DPRD Kota Makassar

ruminews.id – Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, H. Syaiful, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Kali ini, H. Syaiful memberikan dukungan langsung kepada salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, dengan membeli produk kerajinan tangan yang dihasilkan oleh pengrajin setempat. Produk yang dibeli oleh H. Syaiful berupa bunga hias berwarna kuning berbahan dasar akrilik. Souvenir tersebut merupakan karya dari Aspar Akrilik, sebuah usaha kerajinan lokal yang dikelola oleh Rahmatia. H. Syaiful menyampaikan rasa apresiasinya terhadap produk tersebut, yang menurutnya sangat berkualitas dan unik. “Saya suka sekali dengan warnanya. Selain itu, ini adalah produk buatan UMKM lokal. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita untuk mendukung produk-produk seperti ini agar mereka bisa terus berkembang,” ujar H. Syaiful saat menerima produk tersebut. Aspar Akrilik: Produk UMKM yang Terus Berinovasi Pemilik Aspar Akrilik, Rahmatia, mengungkapkan bahwa usahanya memproduksi berbagai jenis kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi. Produk-produk yang dihasilkan antara lain berupa gelang, vas bunga, dan souvenir pernikahan. Setiap produk yang dibuat di Aspar Akrilik menggunakan bahan dasar akrilik yang diolah dengan tangan, menjadikannya produk unik dan berkualitas tinggi. Rahmatia juga menjelaskan bahwa harga produk yang dijual bervariasi, mulai dari Rp30 ribu untuk item-item kecil seperti gelang hingga Rp700 ribu untuk produk yang lebih besar seperti vas bunga dan souvenir pernikahan. Produk-produk ini telah banyak dipesan oleh berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintahan. “Alhamdulillah, produk kami sudah banyak dipesan oleh pihak-pihak dari kalangan pemerintahan dan juga masyarakat umum. Kami selalu berusaha berinovasi agar produk yang kami hasilkan bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan tentunya bisa bersaing di pasar,” ujar Rahmatia dengan penuh semangat. Aspar Akrilik Bergabung dengan Dekranasda Sulsel Selain mendapatkan pesanan dari berbagai pihak, Rahmatia juga mengungkapkan bahwa Aspar Akrilik kini menjadi bagian dari jaringan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, hal ini menjadi langkah penting dalam memperkenalkan produk kerajinan tangan lokal ke tingkat yang lebih luas, baik secara regional maupun nasional. “Bergabung dengan Dekranasda Sulsel adalah langkah besar bagi kami. Melalui jaringan ini, produk kami bisa lebih dikenal luas. Kami juga mendapatkan banyak pelatihan dan pembinaan yang sangat bermanfaat untuk terus mengembangkan usaha ini,” tutur Rahmatia. Dukungan dari Dekranasda, lanjut Rahmatia, sangat penting bagi perkembangan UMKM seperti Aspar Akrilik. Selain itu, Rahmatia berharap agar semakin banyak pengrajin lokal yang mendapatkan kesempatan serupa untuk mengembangkan usaha mereka melalui wadah-wadah resmi yang ada. Dukungan dari H. Syaiful Dinilai Berarti Bagi Pelaku UMKM Lokal Dukungan langsung yang diberikan oleh H. Syaiful, menurut Rahmatia, sangat berarti bagi pelaku UMKM lokal seperti dirinya. Selain memberi semangat, langkah tersebut juga memberikan dorongan agar pengusaha lokal semakin bersemangat dalam memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk mereka. “Dukungan dari Bapak H. Syaiful sangat berarti bagi kami. Ini bukan hanya soal membeli produk, tapi juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM lokal memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Dengan dukungan seperti ini, kami lebih termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi,” ungkap Rahmatia. Lebih jauh, Rahmatia berharap bahwa dukungan dari tokoh-tokoh seperti H. Syaiful dapat memotivasi lebih banyak pihak untuk mengapresiasi dan membeli produk-produk lokal. Menurutnya, pembelian produk lokal bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi dalam memajukan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Makassar Dukungan terhadap UMKM lokal sangat penting, mengingat peran sektor ini yang krusial dalam perekonomian Kota Makassar. UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, kontribusi berbagai pihak, baik pemerintah maupun tokoh masyarakat, dalam memajukan UMKM sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan sektor ini. H. Syaiful mengungkapkan bahwa dirinya akan terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM lokal untuk memastikan mereka mendapatkan