Pemerintahan

DPRD Kota Makassar

DPRD dan Pemkot Makassar Gelar Rapat Paripurna Bahas RPJMD dan Pertanggungjawaban APBD

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar menggelar dua rapat paripurna penting dalam rangka Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Makassar pada Rabu, 16 Juli 2026. Dua agenda strategis yang dibahas dalam rapat ini adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama tiga wakil ketua DPRD. Hadir pula Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mistika Ilham, serta jajaran kepala perangkat daerah. Pada Rapat Paripurna Kedua Belas, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap kedua Ranperda tersebut. Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Ketiga Belas, dilakukan pengambilan keputusan bersama untuk menetapkan kedua Ranperda menjadi peraturan daerah. Rangkaian rapat paripurna ini menjadi tahap akhir dari proses pembahasan regulasi strategis yang akan menjadi dasar pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan serta mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DPRD Kota Makassar

Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Bahas Potongan Insentif Pekerja Keagamaan

Ruminews.id – Makassar — Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan, Rabu (16/7/2025). Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, ini membahas polemik pemotongan insentif yang selama ini dikeluhkan para imam, guru mengaji, pemandi jenazah, dan pekerja keagamaan lainnya.   Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan menyampaikan bahwa potongan yang mereka alami berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 dari total insentif Rp250.000 per bulan. Potongan yang dinilai cukup besar itu dianggap memberatkan, mengingat insentif merupakan satu-satunya sumber tambahan penghasilan mereka.   “Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening khusus untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari Ashari Ilham di hadapan jajaran direksi Bank Sulselbar.   Menurut Ari, DPRD Makassar menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini karena menyangkut kesejahteraan ribuan pekerja keagamaan yang berperan penting dalam pelayanan masyarakat. Ia menilai, pemberian insentif seharusnya tidak diiringi beban tambahan berupa potongan biaya administrasi perbankan.   Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, menjelaskan bahwa sejumlah rekening yang dikeluhkan bermasalah karena statusnya terblokir atau dorman. Hal itu, kata dia, bukan semata kebijakan bank, melainkan instruksi nasional dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).   “Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber. Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Soroti Lemahnya Kontribusi Sektor Parkir terhadap PAD

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir raksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, Rabu (16/7). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara khusus mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar, yang dinilai belum optimal dalam mengelola potensi pendapatan dari sektor parkir. Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan dari parkir di Kota Makassar diperkirakan mencapai Rp766 miliar per tahun. Namun, realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp11 miliar, atau kurang dari dua persen dari estimasi tersebut. “Dengan asumsi setiap kendaraan hanya membayar Rp1.000, potensi pendapatan parkir bisa mencapai Rp766 miliar. Namun, realisasinya sangat jauh dari harapan,” ujar Andi Hadi dalam rapat paripurna. PKS menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap BUMD, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaru, ditemukan sejumlah kelemahan struktural yang dinilai perlu segera dibenahi secara menyeluruh. Meskipun menyambut baik pelantikan jajaran direksi baru PD Parkir, Fraksi PKS menekankan pentingnya reformasi internal yang disertai dengan pengawasan ketat dari Pemerintah Kota Makassar. “Kami percaya direksi baru mampu bekerja lebih maksimal, namun harus ada dukungan dan pengawasan intensif dari Wali Kota,” tambahnya. Sebagai solusi, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas mendampingi BUMD secara teknis dan manajerial. PKS juga mendorong pemberian penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai target kinerja, serta pembinaan hingga sanksi tegas bagi OPD yang belum memenuhi target. Selain itu, Fraksi PKS turut menyoroti belum dicairkannya dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tujuh bulan terakhir. Padahal, berdasarkan data, sekitar 38,26 persen kendaraan yang berkontribusi terhadap pendapatan provinsi berasal dari Makassar, atau sekitar 1,7 juta unit kendaraan. “Pendapatan provinsi terbesar berasal dari kendaraan di Makassar, tapi dana bagi hasilnya belum jelas. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Andi Hadi. Meski menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi PKS tetap mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar, termasuk penguatan pelayanan digital, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, serta upaya pemberantasan praktik judi online. “Kami mendukung setiap upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah kota demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Operasikan Bus Sekolah Gratis, Berfitur Canggih dan Aman untuk Pelajar

