ruminews.id, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Kekeluargaan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (DPP IKA ISMEI) melalui Bidang Kajian Strategis dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merilis hasil telaah strategis atas kinerja makroekonomi Kuartal II-2026 dan asesmen terkait Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III per Agustus 2026.
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2026 sebesar 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 6.552,1 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp 3.576,2 triliun dipandang sebagai bukti kuat ketahanan ekonomi nasional. Angka ini berhasil melampaui konsensus pasar (market expectation) yang berada pada angka 5,12% (yoy).
Ketua Bidang Kajian Strategis & Litbang DPP IKA ISMEI Periode 2025–2030, Andi Rante, mengapresiasi kinerja pemerintah dan otoritas keuangan yang dinilai responsif dalam memitigasi transmisi risiko gejolak eksternal.
“Capaian pertumbuhan 5,29% di Kuartal II-2026 ini sangat membesarkan hati. Di tengah terpaan angin kencang eksternal mulai dari eskalasi konflik di Timur Tengah, ancaman disrupsi rantai pasok Selat Hormuz, kenaikan harga energi, hingga suku bunga global yang bertahan tinggi (higher-for-longer) perekonomian Indonesia terbukti memiliki jangkauan bantalan domestik (domestic buffer) yang sangat andal,” tegas Andi Rante dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Moderasi Terukur dan Soliditas Sinergi Otoritas (KSSK)
Andi Rante menjelaskan bahwa moderasi laju pertumbuhan jika dibandingkan Kuartal I-2026 (5,61% yoy) merupakan bentuk penyesuaian yang terukur (measured adjustment) akibat tekanan geopolitik global. Namun, efektivitas stimulus domestik seperti pencairan Gaji ke-13 ASN/TNI/Polri, konsumsi ritel yang terjaga, serta aktivitas investasi yang tetap tumbuh positif sukses menjadi penopang utama perekonomian.
Dari sisi stabilitas sistem keuangan, Bidang Kastra IKA ISMEI mencatat harmonisasi yang solid antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):
- Ketahanan Perbankan & Penjaminan Simpanan: Sektor perbankan beroperasi dengan permodalan dan likuiditas yang kuat. LPS mencatat tingkat jaminan simpanan nasabah tetap konsisten berada di atas threshold aman (>90%). Penanganan likuidasi 25 BPR/BPRS (7 selesai dan 18 dalam proses sepanjang Semester I-2026) dipandang sebagai langkah cleaning-up dan konsolidasi struktural demi menyehatkan ekosistem perbankan daerah.
- Kinerja Sektor Pembiayaan & Modal Kerja: Industri pembiayaan (PVML) dan asuransi mencatatkan pertumbuhan stabil (+1,8% yoy), dengan penyaluran modal kerja korporasi dan usaha mikro yang cukup ekspansif sebesar 6,36% yoy (total pembiayaan Rp 511,26 triliun). Pasar modal juga mulai menunjukkan tren rebound pesat memasuki Kuartal III-2026.
- Inovasi Regulasi & Finansial Digital: Langkah proaktif ditunjukkan melalui lahirnya PP No. 21 Tahun 2026 (DHE SDA sebagai agunan tunai), efisiensi pembaruan data SLIK OJK maksimal 3 hari kerja pasca-pelunasan, serta pengawasan pasar kripto yang telah menjangkau 22,69 juta investor (transaksi Rp 28,58 triliun per Juni 2026).
Empat Saran & Rekomendasi Kebijakan Strategis DPP IKA ISMEI
Guna mengawal keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun 2026, Bidang Kastra & Litbang DPP IKA ISMEI merumuskan empat poin rekomendasi untuk Anggota KSSK:
- Penguatan Kalibrasi Bauran Kebijakan (Policy Mix Calibration): Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan didorong mempertahankan keterpaduan antara kebijakan nilai tukar, intervensi pasar, dan efisiensi anggaran belanja negara. Fokus utama wajib diarahkan pada pencegahan imported inflation akibat kenaikan harga energi global tanpa menahan aliran kredit ke sektor riil.
- Akselerasi Penyehatan BPR/BPRS Berbasis GCG & Digitalisasi: Konsolidasi 25 BPR/BPRS oleh OJK dan LPS perlu diimbangi pendampingan tata kelola (Good Corporate Governance) dan literasi digital secara berkelanjutan agar penyehatan bank mikro memperkuat inklusi keuangan daerah tanpa menimbulkan kepanikan publik.
- Optimalisasi Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil & UMKM: Skema penjaminan DHE SDA (PP No. 21/2026) dan efisiensi data SLIK OJK (3 hari kerja) harus disosialisasikan secara masif kepada pelaku UMKM agar kemudahan akses pembiayaan modal kerja dapat langsung dirasakan di lapangan.
- Penguatan Proteksi Konsumen & Penjaminan Polis (PPP): Menghadapi pesatnya pertumbuhan 22,69 juta investor aset digital serta persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) sesuai amanat UU P2SK, OJK dan LPS disarankan mempercepat aturan turunan (termasuk POJK No. 6/2026 terkait Financial Influencer) untuk menjamin perlindungan konsumen.
“DPP IKA ISMEI optimistis bahwa dengan kepemimpinan ekonomi yang terukur, penajaman efisiensi belanja pemerintah, serta penguatan konsolidasi industri keuangan, Indonesia akan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan hingga akhir tahun 2026,” tutup Andi Rante.
Tentang DPP IKA ISMEI
Ikatan Kekeluargaan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (DPP IKA ISMEI) adalah wadah berhimpun alumni mahasiswa ekonomi, akademisi, profesional, dan praktisi keuangan di Indonesia. Bidang Kajian Strategis & Litbang DPP IKA ISMEI aktif menyajikan analisis independen dan konstruktif guna mengawal kebijakan makroekonomi dan pembangunan nasional.