perhatian yang layak. “UMKM adalah sektor yang sangat penting bagi perekonomian Makassar. Oleh karena itu, saya sebagai anggota DPRD Kota Makassar merasa berkewajiban untuk mendukung mereka. Saya berharap semakin banyak pelaku UMKM yang berinovasi dan terus berkembang agar ekonomi kita semakin maju,” ujar H. Syaiful. Sebagai langkah nyata dalam mendukung UMKM, H. Syaiful juga mengajak masyarakat untuk membeli produk-produk lokal dan memperkenalkan produk-produk UMKM Makassar ke pasar yang lebih luas. Ia menekankan bahwa membeli produk lokal adalah salah satu cara untuk memajukan ekonomi daerah sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang. Peluang UMKM Makassar ke Depan Melihat semangat yang tinggi dari pelaku UMKM seperti Aspar Akrilik, ada harapan besar untuk masa depan sektor ini. Ke depannya, diharapkan akan semakin banyak produk kerajinan tangan dan karya-karya kreatif lainnya yang diproduksi oleh UMKM Makassar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini tentu akan membawa dampak positif bagi perekonomian kota dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar regional maupun nasional. Bagi Rahmatia dan banyak pengusaha lokal lainnya, dukungan dari tokoh seperti H. Syaiful memberikan keyakinan bahwa produk lokal bisa diterima dan diapresiasi oleh masyarakat luas. Dengan adanya dukungan tersebut, mereka berharap semakin banyak peluang dan kemudahan untuk berkembang, serta dapat berpartisipasi dalam acara-acara pameran yang dapat memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar. Kesimpulan Dukungan yang diberikan oleh H. Syaiful kepada pelaku UMKM seperti Aspar Akrilik menjadi contoh nyata kolaborasi antara sektor pemerintah dan masyarakat dalam memajukan perekonomian lokal. Ke depannya, diharapkan semakin banyak tokoh masyarakat, baik dari dunia politik, pemerintahan, maupun sektor swasta, yang berperan aktif dalam mendukung pelaku UMKM untuk menciptakan peluang baru, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk mereka.

ruminews.id – Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW secara demokratis, bebas dari intervensi pihak manapun. Pemilihan tersebut dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat di seluruh wilayah kota. Anggota DPRD Makassar, Udin Saputra Malik, menyampaikan bahwa pemilihan di tingkat akar rumput memiliki potensi menimbulkan konflik sosial jika tidak dilaksanakan secara terbuka dan adil. “Kita mendorong agar pemilihan RT/RW betul-betul demokratis. Jangan sampai ada intervensi kekuasaan, intervensi kelompok tertentu, apalagi praktik politik uang,” ujarnya, Senin (23/6/2025). Udin menekankan bahwa pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dalam proses pemilihan RT/RW dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, terutama karena hubungan antarwarga yang bersifat emosional dan dekat secara sosial. Ia pun mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengawasan jalannya pemilihan dan segera melaporkan jika menemukan pelanggaran. “Kalau ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, silakan dilaporkan ke DPRD atau panitia pelaksana agar bisa segera ditindaklanjuti,” katanya. Lebih lanjut, Udin mengungkapkan bahwa DPRD Makassar telah memanggil sejumlah instansi terkait, seperti pihak kecamatan, kelurahan, Bagian Pemerintahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), dan Bagian Hukum untuk membahas regulasi teknis pemilihan RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Saat ini, kata dia, draf Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan menjadi dasar hukum pemilihan RT/RW sedang dalam tahap sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Kita tunggu agar Perwali ini segera diberlakukan, supaya pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas,” jelasnya. Terkait keberadaan Penjabat (PJ) RT dan RW yang saat ini masih menjabat sementara, Udin menegaskan bahwa mereka seharusnya tidak ikut mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang. Sebab, mereka kemungkinan akan terlibat dalam kepanitiaan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. “Menurut kami, itu fair. Panitia pelaksana harus netral dan tidak boleh menjadi peserta dalam pemilihan,” tegasnya. Udin berharap, dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang transparan, proses pemilihan RT/RW di Kota Makassar dapat berjalan lancar serta menghasilkan pemimpin lingkungan yang benar-benar dipilih oleh warga secara demokratis.

