Pemerintahan

ruminews.id – Makassar – Sabtu, 24 Mei 2025, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, genap berusia 46 tahun. Tentu usia yang sudah sangat matang. Pria kelahiran Ujungpandang, 24 Mei 1979 ini, sudah tiga periode di Parlemen Kota. Legislator dari Partai NasDem ini, menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar Periode 2024-2029, menggantikan kompatriotnya, Rudianto Lallo yang kini duduk di DPR RI. Supratman, dikenal sebagai sosok yang bangkit dari latar belakang sederhana. Ia tak pernah malu mengakui bahwa dirinya lahir dari keluarga menengah ke bawah. Bagi Supratman, keberhasilan bukan ditentukan oleh asal-usul, melainkan dari usaha untuk bangkit dan membuktikan diri. Sebelum menjadi Ketua DPRD, Supratman, memulai kariernya sebagai Pegawai Kontrak di Kantor Kecamatan Manggala. Dari tahun 2010 hingga 2013, ia bekerja sebagai Pegawai Honor, sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan kerja keras. Berkat dedikasinya, ia berhasil meraih posisi tertinggi di Parlemen Makassar. “Saya tidak pernah malu, tidak ciut lahir dari keluarga kategori menengah ke bawah. Itu bukan kesalahan orang tua saya, kesalahannya adalah ketika saya tidak bisa bangkit. Maka hari ini saya buktikan,” ungkap Supra. Semangatnya untuk membuktikan bahwa latar belakang bukan penghalang kesuksesan, menjadi prinsip yang ia pegang erat hingga saat ini. “Saya dulu hanya Pegawai Kontrak yang kerja di Kantor camat,” kenangnya, menunjukkan betapa jauh perjalanan yang telah ia tempuh. Bagi Supratman, salah satu kunci keberhasilan adalah aktif dalam kegiatan sosial. Ia meyakini bahwa kerja sosial akan selalu mendapatkan balasan, baik dari Allah SWT maupun dari rakyat. “Perbanyak kerja sosial pasti akan dibalas Allah SWT dan rakyat,” ujar Supratman. Prinsip ini ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kota Makassar. Mengkoordinir 49 Anggota DPRD Kota Makassar, bukanlah tugas yang mudah. Namun, Supratman yakin bahwa komunikasi adalah kunci utama. “Pasti kita akan lakukan kolektif kolegial. Paling tidak, jalan paling parah yang kita tempuh adalah voting, tapi semoga tidak perlu. Kita akan terus membangun komunikasi karena politik itu adalah komunikasi,” jelasnya. Pendekatan ini diterapkannya bukan hanya dengan sesama Anggota DPRD, tetapi juga dengan Eksekutif Kota. Meski masing-masing partai memiliki pilihan berbeda dalam Pilkada, Supratman, berhasil menjaga harmoni di dalam DPRD Makassar. Selamat Ulang Tahun Pak Ketua! Sukses dan sehat selalu dalam menakhodai DPRD Kota Makassar.

