Pemerintahan

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Minta Kepsek Untuk Perketat Pengawasan di SPMB 2025

ruminews.id – Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Makassar melalui Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham mengultimatum seluruh kepala sekolah tidak ikut cawe-cawe dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Begitupun pihak lain yang mencoba bermain akan dikenakan sanksi tegas jika ketahuan. Ari sapaan politikus NasDem itu menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat jalannya proses SPMB agar bebas dari praktik kecurangan, pungutan liar, hingga intervensi pihak tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar diminta untuk melaksanakan pengawasan ketat serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran nantinya. “Kita akan kawal. Insyaallah, sudah tidak ada calo yang beredar di sekolah-sekolah. Kepala Dinas sudah saya panggil dan beliau tegas, jika masih ada calo, intervensi dari pihak luar, atau kepala sekolah yang melakukan pungutan liar, akan ditindak tegas,” kata Ari saat diwawancara wartawan, Selasa (20/5/2025). Selain peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah maupun pihak lain yang mencoba berbuat curang dalam SPMB 2025, Ari juga mengingatkan orang tua murid untuk membaca dan memahami petunjuk teknis (juknis) SPMB.

DPRD Kota Makassar

Bamus DPRD Makassar Tetapkan Delapan Agenda Legislatif 2025, Singgung Mengenai Pengurangan Jumlah Reses

ruminews.id – Makassar – Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, mengumumkan bahwa sebanyak delapan agenda strategis telah disusun dan siap untuk dilaksanakan oleh para legislator sepanjang tahun 2025 ini. Penetapan agenda ini dilakukan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar yang digelar pada Rabu (21/5/2025). Anwar Faruq menjelaskan bahwa delapan agenda yang telah disepakati tersebut meliputi berbagai kegiatan penting dalam fungsi legislatif, termasuk pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD di tengah-tengah masyarakat, serta serangkaian rapat kerja yang akan melibatkan komisi-komisi di DPRD dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. “Ada beberapa agenda penting yang telah kita susun dan sepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Di antaranya adalah pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD, yang merupakan kewajiban konstitusional kami. Selain itu, kita juga akan menggelar rapat-rapat kerja bersama dengan komisi-komisi di DPRD dan SKPD terkait untuk membahas berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Anwar Faruq usai rapat Bamus. Namun, dalam kesempatan tersebut, Anwar Faruq juga menyampaikan sorotannya terkait adanya pengurangan jumlah pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Makassar. Akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan, pelaksanaan reses yang sebelumnya dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun, kini hanya dijadwalkan sebanyak dua kali dalam setahun. Ketua Bamus DPRD Makassar ini menilai bahwa pemangkasan jumlah reses tersebut kurang tepat. Pasalnya, kegiatan reses merupakan amanat undang-undang dan menjadi kewajiban konstitusional bagi setiap anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi serta kebutuhan riil yang ada di tingkat akar rumput.

