Ruminews.id-Jambi, 31 Juli 2026 – Delegasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar mencatatkan prestasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan yang diselenggarakan di Jambi. Dalam forum nasional yang menghimpun 15 wilayah koordinasi se-Indonesia tersebut, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Aqil Abdan Syakuran, resmi terpilih sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi BEM SI Kerakyatan.
Delegasi UIN Alauddin Makassar yang hadir dalam Munas terdiri atas Aqil Abdan Syakuran selaku Presiden Mahasiswa, Saldiansyah Rusli selaku Sekretaris Jenderal DEMA-U, dan Raffi Farid Amar Pratama selaku Wakil Presiden Mahasiswa. Kepercayaan yang diberikan kepada Aqil Abdan menandai semakin kuatnya peran UIN Alauddin Makassar dalam dinamika gerakan mahasiswa di tingkat nasional.
Usai terpilih, Aqil Abdan menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi dengan seluruh BEM di wilayah Sulawesi guna memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat.
“Kami akan bersinergi dengan seluruh kampus di Sulawesi untuk mempersatukan kekuatan dalam mengawal isu-isu kedaerahan. Masih banyak persoalan di Sulawesi yang membutuhkan perhatian serius dan harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Menurut Aqil, amanah sebagai Koordinator Wilayah merupakan langkah strategis untuk memperkuat arah gerakan mahasiswa di Sulawesi, tidak hanya sebagai ruang konsolidasi, tetapi juga sebagai wadah melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Ini adalah langkah taktis untuk menjaga soliditas pergerakan mahasiswa di Sulawesi sekaligus menghadirkan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Aqil menilai bahwa BEM SI Kerakyatan memiliki peran penting sebagai jembatan penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya terhadap isu-isu daerah yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai di tingkat nasional.
“Sebagai Koordinator Wilayah, kami akan memanfaatkan BEM SI Kerakyatan sebagai ruang advokasi untuk membawa keresahan masyarakat Sulawesi secara langsung ke tingkat nasional. Kami ingin memastikan bahwa suara daerah tidak hanya berhenti di tingkat lokal, tetapi juga menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan di pusat,” tutup Aqil.