Ruminews.id – Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan komunikasi antar jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD. Hal ini disampaikan Andi Rahmat dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat secara keseluruhan. Saat ditemui pada Jumat (20/6/2025), Andi Rahmat menyatakan bahwa membangun hubungan kerja yang terbuka, akurat, dan saling percaya sangat diperlukan dalam menciptakan atmosfer kerja yang produktif. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya antarpegawai, tetapi komunikasi yang baik juga perlu terjalin dengan mitra media yang berperan penting dalam menyampaikan informasi publik. “Kami ingin seluruh jajaran Sekretariat DPRD bekerja secara maksimal, tanpa rasa ragu untuk menyampaikan kendala yang ada. Komunikasi yang terbuka dan efektif akan sangat membantu dalam memecahkan masalah dan mempercepat pencapaian tujuan kita bersama,” kata Andi Rahmat. Andi Rahmat mengungkapkan bahwa pengalamannya selama bertugas di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar memberikan pelajaran berharga dalam hal pentingnya komunikasi lintas unit. Pengalaman tersebut menjadi bekal baginya untuk memperbaiki sistem kerja yang ada di Sekretariat DPRD. “Saya banyak belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana komunikasi antar bagian sangat penting untuk kelancaran tugas. Ini yang akan saya terapkan di Sekretariat DPRD. Kami ingin memastikan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, agar kinerja kami bisa lebih maksimal,” ujarnya. Andi Rahmat menambahkan, salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD adalah memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang ada. Menurutnya, penataan area parkir, kebersihan kantor, hingga perencanaan ulang Media Center DPRD menjadi langkah pertama yang akan segera direalisasikan. Sebagai langkah awal pembenahan, Andi Rahmat menyatakan bahwa pihaknya telah mulai berkoordinasi untuk memperbaiki beberapa fasilitas yang dianggap vital. Salah satunya adalah penataan Media Center DPRD yang diharapkan dapat difungsikan lebih optimal dalam waktu dekat. Media Center ini, menurutnya, memiliki peran strategis sebagai pusat informasi yang menyajikan data dan informasi terkait kegiatan DPRD untuk masyarakat. “Kami sudah memulai koordinasi dengan berbagai pihak, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Media Center bisa difungsikan secara lebih optimal. Dengan adanya fasilitas yang memadai, informasi terkait kerja-kerja DPRD dapat disampaikan lebih cepat dan jelas,” ungkap Andi Rahmat. Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki area parkir dan kebersihan di sekitar kantor Sekretariat DPRD sebagai bagian dari usaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Menurutnya, fasilitas yang baik akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kinerja seluruh pegawai. Selain perbaikan fasilitas, Andi Rahmat juga menekankan pentingnya kekompakan dan kerja sama tim sebagai fondasi dalam menjalankan tugas-tugas di Sekretariat DPRD. Menurutnya, kolaborasi antar bagian sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan legislatif yang berkualitas. “Kita semua harus saling menguatkan dan bekerja sama dengan baik. Sekretariat DPRD memiliki banyak tugas yang harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kekompakan dan komunikasi yang efektif antar bagian sangat diperlukan,” ujarnya. Lebih lanjut, Andi Rahmat menyatakan bahwa salah satu tujuan penguatan komunikasi dan sinergi di Sekretariat DPRD adalah untuk memastikan bahwa pelayanan terhadap anggota DPRD dan masyarakat berjalan dengan lancar. Ia berharap, dengan kerja sama yang solid, tugas-tugas yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Andi Rahmat juga menyoroti pentingnya peran media dalam membangun sinergi di Sekretariat DPRD. Menurutnya, media memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi yang jelas, berimbang, dan konstruktif kepada publik. Oleh karena itu, ia berharap komunikasi antara Sekretariat DPRD dan media dapat terjalin dengan baik. “Kami tidak hanya ingin memperkuat komunikasi di internal birokrasi, tetapi juga dengan media. Media adalah mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami berharap media dapat terus mendukung kami dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan DPRD yang penting,” katanya. Andi Rahmat berharap agar hubungan yang baik antara Sekretariat DPRD dan media dapat terus terjalin, sehingga informasi yang sampai ke publik selalu jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kebingungannya. Sebagai lembaga yang bekerja untuk kepentingan rakyat, DPRD harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan legislatif dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Dalam penutupan, Andi Rahmat menyatakan harapannya agar sinergi yang dibangun di Sekretariat DPRD dapat terus terjaga dan berkembang ke arah yang lebih baik. Ia ingin seluruh jajaran, baik pegawai internal maupun mitra media, dapat bekerja sama dengan maksimal demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. “Saya berharap agar komunikasi yang baik dan sinergi yang terjalin di Sekretariat DPRD dapat terus berkembang. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat bekerja lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami akan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kami, baik kepada anggota DPRD maupun masyarakat luas,” tuturnya. Sebagai penutup, Andi Rahmat mengajak seluruh pihak terkait untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mempercayai agar Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat berfungsi dengan lebih optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

ruminews.id – Makassar – Sekretariat DPRD Kota Makassar melalui Bagian Humas dan Protokol tengah menyiapkan inovasi layanan baru sebagai bagian dari aksi perubahan kelembagaan. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat peran DPRD sebagai lembaga yang terbuka terhadap informasi publik dan aspirasi masyarakat. Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk pusat informasi terpadu di lingkungan DPRD. Pusat ini dirancang sebagai kanal resmi untuk menampung dan menyalurkan informasi, keluhan, maupun aspirasi masyarakat. “Yang membedakan layanan ini dari sebelumnya, masyarakat nantinya bisa menyampaikan laporan atau aspirasi baik secara langsung maupun secara daring,” kata Syahril, Jumat (20/6/2025). Layanan tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, menyampaikan pengaduan, hingga mengikuti jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara online jika dibutuhkan. “Masyarakat bisa datang langsung ke lokasi, atau mengakses layanan secara online. Kalau ada aspirasi penting, bisa langsung ditindaklanjuti hingga ke forum RDP,” jelasnya. Syahril menambahkan, kehadiran pusat informasi ini diharapkan memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat secara transparan dan partisipatif. Langkah ini juga sekaligus mempertegas posisi DPRD sebagai parlemen rakyat yang responsif terhadap kebutuhan warganya.

ruminews.id – Makassar – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Eric Horas, menggelar reses perdananya dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025. Kegiatan tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda pada Kamis (19/6/2025). Reses pertama dilaksanakan di Jalan Ali Malaka RT 01/RW 01, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang. Selanjutnya, Eric melanjutkan kegiatan di titik kedua, tepatnya di Jalan Gunung Merapi, Lorong 57 Nomor 2, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang. Dalam pertemuan bersama warga, politisi Partai Gerindra ini menerima sejumlah aspirasi, di antaranya keluhan terkait sistem drainase yang buruk di kawasan Jalan Somba Opu. Menurut warga, kondisi tersebut kerap mengakibatkan banjir saat hujan deras turun. “Saya minta pemerintah betul-betul memberi perhatian. Ini sudah menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras,” kata Eric dalam sambutannya. Selain persoalan drainase, warga juga mengeluhkan keberadaan pohon tua yang dinilai membahayakan karena rawan tumbang saat cuaca ekstrem. Mereka berharap pemerintah segera melakukan penebangan demi keselamatan lingkungan sekitar. Dalam kesempatan yang sama, Eric juga menyoroti absennya Lurah Lajangiru, Rita Kartika Mansyur, dalam kegiatan reses tersebut. Ia menilai, kehadiran lurah sangat penting dalam menyerap aspirasi warga secara langsung. “Sayangnya, lurah tidak hadir. Ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau pun berhalangan, seharusnya ada perwakilan dari kelurahan yang hadir,” ujarnya. Eric menambahkan, pejabat publik seharusnya memiliki kemampuan manajerial yang baik. Jika tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan. “Kalau tidak mampu mengatur dan hadir di tengah masyarakat, sebaiknya tidak menjabat,” tegasnya. Reses ini merupakan bagian dari agenda rutin anggota DPRD untuk menyerap langsung keluhan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Jika kamu ingin menyesuaikan gaya atau fokus tertentu—misalnya, lebih ke arah human interest atau lebih menekankan pada aspek kebijakan—silakan beri tahu, saya bisa bantu modifikasi lagi.