Makassar, Pemerintahan

Kolaborasi Pemkot Makassar – Badko HMI Sulsel untuk Program Pemberdayaan Pemuda

ruminews.id MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar sepakat memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan kepemudaan dan pemberdayaan ekonomi anak muda. Komitmen ini mengemuka dalam silaturahmi pengurus Badko HMI Sulsel, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/5/2025). Pertemuan itu dalam rangka momentum kegiatan Latihan Kader III (LK3) Badko HMI yang berlangsung 21–30 Mei 2025. Asrullah Dimas selaku Ketua Umum Badko Sulsel, berpandangan bahwa HMI menilai program-program Pemkot Makassar yang fokus pada pengembangan generasi muda sejalan dengan visi organisasi dalam mencetak kader-kader pemimpin bangsa. HMI kata dia, mendorong adanya kolaborasi strategis antara Badko HMI Sulsel dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam bidang kepemudaan dan pembangunan ekonomi. “Kami HMI melihat pentingnya sinergi antara Badko HMI Sulsel dan Pemkot Makassar,” jelasnya. Ia menilai kolaborasi tersebut sangat relevan, mengingat Pemkot Makassar saat ini memiliki sejumlah program yang fokus pada pemberdayaan anak muda dan peningkatan kemandirian ekonomi guna menekan angka pengangguran. “Terlebih, Pak Munafri adalah sosok muda yang inspiratif dan berpengalaman di dunia politik Sulsel. Ini menjadi modal kuat untuk mendorong program-program kepemudaan,” ungkapnya. HMI juga menyampaikan harapan agar kegiatan LK3 tahun ini menjadi awal yang baik untuk membangun kerja sama berkelanjutan dengan Pemkot Makassar. “Harapan kami, melalui kegiatan LK3 ini, HMI bisa bersinergi dalam pembangunan daerah. Kami juga siap mengawal dan mendukung program-program strategis Pemerintah Kota Makassar ke depan,” lanjutnya. Sebelumnya, Munafri dari pihak Pemkot juga menegaskan komitmennya untuk melibatkan organisasi kepemudaan, termasuk HMI, dalam berbagai pelatihan dan program pengembangan kapasitas. Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kolaborasi yang luas demi kemajuan bersama. Sehingga, Pemkot menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan organisasi kepemudaan, khususnya HMI. “Pemkot Makassar, butuh pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kami butuh sinergitas berpikir bersama, bukan hanya di lingkup SKPD, tapi juga dengan organisasi di luar pemerintah,” ujarnya. Ia menyadari adanya beragam cara pandang dalam menyelesaikan persoalan. Pemkot Makassar berencana melibatkan lebih banyak anak muda dalam berbagai kegiatan ke depan. “Kita cari jalan keluar bersama. Kita ingin kegiatan yang bermanfaat, khususnya bagi generasi muda,” lanjutnya. Oleh karena itu, Munafri berharap HMI dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif. Salah satu bentuk keterlibatan yang direncanakan adalah partisipasi HMI dalam program upgrading dan pelatihan yang diadakan oleh Pemkot. “Kami sangat welcome terhadap HMI. Kita ingin berjalan bersama-sama dalam kolaborasi membangun kota,” tutup Munafri.

DPRD Kota Makassar

Persoalan Mengenai Lahan Ditempati Secara Ilegal oleh Warga di Daerah Bitoa, PT Aditarina Minta Perlindungan ke DPRD Makassar

ruminews.id – Makassar – PT Aditari Arispratama melalui kuasa hukumnya mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terkait dengan kondisi lahan milik perusahaan di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, yang saat ini ditempati secara ilegal oleh sekelompok warga. Kuasa Hukum PT Aditari, Andi Alrizal Yudi Putranto, mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk mengosongkan lahan di Bitoa. “Sejak awal kami melakukan upaya persuasif, kami juga tidak melaporkan semua warga yang di sana. Kenapa itu kami lakukan, karena ini juga terkait aspek kemanusiaan,” ujar kuasa hukum, Rizal usai kepada wartawan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Makassar, Senin (19/5/2025). Pada kesempatan tersebut, pihak  juga menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah berupa akta jual beli (AJB). Fakta yang diakui oleh pihak DPRD Makassar dan perwakilan Pemkot Makassar yakni Dinas Pertanahan Makassar dan Camat Manggala. Di sisi lain, menyebutkan perusahaan tidak akan merugikan warga yang selama ini menempati lahan milik mereka, salah satunya adalah kesiapan perusahaan untuk memberikan kompensasi uang tunai jutaan rupiah kepada setiap keluarga yang bersedia mengosongkan lahan.

Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Terima PSU dari Sejumlah Pengembang Senilai Rp168 Miliar Lebih

