak cepat. Namun, ia juga mengundang kritik mengenai biaya, tata kelola, dan risiko pemusatan kekuasaan.
Karena itu, penilaian atas kepemimpinan Prabowo sebaiknya tidak berhenti pada dukungan atau penolakan. Yang perlu diuji adalah apakah kebijakannya benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat, memperkuat hukum, dan membuat negara lebih adil serta akuntabel.
Cara kerja yang tegas, dengan tuntutan hasil yang nyata
Pemerintah Prabowo meluncurkan sejumlah program besar dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi. Presiden menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan. Angka itu menggambarkan skala dan kecepatan agenda pemerintah, tetapi banyaknya kebijakan belum dengan sendirinya membuktikan keberhasilan. Keberhasilan baru terlihat ketika program tepat sasaran, pelayanan publik membaik, lapangan kerja bertambah, dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, berangkat dari tujuan penting: memperbaiki gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Program ini juga dapat menggerakkan ekonomi lokal apabila bahan pangan dibeli dari petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil setempat. Namun, program berskala besar menuntut pengawasan ketat terhadap mutu makanan, keamanan pangan, penerima manfaat, dan penggunaan anggarannya.
Kritik terhadap program ini juga perlu ditanggapi serius. Perdebatan muncul mengenai besarnya anggaran, kesiapan pelaksanaan, prioritas belanja publik, dan dampaknya terhadap program pendidikan lain. Reuters melaporkan bahwa anggaran MBG 2026 sempat dikurangi dari rencana sebelumnya; sejumlah ekonom dan kelompok masyarakat juga mengingatkan agar biaya, capaian, dan dampaknya dievaluasi secara terbuka.
Maka, dukungan terhadap tujuan program tidak harus berarti menerima semua cara pelaksanaannya. Program sosial yang baik harus memiliki standar layanan yang jelas, data penerima yang dapat diperiksa, pengadaan yang transparan, serta laporan berkala tentang hasil dan biaya per penerima.
Pemberantasan korupsi: tegas dalam penindakan, kuat dalam pencegahan
Prabowo berulang kali menegaskan bahwa korupsi dan penyelewengan harus diberantas. Pemerintah juga menunjukkan langkah penertiban kawasan hutan dan pemulihan aset. Pada Desember 2025, pemerintah menyampaikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara lebih dari Rp6,6 triliun. Pada April 2026, pemerintah kembali mengumumkan penyerahan dana dan aset dalam rangkaian penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara.
Langkah-langkah itu dapat menjadi sinyal bahwa negara ingin lebih tegas menghadapi praktik yang merugikan publik. Akan tetapi, angka penyelamatan aset dan denda tidak boleh otomatis disamakan dengan ukuran keseluruhan keberhasilan pemberantasan korupsi. Publik perlu mengetahui asal-usul aset, dasar hukum penyitaan atau penagihan, proses pengadilan, berapa dana yang benar-benar masuk ke kas negara, serta apakah praktik yang sama berhasil dicegah agar tidak berulang.
Pemberantasan korupsi yang kokoh membutuhkan lebih dari penindakan yang menonjol. Ia juga bergantung pada independensi lembaga penegak hukum, perlindungan bagi pelapor, transparansi pengadaan, keterbukaan konflik kepentingan, dan perlakuan hukum yang sama terhadap siapa pun. Jika penegakan hukum hanya terlihat keras terhadap sebagian pihak, kepercayaan publik akan melemah. Karena itu, pemerintah perlu menjaga agar pemberantasan korupsi berlangsung konsisten, dapat diuji, dan tidak dipersepsikan sebagai alat politik.
Pergantian Kapolri dan ujian reformasi hukum
Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Pergantian ini adalah fakta penting dalam kepemimpinan sektor keamanan dan penegakan hukum. Namun, pergantian pucuk pimpinan saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa reformasi Polri telah berjalan.
Ujian bagi Kapolri baru terletak pada hasil kerjanya: apakah penanganan perkara berlangsung profesional, apakah pengawasan internal efektif, apakah penyalahgunaan wewenang ditindak, dan apakah masyarakat memperoleh perlindungan yang adil. Pemerintah pun perlu memastikan bahwa pergantian itu memperkuat independensi dan akuntabilitas institusi, bukan sekadar mengubah figur di puncak organisasi.
Kepercayaan terhadap penegak hukum tumbuh dari proses yang konsisten.
Kasus yang melibatkan pejabat, pengusaha, maupun warga biasa perlu ditangani sesuai bukti dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan hanya siapa yang diangkat atau diganti, melainkan apakah hukum bekerja secara adil dan bisa dipercaya.