ruminews.id – Makassar — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Makassar terancam diwarnai kekacauan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang kian mengkhawatirkan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Makassar menunjukkan bahwa lebih dari 8.000 lulusan SD akan gagal melanjutkan ke SMP negeri karena ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas yang tersedia. Fenomena ini bukan hanya soal angka, melainkan cermin dari stagnasi kebijakan pendidikan kota. Setiap tahun, permasalahan serupa terulang, sekolah negeri dibanjiri pendaftar sementara ruang belajar terbatas, dan pembangunan infrastruktur pendidikan tak kunjung mengejar pertumbuhan jumlah penduduk. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menilai kondisi ini sebagai sinyal darurat yang harus segera direspons dengan pendekatan kolaboratif dan realistis. “Beginilah keadaan pendidikan kita hari ini. Sementara waktu, solusi paling konkret adalah memaksimalkan peran sekolah swasta yang sudah ada,” kata Fahrizal, Kamis, 22 Mei 2025. Menurutnya, saat ini solusi menambah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) bukan lagi opsi. “Kalau kita paksakan tambah siswa di dalam satu kelas, risikonya adalah pelanggaran terhadap aturan sistem Dapodik. Dampaknya, siswa bisa tidak terdaftar secara sah. Itu kan berbahaya,” jelasnya. Ia menilai bahwa solusi jangka pendek semata tidak cukup. Pemerintah Kota Makassar harus segera merancang kebijakan jangka panjang berupa pembangunan unit sekolah baru yang berkualitas. Pasalnya, Pemkot tidak bisa terus mengandalkan tambal sulam solusi musiman. Diperlukan kebijakan jangka panjang yang menyasar akar persoalan. “Harus kita bangun sekolah-sekolah baru yang kualitasnya setara, atau bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah negeri favorit yang sudah ada. Kita tidak bisa terus mengandalkan sistem darurat seperti ini setiap tahun,” ujarnya. Sayangnya, menurut Fahrizal, waktu yang tersisa untuk membangun ruang kelas atau sekolah baru menjelang tahun ajaran baru 2025 sudah tidak mencukupi. Karena itu, ia menyarankan agar Pemerintah Kota segera duduk bersama dengan asosiasi sekolah swasta guna mencari titik temu dan solusi bersama. “Kita akan duduk bersama dengan perkumpulan sekolah swasta. Mudah-mudahan dari sana bisa lahir kerja sama yang efektif, terutama dalam hal subsidi biaya, pemerataan kualitas, dan sistem seleksi yang adil,” tambahnya. Meski begitu, Fahrizal tidak mau solusi dari persoalan ini dilakukan dengan gegabah, perlu pembenahan serius terhadap sistem penerimaan murid baru. “Kita harus pastikan bahwa SPMB tahun ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai ada praktik titipan atau permainan kuota yang akhirnya mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Fahrizal. DPRD juga mendorong agar Pemkot tidak hanya fokus pada kuantitas bangunan fisik, tetapi juga mutu pendidikan dan pemerataan akses. Lebih lanjut, Komisi D DPRD Kota Makassar akan segera duduk bersama dengan pihak sekolah swasta dan para kepentingan untuk mencari solusi terbaik. “Ini nanti yang akan kita bahas bersama dengan perkumpulan sekolah swasta. Mudah-mudahan ada solusi terbaik yang bisa kita ambil,” pungkasnya. Dengan angka ribuan anak yang terancam tak tertampung di sekolah negeri, SPMB 2025 bukan hanya soal seleksi, tapi tentang hak dasar pendidikan yang belum terpenuhi. Kota Makassar kini dihadapkan pada ujian serius, berani membuat terobosan, atau kembali tenggelam dalam siklus masalah tahunan yang tak kunjung selesai. Sebelumnya, Ketua Panitia SPMB 2025, Sutardin, menyampaikan bahwa jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 21.795 siswa. Rinciannya, sebanyak 16.584 berasal dari SD negeri dan 5.211 dari SD swasta. Sementara itu, daya tampung SMP negeri di Makassar hanya tersedia untuk 13.696 siswa, yang tersebar dalam 428 rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas maksimal 32 siswa per kelas. “Dengan kondisi ini, sekitar 8.099 siswa harus mencari sekolah alternatif di luar SMP negeri,” ujar Sutardin, Rabu (21/05). Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan solusi dengan menggandeng sekolah swasta sebagai penampung tambahan. Sutardin menjelaskan, sekolah swasta memang diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam menyerap kelebihan lulusan dari SD. “Ini juga membuka peluang bagi sekolah swasta untuk berkontribusi lebih dalam proses pendidikan di Makassar,” tambahnya. Namun demikian, tidak semua orang tua menyambut baik opsi ini. Keterbatasan finansial menjadi kendala utama, mengingat biaya pendidikan di sekolah swasta relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Disdik Makassar menegaskan bahwa kuota di SMP negeri tidak bisa ditambah sembarangan karena akan berdampak pada kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar. Sutardin menekankan bahwa pemaksaan kapasitas hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti minimnya sarana pendukung dan menurunnya kenyamanan belajar siswa.

ruminews.id – Makassar – Mantan Anggota DPRD Kota Makassar tiga periode, Nasran Mone, menunjukkan teladan dalam kepatuhan terhadap regulasi dengan mengembalikan kendaraan dinas yang pernah digunakannya. Penyerahan mobil dinas tersebut dilakukan langsung di Sekretariat DPRD Kota Makassar pada Kamis (22/5) dan diterima oleh Sekretaris DPRD, H Dahyal. Langkah ini dilakukan menyusul adanya regulasi terbaru yang mengatur secara tegas penggunaan aset negara, termasuk kendaraan dinas, oleh pejabat maupun mantan pejabat DPRD. Nasran Mone menyatakan bahwa pengembalian ini merupakan inisiatif pribadi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. “Awalnya saya sempat berniat untuk mengembalikannya, tetapi karena tidak ada komunikasi dan kejelasan aturan dari sekretariat sebelumnya, maka saya tunda. Namun kini, dengan aturan yang sudah jelas dan diterapkan secara konsisten oleh sekwan yang sekarang, saya kembalikan mobil ini dengan niat yang tulus,” ujar Nasran Mone. Tindakan Nasran Mone langsung mendapat respons positif dari Sekwan DPRD Makassar. H Dahyal menilai langkah tersebut mencerminkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya penataan administrasi aset negara, serta bisa menjadi contoh bagi pihak lain yang masih menguasai fasilitas negara secara tidak sah.   “Kami menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan sikap kooperatif Pak Nasran. Ini menunjukkan komitmen beliau dalam menghormati aturan dan mendukung penataan administrasi yang bersih dan tertib di lingkungan DPRD,” kata H Dahyal. Pengembalian kendaraan dinas ini menjadi momentum penting dalam upaya menegakkan tata kelola barang milik negara yang lebih akuntabel dan transparan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Selain mencerminkan kesadaran individu, langkah ini juga menguatkan komitmen institusi terhadap kepatuhan hukum dan prinsip good governance. H Dahyal menegaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Makassar terus berkomitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan aset, termasuk pendataan ulang dan penertiban fasilitas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat. Ia juga menyampaikan bahwa upaya penertiban ini tidak bersifat represif, melainkan menekankan pendekatan persuasif dan edukatif.   “Prinsip kami adalah tertib administrasi. Kita ingin agar setiap aset negara tercatat, terpantau, dan digunakan sesuai peruntukannya. Dengan dukungan semua pihak, termasuk para mantan anggota dewan, kami yakin upaya ini akan berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi tata kelola pemerintahan,” tutup Dahyal.