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus berkomitmen dalam menjamin keberlanjutan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan perumahan. Penyerahan PSU ini bertujuan melindungi aset milik Pemerintah Kota Makassar sekaligus memastikan pemanfaatan yang optimal bagi kepentingan masyarakat. Total PSU yang diserahkan pada hari ini mencapai 66.954 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp168,759.735.000 miliar. Penyerahan dari tujuh perumahan di wilayah kota tersebut. Prosesi serah terima digelar di Perumahan Kom CV Dewi Panakkukang, Senin (19/5/2025), dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, menyampaikan bahwa penyerahan PSU di lokasi CV Dewi ini merupakan langkah penting setelah penantian panjang selama 40 tahun. Ia menegaskan, ini adalah bentuk intervensi pemerintah dalam mempercepat dan memperbaiki pembangunan di wilayah perumahan. “Serah terima ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk membenahi seluruh fasilitas demi kepentingan warga,” ujar Appi. Namun, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan. Ia juga mengingatkan warga agar menjaga empati sosial dan kerukunan di lingkungan perumahan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kebersamaan antarwarga. “Jangan karena rumah kita lebih besar, lalu seenaknya menutup alur air dan mengganggu ketertiban bersama. Kita ingin wilayah ini nyaman dan aman bagi semua,” tambahnya. Appi juga menyoroti pentingnya pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman bermain anak di kompleks perumahan. Ia menyatakan bahwa perumahan tidak seharusnya dipenuhi bangunan secara menyeluruh, melainkan perlu ada ruang-ruang khusus untuk kegiatan sosial dan anak-anak. “Kita ingin ada ruang-ruang terbuka yang bisa digunakan anak-anak bermain, serta fasilitas umum yang mendukung kehidupan warga,” ucapnya. Menutup sambutannya, Appi menyampaikan terima kasih kepada para pengembang perumahan di Makassar dan berharap proses serah terima PSU dapat terus berlanjut di wilayah lainnya. “Harapan kita proses seperti ini terus kita lakukan, tujuanya agar pembenahan jalan dan infrastruktur lain, terus kita benahi,” tutup Appi. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan penyerahan sarana prasarana utilitas dan di pengembang ke kota Makassar tujuan untuk menjamin keberlanjutan Pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan. “Termasuk untuk melindungi aset Pemerintah Kota Makassar, agar PSU dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat kota Makassar,” ucapnya. Dari data yang di peroleh hingga tahun 2025 total PSU yang telah di serahkan yakni 2.222.060 M2 dengan nilai total Rp 5.646.714.620.620 Triliun. Sejak tahun 2017, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diberikan kewenangan menyelenggarakan penyelamatan aset PSU. Dalam pelaksanaannya, dinas ini berkoordinasi dengan Tim Monitoring, Kejaksaan Negeri Makassar, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. “Langkah lainnya meliputi monitoring dan evaluasi lapangan, serta pemasangan spanduk pemberitahuan di lokasi perumahan,” tukasnya. Pada hari ini, sejumlah pengembang secara resmi menyerahkan PSU dengan rincian sebagai berikut: 1. PT Dwipa Lestari – Perumahan Cluster Berlian Permai, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Luas PSU: 5.386 m², nilai aset: Rp5.558.352.000 miliar. 2. PT Nusa Sembada Bangun Indo – Cluster Pelangi, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea. Luas PSU: 6.983 m², nilai aset: Rp4.287.562.000. 3. PT Anugerah Aset Utama – Perumahan Griya Permata Lestari, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanayya. Luas PSU: 15.214 m², nilai aset: Rp40.164.960.000. 4. PT Nusa Sembada Bangun Indo – Perumahan (nama belum disebutkan), Kelurahan Bintoa, Kecamatan Manggala. Luas PSU: 2.616 m², nilai aset: Rp5.692.416.000. 5. PT Pajjaiang Indah – Perumahan Gelora Baddoka Indah, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayya. Luas PSU: 8.819 m², nilai aset: Rp22.118.052.000. 6. PT Pitu Anugrah Pertama – Perumahan Bukit Nirwana Permai II, Kecamatan Manggala. Luas PSU: 5.537 m², nilai aset: Rp7.054.138.000. (Diserahkan oleh warga karena pengembang tidak diketahui keberadaannya, sesuai Perda No. 1 Tahun 2023). 7. CV Dewi – Perumahan Panakkukang Indah, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang. Luas PSU: 22.399 m², nilai aset: Rp83.884.255.000. Total PSU yang diserahkan pada hari ini mencapai 66.954 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp168,759.735.000 miliar.

Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar dan BBWS Pompengan Bahas Solusi Banjir: Kolam Retensi hingga Relokasi Warga

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna mencari solusi jangka panjang atas permasalahan banjir yang kerap melanda sejumlah titik rawan di kota ini. Beberapa kawasan yang menjadi prioritas penanganan antara lain Blok 10 Antang di Kecamatan Manggala, BTN Kodam 3 di Kecamatan Biringkanaya, serta ruas dalam kota seperti Jalan AP Pettarani. Isu ini menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Munafri mengungkapkan, Pemkot Makassar menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), untuk mengkaji pola banjir dan menyusun langkah strategis berbasis data. “Hasil kajian kami padukan dengan data dari BBWS agar solusi yang diambil tepat sasaran dan sesuai kewenangan,” ujar Munafri. Salah satu fokus utama saat ini adalah wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota. Munafri menargetkan penanganan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Dua opsi utama tengah dikaji: pembangunan kolam retensi baru yang memerlukan pembebasan lahan, dan relokasi sekitar 400 rumah warga yang berada di zona rawan genangan. Kedua opsi ini masing-masing diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp400 miliar. “Relokasi bisa menciptakan ruang terbuka untuk kolam retensi yang menjadi solusi jangka panjang. Ini harus direncanakan secara cermat,” ucapnya. Selain itu, Munafri menekankan pentingnya penataan kanal secara menyeluruh, bukan sekadar pengerukan sedimen. Penertiban bangunan liar di sekitar kanal juga menjadi prioritas. “Banyak kanal ditutup atap, dijadikan gang, bahkan tempat pembuangan sampah. Ini menyulitkan pengelolaan. Padahal, sudah ada aturan mengenai jalur inspeksi,” jelasnya. Munafri juga menggarisbawahi perlunya kepastian payung hukum dalam pengelolaan kanal dan sungai, termasuk dalam hal pembersihan dan penataan bantaran. Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu. Wilayah Sungai Pohon—yang mencakup 21 kabupaten dan 3 kota di Sulsel—terbagi ke dalam empat wilayah besar, termasuk WS Jeneberang dan WS Pompeng Larona yang bersinggungan langsung dengan Kota Makassar. BBWS mengacu pada lima pilar utama: konservasi sumber daya air, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat, serta sistem informasi. Salah satu proyek strategis yang tengah berjalan adalah pembangunan pengendali banjir Sungai Jenelata, menyusul banjir besar pada 2019 yang berasal dari sungai ini, bukan dari Sungai Jeneberang. Proyek pengendalian banjir tersebut ditarget rampung pada 2028 dan didanai melalui pinjaman luar negeri. Proyek ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana di DAS Jeneberang dan sekitarnya. DAS Jeneberang dan DAS Tallo menjadi dua fokus utama dalam pengelolaan air di Kota Makassar. Selain bendungan, BBWS juga mengembangkan infrastruktur seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa, Waduk Tunggu Pampang, dan fasilitas penanganan banjir lainnya. Namun, tantangan masih besar, terutama pada kawasan resapan yang berubah fungsi menjadi perumahan, seperti di Perumnas Antang. “Kami butuh sinergi kuat lintas sektor. Tidak semua infrastruktur bisa dikerjakan BBWS sendiri,” kata Suryadarma. Sinergi antara Pemkot Makassar dan BBWS diharapkan mampu menghasilkan solusi banjir yang menyeluruh, realistis, dan berkelanjutan untuk kota ini. (*)