Pertambangan: pemerataan manfaat dan risiko tata kelola
Di sektor pertambangan, pemerintah menghadapi dua tujuan yang tidak selalu mudah dipadukan: memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjaga sumber daya alam agar dikelola secara tertib serta berkelanjutan. Perubahan UU Minerba pada 2025 membuka skema pemberian wilayah izin usaha pertambangan dengan prioritas kepada kelompok tertentu, termasuk koperasi, usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Tujuan yang dinyatakan adalah mendorong partisipasi ekonomi dan pertumbuhan daerah.
Namun, pembukaan akses tersebut tidak otomatis menjamin pemerataan. Tanpa syarat teknis, lingkungan, keuangan, dan pengawasan yang kuat, koperasi atau badan usaha kecil dapat kesulitan memenuhi tanggung jawab pertambangan, sementara keuntungan berisiko terkonsentrasi pada pihak yang memiliki modal dan pengaruh lebih besar. Tantangan lain meliputi kerusakan lingkungan, konflik lahan, keselamatan kerja, dan pembagian penerimaan antara pusat dan daerah.
Mahkamah Konstitusi pada Juli 2026 menegaskan bahwa pemberian prioritas izin harus memakai parameter yang jelas melalui penilaian objektif, transparan, dan akuntabel; mekanisme itu tidak boleh dipahami sebagai penunjukan langsung. Putusan ini menunjukkan pentingnya menjaga agar kebijakan pemerataan akses tetap tunduk pada prinsip hukum dan persaingan yang wajar.
Pemerintah juga memerintahkan evaluasi terhadap izin pertambangan di kawasan hutan serta menyatakan akan memperketat penerbitan izin. Agenda ini dapat memperkuat ketertiban dan pemulihan aset negara. Hasil akhirnya tetap perlu diukur dari konsistensi penegakan, keterbukaan daftar izin dan kewajiban perusahaan, pemulihan lingkungan, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat sekitar.
Hilirisasi dan kemandirian ekonomi
Hilirisasi mineral dan penguatan industri dalam negeri dapat memberi nilai tambah yang lebih besar dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah. Jika dijalankan dengan baik, kebijakan ini berpotensi menambah investasi, memperluas lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan penerimaan negara.
Tetapi hilirisasi bukan tujuan yang tercapai hanya dengan membangun smelter atau menarik investasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek layak secara ekonomi, memenuhi standar keselamatan dan lingkungan, menggunakan energi dengan semakin efisien, serta membuka kesempatan bagi tenaga kerja dan pemasok lokal. Tanpa pengawasan, biaya lingkungan dan sosial dapat dibebankan kepada masyarakat, sedangkan manfaat utama dinikmati oleh segelintir pelaku usaha.
Memperbaiki bangsa berarti bersedia dikritik
Cara kepemimpinan Prabowo tampak mengutamakan kecepatan, skala besar, dan kehadiran negara. Pendekatan itu dapat menghasilkan terobosan jika didukung perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin. Namun, kebijakan yang cepat juga dapat menimbulkan masalah apabila konsultasi publik, transparansi, dan evaluasi dampaknya tertinggal.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukan dengan sendirinya penolakan terhadap presiden atau terhadap tujuan memperbaiki bangsa. Kritik yang didukung fakta dapat membantu pemerintah menemukan kelemahan sebelum dampaknya membesar. Sebaliknya, dukungan yang sehat juga bukan berarti membenarkan setiap keputusan tanpa pemeriksaan.
Pada akhirnya, pernyataan bahwa Prabowo sedang memperbaiki bangsa dengan caranya perlu dibuktikan melalui hasil yang dapat dilihat dan diperiksa: korupsi berkurang secara sistemik, hukum ditegakkan tanpa pilih kasih, pengelolaan tambang memberi manfaat luas tanpa mengorbankan lingkungan, dan program prioritas benar-benar meningkatkan kesejahteraan.
Prabowo boleh memilih cara kepemimpinan yang tegas dan cepat. Namun, keberhasilan cara itu ditentukan oleh keterbukaan terhadap pengawasan, kesediaan memperbaiki kebijakan yang tidak berjalan, dan keberpihakan yang terukur kepada kepentingan rakyat. Bangsa tidak diperbaiki hanya dengan ketegasan dari atas; perbaikan juga membutuhkan lembaga yang kuat, hukum yang adil, serta warga yang bebas mengawasi pemerintah.
