OPINI

Di Balik Kritik terhadap Kebijakan: Sudahkah Kita Bercermin?

Penulis : Rasya Lantera – Peggiat Literasi

Ruminews.id – Palopo, 19 Agustus 2026— Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat ketika terdapat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Namun, di tengah kebebasan tersebut, muncul hal yang tidak kalah penting untuk dipertanyakan: sudahkah kritik yang disampaikan benar-benar didasarkan pada pemahaman dan kepentingan bersama?

Kritik tidak seharusnya berhenti pada menunjukkan kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu. Di balik sebuah kebijakan terdapat alasan, kondisi, serta dampak yang perlu dipahami secara lebih luas. Karena itu, masyarakat juga perlu melakukan introspeksi dan melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang sebelum menyampaikan penilaian.

Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran yang cukup penting. Sebagai kelompok yang dikenal kritis, mahasiswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat terhadap berbagai persoalan dan kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut juga harus berjalan bersama dengan tanggung jawab.

Kritik yang disampaikan mahasiswa seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan kesalahan atau memenuhi kepentingan tertentu. Kritik akan memiliki makna yang lebih kuat apabila didasarkan pada fakta, pemahaman terhadap persoalan, argumentasi yang jelas, serta disertai gagasan atau solusi yang konstruktif.

Media Sosial sebagai Ruang Kritik dan Gagasan

Perkembangan media sosial membuat masyarakat, termasuk mahasiswa, semakin mudah menyampaikan pendapat. Sebuah kritik dapat tersebar dalam waktu singkat dan menjangkau banyak orang. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tanggung jawab.

Sebelum menyampaikan kritik melalui media sosial, persoalan yang dibahas perlu dipahami terlebih dahulu. Kritik yang hanya mengikuti sesuatu karena sedang ramai berisiko kehilangan substansi. Sebaliknya, kritik yang didasarkan pada fakta, pengetahuan, dan pemikiran yang objektif dapat menjadi bagian dari diskusi publik yang lebih sehat.

Media sosial dengan demikian tidak hanya dapat menjadi ruang untuk menyampaikan ketidakpuasan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan gagasan dan menawarkan solusi.

Refleksi dari Aksi Penolakan Revisi UU Pilkada

Salah satu contoh dapat dilihat dari aksi mahasiswa dan masyarakat dalam menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Agustus 2024. Pada saat itu, kritik terhadap rencana revisi disampaikan melalui aksi demonstrasi di berbagai daerah maupun melalui media sosial. Mahasiswa dan masyarakat menyuarakan kekhawatiran terhadap proses perubahan aturan Pilkada serta kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kritik mahasiswa dan masyarakat dapat menjadi bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Kritik publik juga dapat berkontribusi terhadap munculnya respons dari lembaga negara.

Namun, peristiwa tersebut sekaligus mengingatkan bahwa kritik tidak cukup hanya berupa penolakan. Kritik akan menjadi lebih bermakna ketika memiliki dasar yang kuat, memahami persoalan hukum yang dibahas, menyampaikan argumentasi secara jelas, dan menawarkan gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan.

Menjadi Kritis Bukan Berarti Selalu Menyalahkan

Menjadi kritis bukan berarti harus selalu menyalahkan. Sikap kritis berarti berani menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan pendapat tersebut.

Mahasiswa perlu mengambil peran bukan hanya sebagai pihak yang memberikan kritik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berusaha memahami persoalan dan mencari jalan keluar. Kritik yang baik bukanlah kritik yang paling keras, melainkan kritik yang memiliki dasar pemikiran dan mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Karena itu, di tengah derasnya arus informasi dan berbagai perdebatan mengenai kebijakan publik, penting bagi setiap orang untuk tidak hanya bertanya tentang kesalahan pihak lain. Ada pertanyaan yang juga perlu diajukan kepada diri sendiri: apakah kita sudah memahami persoalan yang kita kritik? Apakah kritik yang kita sampaikan benar-benar untuk kepentingan bersama? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita memiliki solusi atas persoalan tersebut?

Pada akhirnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kritik juga membutuhkan tanggung jawab. Menyampaikan pendapat bukan hanya tentang seberapa lantang suara yang kita keluarkan, melainkan tentang seberapa kuat alasan yang kita miliki dan seberapa besar kontribusi yang dapat kita berikan melalui pendapat tersebut.

Diskusi harus dibarengi dengan kopi. Biarkan pahitnya mengajarkan kita tentang kehidupan, dan biarkan solusi menjadi sesuatu yang membuat setiap teguk dapat kita resapi.

Suara yang lantang tidak selalu menjamin kemenangan. Terkadang, suara yang sunyi dalam kegelapan justru mampu menemukan cahayanya sendiri.

Salam Kebudayaan, Salam Kebajikan, Salam Literasi, Salam Kemanusiaan.

Share Konten

Opini Lainnya

Muzakkir (1)
Suara Kritis: Musuh Baru Penguasa Kampus?
Muzakkir (1)_edit_3152669649042474
Kedangkalan Bernalar. Ketika Kritik Dijawab dengan Label “Syiah”
IMG-20260820-WA0028
Sembilan Agenda Besar Indonesia "kontrak moral dan pembangunan” Indonesia menuju satu abad kemerdekaan pada 2045".
Muzakkir (4)
Ketika Kelalaian Berujung Dampak: Menakar Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan MBG
Muzakkir (6)
Bangsa yang Terdisrupsi?”: Ketika Relevansi Pendidikan Tinggi Diukur dengan Logika Industri
Muzakkir (1)
Merdeka Hari Ini, Berdaulat Menentukan Hari Esok
Muzakkir (1)
Prabowonomic dan Ujian Ekonomi Rakyat
Wartawan Udin
Refleksi 30 Tahun Wafatnya Udin: Wajah Kekerasan Negara Terhadap Jurnalis di Indonesia
Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara
81 TAHUN INDONESIA MERDEKA Antara Cita-Cita Proklamasi dan Realitas Negeri Hari Ini, Refleksi 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2026
Muzakkir (1)
Halah, Organisasi Sudah Tidak Penting untuk Saat Ini
Scroll to Top