Makassar, Pemerintahan

Pastikan Aset Pemkot Terjaga, Wali Kota Munafri Tinjau Lokasi Bangunan di Tallo

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan peninjauan aset milik Pemerintah Kota Makassar, di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Minggu (18/5/2025). Munafri mengatakan, tujuan kunjungan yang dilakukan ke Kantor Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, untuk meninjau langsung aset milik Pemerintah Kota Makassar yang memiliki potensi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat. “Saya ke Kantor Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo untuk melihat aset milik Pemerintah Kota Makassar yang sebenarnya kita bisa maksimalkan untuk membangun, untuk pelayanan ke masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, yang menjadi prioritas utama adalah memastikan legalitas administrasi atas aset tersebut. Dimana, kepastian hukum menjadi landasan penting agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Tapi yang paling penting adalah bagaimana legal administrasinya dipastikan,” tuturnya. Dengan luas lahan yang tersedia, aset ini dapat dikembangkan menjadi berbagai fasilitas publik yang bermanfaat. Misalnya, ruang terbuka hijau, pusat pelayanan masyarakat, fasilitas pendidikan atau pelatihan, dan lainnya sesuai kebutuhan warga sekitar. “Sehingga mudah-mudahan akan kita pastikan legal administrasinya lalu dibuatkan perencanaan kedepan,” ungkap politisi Golkar itu. Langkah pertama adalah penyelesaian legal administrasi aset. Setelah itu, akan disusun perencanaan pembangunan yang matang, terukur, dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diharapkan proses legalisasi dan perencanaan ini berjalan lancar sehingga aset milik Pemerintah Kota Makassar dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pannampu dan sekitarnya. “Sehingga kita akan fokus supaya tempat ini dengan luasan yang dimiliki dapat dimaksimalkan dengan berbagai macam fasilitas yang bisa kita bangun di tempat ini,” tukasnya. (*)

Makassar, Pemerintahan

Makassar Half Marathon, Dongkrak Perputaran Ekonomi

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi memimpin komunitas pelari dari Balai Kota Makassar hingga Cafe Talk Space di Jl. Emmy Saelan. Kegiatan ini untuk menyambut event Makassar Half Marathon 2025, pada 31 Mei hingga 1 Juni di Anjungan Pantai Losari. Pemanasan yang dilalui orang nomor satu kota Makassar itu, pada Minggu (18/5/2025), dengan rute melintasi Jl. Jend. Sudirman, Jl. Haji Bau, Jl. Arief Rate, dan Jl. Sultan Hasanuddin. Pada kesempatan ini, Munafri menyampaikan bahwa, melalui ajang ini, pemerintah Kota Makassar berharap terjadi perputaran ekonomi yang signifikan. “Khususnya dari kunjungan peserta luar kota yang menginap di hotel, makan di restoran, hingga berbelanja di berbagai pusat oleh-oleh dan destinasi wisata. Sehingga bisa mendongkrak perekonomian,” ujarnya, Minggu. Event Makassar Half Marathon berpotensi menjadi salah satu ikon olahraga lari nasional. Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 10 ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya di sektor olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan pariwisata lokal di Kota ini. Munafri menyebutkan, event ini bukan hanya soal lari, tapi tentang bagaimana olahraga menjadi bagian dari strategi promosi kota. “Dan menjaga kesehatan masyarakat, tentu saja mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkapnya. Untuk mendukung kesuksesan event ini, berbagai aspek tengah dipersiapkan, mulai dari infrastruktur jalan, informasi wisata dan kuliner, hingga kesiapan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam menyambut tamu dengan pelayanan terbaik. Diharapkan, melalui Makassar Half Marathon, potensi kota dalam bidang pariwisata, budaya, dan kuliner dapat dikenal lebih luas. “Ajang ini juga diharapkan menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memberi sumbangsih nyata terhadap perputaran ekonomi dan citra positif Kota Makassar,” tukasnya. Sementara itu, penyelenggara MHM, Arief Rachman Nur, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari MHM ini baik sebagai peserta, sponsor, atau pendukung acara. “Mari jadikan Makassar Half Marathon 2025 sebagai kebanggaan bersama. Dukungan berbagai pihak, baik sebagai peserta, sponsor, maupun pendukung acara, akan membuat ajang yang dirindukan dan menjadi ikon ini semakin bermakna,” jelasnya. Kolaborasi dan Dukungan MHM 2025 terselenggara berkat kolaborasi dengan Idearun sebagai mitra manajemen lomba sejak 2022, sponsor, serta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar, berbagai dinas terkait, kepolisian, dan stakeholder lainnya. Sejumlah hal positif yang memberikan manfaat bagi Kota Makassar dengan diadakannya kegiatan ini. Hal yang terasa adalah adanya potensi MHM dalam memajukan pariwisata Kota Makassar. “Juga meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan pihak relevan lainnya, menanamkan gaya hidup sehat dan semangat olahraga, serta tentu memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat,” tuturnya.