ruminews.id, MAKASSAR – Dalam upaya menciptakan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan bagi pelajar, Dinas Perhubungan Kota Makassar terus berinovasi menghadirkan fasilitas terbaik. Salah satunya dengan mengoperasikan bus sekolah berbasis listrik yang dilengkapi berbagai fitur teknologi modern untuk memantau keselamatan dan mendukung kenyamanan siswa selama perjalanan. Sebagai wujud komitmen mendukung transportasi pelajar yang aman dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kota Makassar kini mengoperasikan bus sekolah listrik dengan teknologi canggih untuk memantau keselamatan dan meningkatkan kualitas layanan. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dr. Jusman, menjelaskan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat komitmen menghadirkan transportasi sekolah yang aman, nyaman, dan modern. “Saat ini, layanan bus sekolah gratis telah memiliki lima koridor utama yang melayani puluhan sekolah di berbagai wilayah kota,” jelasnya, Selasa (15/7/2025). Menariknya, tiga unit di antaranya sudah menggunakan bus berbasis listrik yang dilengkapi teknologi canggih untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pelajar. Selain itu, kata dia. Tersedia sejumlah fitur modern yang disematkan pada armada bus listrik ini. “Bus listrik kita memiliki CCTV dan NVR yang memantau aktivitas sopir dan penumpang secara real-time, sensor berbasis AI untuk mendeteksi perilaku berisiko,” katanya. “Ada juga sistem komunikasi langsung antara sopir dan operator admin,” tambah Jusman. Selain itu, bus listrik dilengkapi fasilitas pendukung pembelajaran dan hiburan bagi siswa. Fitur-fitur canggih bus listrik meliputi. CCTV dan NVR, memantau aktivitas sopir dan penumpang secara langsung. Sedangkan, sensor AI: mendeteksi perilaku mencurigakan atau membahayakan keselamatan. Kemudian, sistem informasi dan komunikasi: memungkinkan interaksi cepat antara sopir dan operator pusat. “Akses internet gratis: dapat dimanfaatkan pelajar selama perjalanan,” tuturnya. Selanjutnya, Smart TV: menayangkan materi edukasi dan hiburan. Serta Mobile Apps: memantau lokasi dan aktivitas bus secara transparan. Fitur-fitur tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung keselamatan berkendara dan mencegah potensi pelanggaran lalu lintas. “Kami berharap dengan hadirnya bus listrik ini, shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum semakin meningkat, sehingga risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan,” terang Jusman. Data Route Safety Kota Makassar, sejak operasi mencatat rata-rata 100 hingga 115 ribu jiwa menjadi korban kecelakaan lalu lintas setiap tahun, dengan rentang usia korban didominasi pelajar berusia 15–20 tahun. Oleh karena itu, keberadaan bus sekolah gratis berbasis listrik menjadi langkah strategis Pemkot Makassar untuk menciptakan transportasi yang lebih aman, nyaman, sekaligus ramah lingkungan. “Kami mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk memanfaatkan fasilitas ini,” imbuhnya. Saat ini, layanan bus sekolah gratis tercatat melayani ribuan siswa setiap bulan di lima koridor utama. Apalagi minat pelajar terhadap fasilitas ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam satu hari rata-rata ada sekitar 200 siswa yang memanfaatkan bus sekolah, dengan tingkat okupansi sekitar 80 hingga 90 persen. “Jika dihitung per bulan sepanjang 2025, rata-rata jumlah siswa yang terlayani sekitar 2.252 orang,” jelas Jusman. Operasional bus sekolah dimulai setiap hari sekolah pukul 06.00 hingga 06.30 pagi, tergantung jarak keberangkatan di masing-masing rute. Bus akan mengangkut siswa TK, SD, SMP, hingga SMA menuju sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan di lima koridor. Saat ini, Dishub Makassar mengoperasikan lima unit bus, terdiri dari: 3 unit bus listrik berkapasitas medium (32 kursi, panjang 8 meter) “Kemudian, 2 unit bus berbahan bakar BBM, terdiri dari 1 bus medium (32 kursi) dan 1 bus kecil (16 kursi),” ungkapnya. Semua armada melayani jalur yang sama dalam lima koridor, dengan rute yang sudah disesuaikan agar menjangkau kawasan padat penduduk dan sekolah-sekolah di Makassar. Lebih dari sekadar transportasi, program ini juga dirancang untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. “Selain meningkatkan akses pendidikan, layanan ini sekaligus meringankan beban keluarga kurang mampu. Tahun ini, kami berupaya agar semakin banyak siswa dari keluarga prasejahtera yang bisa merasakan manfaatnya,” harap Jusman. Untuk 2025, pihaknya tengah melakukan evaluasi dan pengembangan skema baru agar layanan semakin menjangkau lebih banyak pelajar, khususnya yang berasal dari keluarga miskin. “Pemkot Makassar berharap program bus sekolah gratis dapat menjadi solusi transportasi yang aman dan mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota,” tukasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi LPMI Bahas Potensi Kerjasama dan Kegiatan EXPLORASI BUDAYA