ruminews.id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Markas Kodim 1408/Mks, Selasa (17/6/2025). Rapat ini membahas program kerja dan anggaran Kodim Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait pembinaan personel. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA tersebut juga menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang penguatan forum koordinasi pimpinan di daerah. Selain itu, turut dibahas masukan strategis dari komando dan staf Kodim guna mendukung kelancaran tugas teritorial. Dalam kesempatan itu, Supratman menegaskan pentingnya sinergi antarunsur Forkopimda. “Forum seperti ini sangat penting agar seluruh elemen pemerintahan dan keamanan bisa satu suara dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menekankan peran vital TNI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan fondasi pertumbuhan kota. “Kodim memiliki tanggung jawab besar dalam penguatan pertahanan wilayah. DPRD siap mendukung program-program yang berorientasi pada ketahanan dan keamanan,” tambahnya. Dalam paparan Kodim 1408/Mks, disampaikan evaluasi program berjalan serta rencana pengembangan kapasitas personel. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan tugas kewilayahan. Peningkatan kualitas personel TNI dinilai krusial menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, termasuk penanganan bencana dan pemberdayaan masyarakat. Rencana pengembangan mencakup pelatihan serta peningkatan kapabilitas agar personel lebih efektif dan profesional di lapangan. Rapat ditutup dengan komitmen bersama antar pimpinan Forkopimda untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Langkah ini diharapkan mampu menghadapi dinamika sosial serta mendukung pembangunan di Kota Makassar.

ruminews.id – Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (12/6). Rapat tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dua fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Mulia, menyampaikan catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis terhadap draf RPJMD yang diajukan pemerintah kota. Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Rezeki Nur, menekankan pentingnya posisi Makassar dalam isu kemanusiaan global, khususnya dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ia menilai Makassar perlu tampil sebagai kota yang konsisten menyuarakan solidaritas internasional. Selain itu, PKS mengingatkan agar penyusunan RPJMD mematuhi landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PKS juga menyoroti kesalahan teknis dalam pidato Wali Kota yang menuliskan tahun RPJMD sebagai 2025–2014. “Hal seperti ini harus dikoreksi karena berpotensi memengaruhi keabsahan produk hukum maupun pengelolaan anggaran,” ujar Rezeki. Catatan lain PKS mencakup indikator daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan strategi investasi. Mereka meminta perhatian serius pada penguatan UMKM, pemerataan fasilitas usaha, serta kejelasan program pelatihan masyarakat. Bidang pendidikan dan peningkatan kualitas guru juga dianggap penting untuk memastikan keterkaitan antara peningkatan SDM dan penyerapan tenaga kerja. Di sektor infrastruktur, PKS menyoroti persoalan jalan rusak, banjir, dan sanitasi di kawasan padat penduduk. Mereka juga menanyakan dukungan anggaran serta pelibatan komunitas lokal dalam program seni, budaya, dan pariwisata. Sementara itu, Fraksi Mulia melalui juru bicaranya Ray Suryadi Arsyad menekankan bahwa RPJMD tidak boleh sebatas dokumen formal, melainkan harus menjadi pedoman pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. “RPJMD harus mencerminkan realitas warga, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif,” tegas Ray. Fraksi Mulia mengapresiasi tujuh strategi utama yang tercantum dalam draf RPJMD, namun meminta agar pelaksanaannya berbasis potensi lokal dan efisien. Mereka menyoroti perlunya percepatan pembangunan wilayah pinggiran, penanganan banjir, serta pemerataan layanan dasar. Selain itu, peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kapasitas tenaga kerja lokal dinilai sangat mendesak agar sesuai dengan kebutuhan industri. Di sektor ekonomi kreatif, Fraksi Mulia mendorong penguatan seni, budaya, dan pariwisata melalui pelibatan komunitas serta dukungan fasilitas bagi pelaku usaha lokal. Menurut mereka, sektor ini memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Makassar. Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan apresiasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti seluruh catatan DPRD dalam proses penyempurnaan RPJMD. “Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan dokumen yang benar-benar menjawab aspirasi masyarakat,” katanya. Terkait kesalahan teknis pada penulisan tahun RPJMD, Zulkifly mengakui adanya kekeliruan dan memastikan perbaikan dilakukan dalam dokumen final. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan penataan infrastruktur pinggiran telah menjadi prioritas pemerintah kota untuk lima tahun ke depan. Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar periode 2025–2029. DPRD berharap RPJMD yang dihasilkan tidak sekadar rencana di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dasar warga serta memperkuat daya saing kota.