Makassar, Pemerintahan

Melinda Aksa Sebut Posyandu Garda Terdepan Layanan Kesehatan Masyarakat

Ruminews.id, Makassar— Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Makassar, Melinda Aksa, turun langsung meninjau Posyandu Era Baru Nusa Indah 4, Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, pada Sabtu (17/5/2025). Tinjauan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap layanan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan kesiapan Panampu jelang verifikasi lomba Posyandu tingkat Provinsi yang akan digelar. Setibanya di lokasi, Melinda Aksa disambut hangat oleh Lurah Panampu, Imam Hanafi bersama Ketua TP PKK Kelurahan Panampu, Siti Narmita Yamin beserta jajaran. Melinda pun langsung memantau pelaksanaan kegiatan posyandu yang tengah berlangsung dan menyaksikan lima langkah utama Posyandu. Tak hanya itu, Melinda juga meninjau pelayanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, perumahan rakyat, serta pekerjaan umum. Ia pun turut mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh kader posyandu setempat. “Posyandu merupakan ujung tombak dan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, tak hanya bagi ibu dan anak tetapi semua siklus hidup. Karena itu, menjaga kualitas layanan di posyandu sangat penting,” ujarnya. Ia menambahkan, Posyandu Era Baru tidak hanya menjadi pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga ruang interaksi edukatif antara kader dan masyarakat. Menurutnya, fasilitas dan layanan yang ada perlu terus jaga dan ditingkatkan agar mampu melayani lebih banyak warga. Pada kesempatan ini juga, Melinda menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara kader, pemerintah kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program PKK. “Kepada seluruh kader saya berpesan untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Pastikan semua proses berjalan ramah, cepat, dan tepat sasaran,” katanya. Melinda juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kelurahan Panampu, TP PKK Kelurahan, kader posyandu, serta seluruh masyarakat yang telah aktif berkontribusi dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga. “Kita semua harus bersinergi mendukung visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Peran ibu-ibu kader sangatlah vital, karena mereka berada di garda terdepan pembangunan keluarga dari lingkungan terkecil,” tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, Melinda Aksa juga mengunjungi Rumah Gizi, Dapur Sehat, Taman PKK Urban Farming, serta Sekretariat TP PKK Kelurahan Panampu yang lokasinya tidak jauh dari posyandu. (*)

Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Wali Kota Munafri Dorong Peran Aktif Dewan Pendidikan Tingkatkan Mutu Sekolah

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya peran aktif Dewan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Menurut Munafri, Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis dalam mendorong terciptanya layanan pendidikan yang bermutu guna melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan andal. “Kami berharap Dewan Pendidikan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Masih banyak hal yang ingin kami benahi,” ujar Munafri saat menerima kunjungan Dewan Pendidikan Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (14/5/2025). Ia menambahkan, Dewan Pendidikan berperan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pendidikan saat ini. Munafri yang juga akrab disapa Appi mengatakan, Dewan Pendidikan diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menyampaikan gagasan-gagasan kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan pendidikan dan menawarkan solusi alternatif. “Dewan Pendidikan harus menjadi mitra yang mampu menyampaikan aspirasi dan solusi dari masyarakat. Ini penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan melaporkan masa akhir kepengurusan yang akan berakhir pada Mei 2025. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Makassar dan Dinas Pendidikan untuk membentuk kepengurusan baru demi kelanjutan peran Dewan Pendidikan,” jelas Rudianto yang akrab disapa RL. Ia menegaskan bahwa selama masa kepengurusan, Dewan Pendidikan telah menjalankan peran sebagai mitra strategis Dinas Pendidikan dengan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terkait peningkatan mutu serta penyelesaian persoalan pendidikan di Makassar. “Tugas ini kami jalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat kolaboratif, dan komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing,” tambahnya. Sebagai informasi, keanggotaan Dewan Pendidikan Kota Makassar terdiri dari berbagai unsur, antara lain perwakilan guru, organisasi profesi seperti PGRI, sekolah swasta, praktisi pendidikan, jurnalis pendidikan, tokoh masyarakat, hingga anggota DPRD dari Komisi D yang membidangi pendidikan. (*)

Scroll to Top