ruminews.id – Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Makassar melalui Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham mengultimatum seluruh kepala sekolah tidak ikut cawe-cawe dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Begitupun pihak lain yang mencoba bermain akan dikenakan sanksi tegas jika ketahuan. Ari sapaan politikus NasDem itu menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat jalannya proses SPMB agar bebas dari praktik kecurangan, pungutan liar, hingga intervensi pihak tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar diminta untuk melaksanakan pengawasan ketat serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran nantinya. “Kita akan kawal. Insyaallah, sudah tidak ada calo yang beredar di sekolah-sekolah. Kepala Dinas sudah saya panggil dan beliau tegas, jika masih ada calo, intervensi dari pihak luar, atau kepala sekolah yang melakukan pungutan liar, akan ditindak tegas,” kata Ari saat diwawancara wartawan, Selasa (20/5/2025). Selain peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah maupun pihak lain yang mencoba berbuat curang dalam SPMB 2025, Ari juga mengingatkan orang tua murid untuk membaca dan memahami petunjuk teknis (juknis) SPMB.

ruminews.id – Makassar – Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, mengumumkan bahwa sebanyak delapan agenda strategis telah disusun dan siap untuk dilaksanakan oleh para legislator sepanjang tahun 2025 ini. Penetapan agenda ini dilakukan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar yang digelar pada Rabu (21/5/2025). Anwar Faruq menjelaskan bahwa delapan agenda yang telah disepakati tersebut meliputi berbagai kegiatan penting dalam fungsi legislatif, termasuk pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD di tengah-tengah masyarakat, serta serangkaian rapat kerja yang akan melibatkan komisi-komisi di DPRD dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. “Ada beberapa agenda penting yang telah kita susun dan sepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Di antaranya adalah pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD, yang merupakan kewajiban konstitusional kami. Selain itu, kita juga akan menggelar rapat-rapat kerja bersama dengan komisi-komisi di DPRD dan SKPD terkait untuk membahas berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Anwar Faruq usai rapat Bamus. Namun, dalam kesempatan tersebut, Anwar Faruq juga menyampaikan sorotannya terkait adanya pengurangan jumlah pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Makassar. Akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan, pelaksanaan reses yang sebelumnya dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun, kini hanya dijadwalkan sebanyak dua kali dalam setahun. Ketua Bamus DPRD Makassar ini menilai bahwa pemangkasan jumlah reses tersebut kurang tepat. Pasalnya, kegiatan reses merupakan amanat undang-undang dan menjadi kewajiban konstitusional bagi setiap anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi serta kebutuhan riil yang ada di tingkat akar rumput.

ruminews.id – Makassar – PT Aditari Arispratama melalui kuasa hukumnya mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terkait dengan kondisi lahan milik perusahaan di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, yang saat ini ditempati secara ilegal oleh sekelompok warga. Kuasa Hukum PT Aditari, Andi Alrizal Yudi Putranto, mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk mengosongkan lahan di Bitoa. “Sejak awal kami melakukan upaya persuasif, kami juga tidak melaporkan semua warga yang di sana. Kenapa itu kami lakukan, karena ini juga terkait aspek kemanusiaan,” ujar kuasa hukum, Rizal usai kepada wartawan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Makassar, Senin (19/5/2025). Pada kesempatan tersebut, pihak  juga menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah berupa akta jual beli (AJB). Fakta yang diakui oleh pihak DPRD Makassar dan perwakilan Pemkot Makassar yakni Dinas Pertanahan Makassar dan Camat Manggala. Di sisi lain, menyebutkan perusahaan tidak akan merugikan warga yang selama ini menempati lahan milik mereka, salah satunya adalah kesiapan perusahaan untuk memberikan kompensasi uang tunai jutaan rupiah kepada setiap keluarga yang bersedia mengosongkan lahan.