Ruminews.id, Jakarta — Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa berisi kritik terhadap penanganan krisis iklim dan meningkatnya biaya hidup di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI),
Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dua spanduk dipasang dari atas patung Monumen Selamat Datang dengan pesan yang ditujukan kepada pemerintah. Spanduk yang menghadap ke utara, ke arah Istana Merdeka, bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Sementara itu, spanduk yang menghadap ke selatan memuat tulisan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Namun, spanduk tersebut tidak bertahan lama. Petugas kepolisian bersama pemadam kebakaran menurunkannya sekitar pukul 08.00 WIB.
Greenpeace Indonesia menyebut aksi damai tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai mengancam kehidupan masyarakat.
Dalam unggahan di akun Instagram resminya, organisasi lingkungan itu juga menyinggung kondisi kualitas udara di Indonesia.
“BTW langitnya belum biru nih guys, masih ada asap,” tulis Greenpeace Indonesia.
Pesan dalam aksi tersebut menghubungkan persoalan lingkungan dengan beban ekonomi masyarakat.
Greenpeace menyoroti bahwa dampak krisis iklim dan bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
Aksi Greenpeace berlangsung di tengah rencana demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah titik di Jakarta pada hari yang sama.
Kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Di kawasan Tugu Tani, aksi yang melibatkan BEM Universitas Indonesia, BEM Seluruh Indonesia, serta kelompok yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) diperkirakan diikuti sekitar 500 orang.
Massa membawa sejumlah isu, mulai dari krisis lingkungan, korupsi, kebebasan berpendapat, hingga mahalnya biaya layanan publik.