ruminews.id – Makassar – Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di atas area parkir Mal Panakkukang kembali menjadi sorotan. Rabu (11/6/2025), Komisi C DPRD Kota Makassar bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek. Sidak ini dipimpin Ketua Komisi C DPRD Makassar, Aswar Rasmin, yang hadir bersama sejumlah legislator lintas fraksi. Turut mendampingi pula perwakilan dari Dinas Penataan Ruang, Dinas DPMPTSP, serta Dinas Perhubungan. Ketua Umum HMI Hukum UMI, Syarif, menegaskan kehadiran pihaknya dalam sidak tersebut merupakan wujud kontrol sosial atas pembangunan yang sejak awal dinilai bermasalah.   “Sejak awal kami mencurigai ada persoalan hukum dalam proyek ini. Hingga saat sidak dilakukan, pihak PT Margamas Indah Development sebagai pengelola Mal Panakkukang tidak mampu memperlihatkan dokumen izin resmi pembangunan GOR maupun area parkirnya,” ujar Syarif.   Temuan di lapangan memperlihatkan adanya perombakan desain awal. Area parkir yang seharusnya disediakan, justru dialihfungsikan menjadi GOR berkapasitas sekitar 6.000 orang di lantai 14 gedung. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait aspek teknis bangunan sekaligus keselamatan masyarakat.   Lebih jauh, tim sidak juga tidak menemukan satu pun dokumen legalitas dari pihak manajemen mal. Hal ini kemudian mendorong HMI Hukum UMI meminta Komisi C segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak pengelola dan instansi terkait.   “Kami mendesak agar Komisi C mengeluarkan rekomendasi penghentian pembangunan dan bahkan pembongkaran, karena jelas tidak sesuai aturan,” tegas Syarif.   Ia menambahkan, Kota Makassar tidak boleh membiarkan praktik pembangunan tanpa izin yang merugikan masyarakat.   “Pemerintah harus tegas, tidak ada kompromi bagi pengusaha yang mengabaikan aturan hukum,” pungkasnya

ruminews.id – Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar menyambut baik kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terpuruk akibat pembatasan kegiatan selama pandemi. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menilai bahwa selama ini banyak pelaku usaha hotel yang mengalami kesulitan, terutama karena kegiatan pemerintahan lebih banyak dilakukan di kantor atau secara daring. Hal tersebut berdampak langsung pada pendapatan hotel-hotel yang bergantung pada kegiatan tersebut. “Selama ini hotel-hotel sempat tiarap. Mereka sudah berinvestasi besar, tetapi pemasukan nyaris tidak ada. Dengan adanya kebijakan baru ini, sektor pariwisata dan perhotelan bisa perlahan bergerak lagi. Ini tentu sangat positif,” ujar Ismail, Selasa (10/6/2025). Menurut Ismail, kebijakan ini memberi peluang bagi sektor perhotelan untuk bangkit kembali, setelah lama terpuruk akibat pembatasan kegiatan. Ia berharap agar Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali rutin mengadakan berbagai kegiatan, seperti rapat, pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di hotel atau restoran. Dampak Positif bagi Perekonomian Makassar Legislator dari Fraksi Golkar ini juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak positif pada sektor perhotelan, tetapi juga pada perekonomian Makassar secara keseluruhan. Pasalnya, sektor perhotelan melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari pegawai hotel hingga pekerja sektor pendukung lainnya, seperti restoran dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di sekitar hotel. “Kami berharap setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah daerah dan OPD kembali rutin melaksanakan berbagai kegiatan di hotel. Ini bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan industri yang sempat hampir mati suri. Sektor perhotelan juga memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, karena banyak sektor yang terlibat, termasuk UMKM lokal,” jelas Ismail. Selain itu, Ismail juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola hotel, dan sektor terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ia menekankan bahwa meskipun kegiatan di hotel dan restoran dibuka kembali, kesehatan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Pemulihan Ekonomi Lewat Sektor Pariwisata dan Perhotelan Sektor perhotelan di Makassar, seperti di banyak daerah lain, memang mengalami masa-masa sulit selama pandemi. Pembatasan kegiatan dan larangan acara tatap muka membuat banyak hotel di Makassar terpaksa menutup diri dan mengalami kerugian. Banyak pengusaha hotel yang harus melakukan pemotongan karyawan hingga merumahkan sejumlah pekerja. Namun, dengan kebijakan baru yang memungkinkan kegiatan dilakukan di hotel dan restoran, sektor ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ismail berharap bahwa dengan adanya pembukaan ruang kegiatan ini, hotel-hotel di Makassar dapat kembali beroperasi dengan lebih baik, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. “Industri perhotelan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk perekonomian Makassar. Dengan adanya kebijakan ini, kita berharap hotel-hotel di Makassar bisa kembali beroperasi maksimal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Ini adalah langkah menuju pemulihan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Ismail. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM di sekitar hotel dan restoran. Ismail menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di hotel, maka sektor-sektor lain seperti kuliner, cendera mata, dan transportasi juga akan merasakan dampak positifnya. Hal ini tentu saja akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat lokal. “Ketika kegiatan di hotel mulai meningkat, pelaku UMKM di sekitar hotel akan ikut merasakan dampaknya. UMKM kuliner, misalnya, akan mendapatkan peluang lebih banyak karena banyak tamu hotel yang membutuhkan makanan dan minuman. Begitu juga dengan sektor transportasi yang mendukung mobilitas peserta kegiatan,” jelas Ismail. Ia menilai, kebijakan ini dapat menjadi peluang emas untuk membangkitkan kembali sektor UMKM yang sempat terhenti, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Makassar. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemda dan OPD bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Meskipun kebijakan ini disambut positif, Ismail mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga keseimbangan antara pembukaan kegiatan di hotel dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ia menekankan bahwa meskipun ada peluang untuk memulihkan sektor perhotelan, keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama. “Penting untuk memastikan bahwa protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat dalam setiap kegiatan yang dilakukan di hotel. Kita tidak ingin pemulihan ekonomi ini justru menyebabkan gelombang baru penyebaran virus. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah daerah terus mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik,” pungkas Ismail. Dengan demikian, kebijakan Kemendagri yang memungkinkan kegiatan kembali dilaksanakan di hotel dan restoran memberikan angin segar bagi sektor perhotelan di Makassar. Diharapkan, sektor ini dapat kembali bangkit, menciptakan lapangan kerja, dan turut mendukung pemulihan ekonomi daerah yang lebih luas.

ruminews.id – Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Sekretariat DPRD menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran reses dan aspirasi anggota DPRD Kota Makassar tahun anggaran 2024 dan 2025 telah mengikuti mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Seluruh kegiatan reses maupun penyaluran aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kota Makassar telah diperiksa secara berkala oleh lembaga resmi negara, yakni Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap tahapan penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. “Setiap tahun, pelaksanaan anggaran reses dan aspirasi selalu diaudit oleh lembaga resmi seperti Inspektorat dan BPK. Kami menghargai fungsi kontrol publik, tetapi prosedur tetap harus dihormati agar tidak terjadi simpang siur informasi,” ujar salah satu pejabat Sekretariat DPRD Kota Makassar. Terkait adanya sejumlah permintaan data oleh lembaga atau organisasi masyarakat (ormas) tertentu, Pemerintah Kota Makassar menyarankan agar seluruh pihak menyampaikan permintaan data atau pengajuan pemeriksaan melalui jalur resmi, yaitu ke lembaga pengawas internal maupun eksternal pemerintah. “Kami tidak bisa secara langsung memberikan salinan data kepada setiap pihak eksternal karena berisiko disalahgunakan dan bisa menimbulkan kerawanan. Maka dari itu, jika memang ada ketidakpuasan atau keingintahuan, silakan ajukan melalui Inspektorat atau BPK. Kami terbuka sepanjang prosedur resmi dipatuhi,” lanjutnya. Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Makassar, namun tetap harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap regulasi tata kelola data dan dokumen negara. Hal ini penting untuk menjaga akurasi, keamanan data, serta mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak manapun. Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar mengajak seluruh lembaga, organisasi, maupun masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga etika dan mekanisme pengawasan anggaran secara sehat, melalui saluran-saluran yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.