ruminews.id, MAKASSAR, – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Ruang Wakil Wali Kota, Senin (14/07/2025). Audiensi ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus wadah diskusi antara Pemerintah Kota Makassar dan LPMI, terkait potensi kolaborasi dalam bidang kepemudaan, kebudayaan, dan pelayanan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, LPMI diwakili oleh Direktur Nasional Petrus Kondorura, Ketua Panitia Yunus Siang, serta sejumlah koordinator pelayanan mahasiswa dan pemuda. Mereka juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan EXPLO yang akan melibatkan generasi muda dalam eksplorasi nilai-nilai budaya, pelayanan gereja, dan pengembangan karakter kepemimpinan mahasiswa. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar mendukung kegiatan positif yang digagas oleh anak muda, terlebih yang mengangkat kekayaan budaya serta mendorong semangat toleransi dan kolaborasi lintas komunitas. “Kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa pemuda Makassar dan Indonesia pada umumnya punya semangat kuat untuk terlibat aktif dalam membangun masyarakat, melalui pendekatan budaya, edukasi, dan pelayanan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkot Makassar, yakni Kepala Badan Kesbangpol Dr. H. Fathur Rahim, ST., MT, Kabid Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga, Bryan Ramadhan Brahman, S.STP, serta Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Patiware, S.STP., M.M. Ketiganya turut memberikan pandangan dan membuka ruang kerjasama lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain membahas teknis pelaksanaan kegiatan, diskusi juga menyentuh pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi, serta bagaimana peran mahasiswa dan pemuda sebagai agen perubahan. Pertemuan ini diakhiri dengan semangat kolaborasi dan kesepahaman untuk membangun Makassar sebagai kota yang inklusif, toleran, dan kaya akan nilai-nilai budaya.

DPRD Kota Makassar

Komisi B DPRD Makassar Desak Pemerataan PLB, Soroti Ketimpangan dan Potensi Pungli

ruminews.id – Makassar – Ketidakmerataan penerapan Pajak Laik Berjalan (PLB) di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Komisi B DPRD Makassar menilai pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan adil dan justru menimbulkan kecemburuan di kalangan pelaku usaha.   Anggota Komisi B, William, menyebutkan banyak pengusaha merasa dirugikan karena adanya perlakuan berbeda dalam kewajiban membayar PLB. Menurutnya, bukan karena enggan berkontribusi, melainkan karena ketidaksetaraan beban yang diterapkan.   “Rata-rata pengusaha tidak keberatan membayar PLB, asalkan diberlakukan secara adil. Yang jadi persoalan saat ini, ada yang dipungut rutin, sementara lainnya dibiarkan bebas tanpa kewajiban yang sama,” kata William, Senin (14/7/2025).   Ia mencontohkan ketimpangan tersebut terjadi di sejumlah kawasan industri, di mana banyak ruko yang tidak tersentuh pungutan PLB.   Situasi ini, lanjutnya, tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah. Ketidaktertiban ini bahkan dinilai membuka ruang terjadinya pungutan liar yang sulit dikontrol.   “Kalau ini memang kewajiban, semua pelaku usaha harus ikut membayar. Jangan ada tebang pilih,” tegasnya.   Untuk itu, Komisi B mendesak Dinas Perhubungan dan instansi terkait agar segera melakukan pemetaan ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap objek PLB, terutama di kawasan padat aktivitas ekonomi seperti sentra perdagangan dan pertokoan.   William juga menyoroti belum adanya basis data tunggal yang memuat klasifikasi wajib PLB, sehingga berisiko menciptakan ketidakadilan dalam penarikan pajak.   “Jangan sampai PLB ini hanya jadi beban bagi yang terdata atau tidak punya koneksi. Kita butuh sistem yang adil dan menyeluruh,” ujarnya.   Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap pungutan.   “Kalau semua serba digital dan tercatat, lebih mudah dilacak, diawasi, dan dipertanggungjawabkan,” tambahnya.   Komisi B memastikan akan terus mengawal pembenahan sektor perparkiran dan penerapan PLB, termasuk mendorong penataan lahan parkir dan kerja sama pihak ketiga agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan publik.   “Kita tidak menolak PLB. Tapi mari kita benahi sistemnya dulu. Kalau adil dan transparan, saya yakin pengusaha tidak akan keberatan,” pungkasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel

ruminews.id,MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Makassar, Senin (14/7/2025). Acara resmi ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan memori serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang secara resmi melantik Rasono, Ak., M.M., M.H. sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, menggantikan pejabat sebelumnya. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan harapannya agar pejabat baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan terus memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah demi tata kelola yang bersih dan akuntabel. “Pemerintahan membutuhkan pengawasan dan pendampingan mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan. Penguatan pengawasan menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya. Sambutan Kepala BPKP disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan, Bapak Susilo Widhyantoro, Ak., M.EcDev., CA., CRMA., CCSA. Dalam sambutannya, menegaskan pentingnya peran BPKP sebagai early warning system dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani, serta mendorong sinergi antarlembaga untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat dari berbagai instansi vertikal dan pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut memberikan apresiasi atas proses transisi yang berlangsung dengan baik. Ia berharap sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah semakin kuat ke depan. “Selamat kepada Bapak Rasono atas amanah barunya. Kami berharap kerja sama dan sinergi antara BPKP dan Pemerintah Kota Makassar terus diperkuat, khususnya dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama serta pemberian selamat dari seluruh tamu undangan. sebagai bentuk simbolis komitmen bersama dalam mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Makassar Punya Arena Padel Modern, Wali Kota Ajak Masyarakat Aktif Berolahraga

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi meresmikan Lapangan Padel Top Spin Arena Makassar sekaligus membuka Kasih Keras Private Padel Tournament, yang berlangsung di Kecamatan Tamalate, Minggu (13/7/2025). Peresmian fasilitas olahraga ini ditandai dengan pengguntingan pita dan pertandingan ekshibisi perdana yang diikuti para pemain padel lokal. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, penggiat olahraga, serta kalangan muda yang antusias menyaksikan turnamen perdana di arena ini. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembangunan arena padel yang dinilai menjadi ruang positif bagi masyarakat Makassar. “Top Spin Arena Makassar ini adalah sebuah hal yang sangat baik, sangat positif, bukan hanya sebagai sarana olahraga,” ujarnya. Lebih dari itu, menurut Appu hadirnya Spin Arena ini menjadi tempat untuk bersilaturahmi, memperkuat kebersamaan, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar kawasan. Ia juga menekankan tingginya minat masyarakat, terutama kalangan muda, terhadap olahraga padel. Hal ini menjadi indikasi bahwa Makassar memiliki potensi besar dalam pengembangan cabang olahraga yang relatif baru ini. “Selama ini banyak adik-adik kita yang menunggu kesempatan bisa bermain padel. Sekarang fasilitasnya sudah tersedia,” katanya. “Ini artinya animo masyarakat sangat tinggi. Kita berharap olahraga padel semakin digemari, menjadi bagian gaya hidup sehat, dan menciptakan atmosfer kompetisi yang positif,” tambahnya. Dengan hadirnya Top Spin Arena Makassar, Pemerintah Kota berharap fasilitas ini menjadi contoh pengembangan infrastruktur olahraga modern di wilayah perkotaan, sekaligus ruang aktivitas sehat dan produktif bagi warga. Munafri secara khusus juga membawa keluarganya dalam kesempatan tersebut, sebagai bentuk dukungan agar generasi muda Makassar lebih mengenal dan mencintai olahraga padel. “Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat bertanding. Bermainlah dengan semangat fair play,” harapnya. Selain peresmian lapangan, acara ini dirangkai dengan pembukaan Kasih Keras Private Padel Tournament yang diikuti sejumlah tim dan pemain perorangan. Turnamen bersifat fun games dengan semangat persahabatan dan sportivitas. “Turnamen ini bukan sekadar kompetisi, tapi juga ajang untuk menjalin silaturahmi. Semoga berjalan aman, lancar, dan membawa dampak positif bagi olahraga di Makassar,” pungkasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar dan Pegadaian Konsolidasikan Bank Sampah, Menuju Zero Waste

