ruminews.id, MAKASSAR — FAJAR Selaku Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan menyayangkan ketidakmampuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sinjai untuk menemui massa aksi yang menyuarakan persoalan mandeknya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sinjai selama delapan bulan.
Ketidakhadiran anggota DPRD yang diharapkan dapat menerima aspirasi tersebut menjadi catatan serius bagi Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Di tengah persoalan kesejahteraan tenaga PPPK paruh waktu yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian konkret, masyarakat justru belum mendapatkan ruang dialog secara langsung dengan wakil rakyat yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan menilai bahwa persoalan keterlambatan pembayaran gaji selama delapan bulan bukanlah perkara sepele. Di balik persoalan tersebut, terdapat hak ekonomi dan keberlangsungan hidup para tenaga PPPK paruh waktu beserta keluarga mereka yang perlu mendapatkan kepastian. Mereka tetap memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sementara pembayaran atas pengabdian dan pekerjaan mereka semestinya memperoleh kejelasan.
Bagi Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan, jabatan sebagai anggota DPRD bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah untuk mendengar, menerima, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat datang menyampaikan persoalan yang menyangkut kesejahteraan tenaga pelayanan publik, kehadiran wakil rakyat menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral dan politik tersebut.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya mendorong hadirnya penyelesaian atas persoalan yang telah berlarut-larut. Ketidakmampuan menemui massa aksi, apabila tidak disertai penjelasan dan tindak lanjut yang jelas, berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa aspirasi masyarakat belum menjadi prioritas.
Oleh karena itu, Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan mendesak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Sinjai untuk segera memberikan penjelasan terbuka atas ketidakhadiran mereka, sekaligus mengambil langkah politik yang konkret untuk mengawal persoalan pembayaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Sinjai. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan penyebab keterlambatan, kejelasan sumber pembiayaan, serta kepastian waktu pembayaran dapat disampaikan secara transparan kepada para tenaga PPPK yang terdampak.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada saling lempar tanggung jawab. Para tenaga PPPK paruh waktu membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji; membutuhkan penyelesaian, bukan pembiaran; serta membutuhkan wakil rakyat yang bersedia mendengar dan mengawal aspirasi mereka.
Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan dan langkah penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kesejahteraan tenaga PPPK bukan persoalan yang patut diabaikan, dan aspirasi masyarakat bukan sesuatu yang layak dipandang sebelah mata.