ruminews.id, MAKASSAR – Dalam upaya menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Makassar terus menggencarkan kolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan sampah. Salah satu langkah strategis dilakukan bersama PT Pegadaian dengan mengonsolidasikan pengelolaan bank sampah yang tersebar di berbagai daerah. Inisiatif ini bukan hanya mendorong penurunan volume sampah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. “Melalui sinergi ini, Pemkot Makassar optimistis target Zero Waste 2029 dapat tercapai secara bertahap dan terukur,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, saat sambutan pada giat Pemerintah Kota Makassar bersama PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Makassar menggelar kegiatan konsolidasi pengelolaan bank sampah, Minggu (13/7/2025). Acara ini berlangsung di Kantor Pegadaian Wilayah IV, Jalan Pelita Makassar, dengan melibatkan perwakilan bank sampah dari Makassar, Gowa, Pinrang, hingga Bulukumba. Helmy Budiman, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perluasan pengelolaan sampah, termasuk melalui sinergi dengan Pegadaian. “Kegiatan ini sangat baik dan penting dalam upaya menurunkan volume sampah dan mencapai target zero waste pada tahun 2029,” jelas Helmy. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor perlu diperluas mengingat persoalan sampah yang semakin kompleks. Pemkot Makassar terus mendorong agar berbagai pihak ikut berperan aktif mencari solusi, sekaligus memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Helmy mencontohkan sejumlah inovasi pengelolaan sampah yang kini mulai diterapkan, seperti penggunaan enzim pengurai di Hotel Merkur, serta program Pegadaian yang memungkinkan masyarakat menukar sampah menjadi tabungan emas. “Ini contoh konkret bagaimana sampah bisa punya nilai baru dan menjadi peluang ekonomi. Harapannya, langkah-langkah seperti ini bisa menginspirasi masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah,” tuturnya. Ia menambahkan, Pemkot Makassar berkomitmen memperkuat edukasi dan kolaborasi, agar upaya pengurangan sampah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan betul-betul menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Melalui konsolidasi ini, Pemkot Makassar bersama Pegadaian menyiapkan langkah tindak lanjut berupa pelatihan, penguatan kelembagaan bank sampah. “Serta program insentif yang diharapkan mampu mempercepat tercapainya target lingkungan bersih dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” tuturnya. Pada kesempatan ini, PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Makassar terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan lingkungan melalui pembinaan bank sampah yang tersebar di berbagai daerah. Deputy Operasional Kantor Wilayah IV Pegadaian Makassar, Jainuddin, menjelaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan bank sampah yang telah dijalankan sejak tahun 2018. “Sejak 2018, Pegadaian secara aktif membina bank-bank sampah di wilayah masing-masing,” ujarnya. Menurutnya, konsolidasi ini menjadi forum penting untuk membahas tantangan yang dihadapi selama proses pembinaan, sekaligus memberikan arahan tambahan kepada bank sampah binaan. Ia menyebutkan, selain edukasi dan arahan, Pegadaian juga memberikan stimulus berupa fasilitas dan sarana prasarana guna mendukung operasional bank sampah agar berjalan lebih optimal. Dalam kegiatan tersebut, lanjut Jainuddin, dibahas juga aspek pelayanan dua arah: baik pelayanan Pegadaian kepada bank sampah maupun sebaliknya. “Tujuannya, untuk menemukan solusi yang tepat demi meningkatkan kinerja dan efektivitas program secara menyeluruh,” tuturnya. Salah satu program unggulan yang dibahas adalah mekanisme penukaran sampah menjadi tabungan emas. Sampah yang masih memiliki nilai jual atau bisa didaur ulang akan dikonversi menjadi saldo tabungan emas atas nama anggota bank sampah. Melalui program ini, sampah yang bernilai dijual, lalu nilainya dihitung dan dikonversi menjadi tabungan emas. Apalagi Pegadaian menbina 30 Bank sampah di Kota Makassar. “Di Kota Makassar sudah 30 bank sampah binaan kita di Pegadaian. Masyarakat bisa menabung dari sampah, dan pada akhirnya, hal ini memberi motivasi baru dalam mengelola sampah,” katanya. Jainuddin berharap, melalui sinergi antara Pegadaian dan bank sampah, program ini mampu memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. “Target kita jelas, mengolah sampah, menabung emas, dan mendorong terwujudnya zero waste di Makassar,” tutupnya.

DPRD Kota Makassar

Komisi D DPRD Makassar Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Dispora

ruminews.id – Makassar – Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hingga triwulan kedua tahun 2025. Capaian anggaran yang masih berada di kisaran 10 persen dinilai dapat mengganggu kelangsungan sejumlah program strategis.   Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyampaikan kekhawatirannya terhadap lambatnya realisasi program yang telah direncanakan. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar manfaat program bisa segera dirasakan masyarakat.   “Sampai pertengahan tahun ini, realisasi anggaran Dispora belum mencapai dua digit. Ini harus jadi perhatian serius, apalagi banyak program yang langsung menyentuh kebutuhan publik,” ujarnya, Minggu (13/7/2025).   Salah satu proyek yang menjadi perhatian Komisi D adalah pengembangan kawasan Karebosi, yang memiliki nilai strategis sebagai ruang terbuka publik sekaligus pusat aktivitas olahraga dan rekreasi warga.   “Karebosi merupakan salah satu ikon kota dan proyek revitalisasinya harus diprioritaskan. Kami harap pengerjaan fisik bisa segera dimulai kembali,” kata Ari.

Scroll to Top