Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Opini

Opini

Melangkah Jauh dengan Optimisme

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminew.id, INDONESIA kembali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pada Triwulan II-2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,12 persen (year-on-year), melanjutkan tren positif yang patut diapresiasi. Dalam ukuran triwulanan, ekonomi naik 4,04 persen (q-to-q), dan secara kumulatif semester I-2025 tercatat tumbuh 4,99 persen dibandingkan semester I tahun lalu. Ini bukan capaian kecil, melainkan hasil kerja keras kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Stabilitas dan konsistensi patut dihargai. Kita perlu memberikan apresiasi pada pemerintah atas pencapaian ini, terutama karena pertumbuhan ekonomi tidak terjadi dalam ruang hampa. Dunia saat ini masih menghadapi tekanan global: ketegangan geopolitik, inflasi pangan dan energi, serta penyesuaian kebijakan suku bunga negara-negara maju. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia mampu menunjukkan ketahanan dan kelincahan ekonomi. Kinerja ekspor yang tumbuh 10,67 persen (yoy) menjadi bukti bahwa pelaku industri kita cukup adaptif terhadap pasar global. Sementara konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan dengan kontribusi 54,25 persen terhadap PDB, yang menunjukkan kepercayaan konsumen masih tinggi. Kualitas pertumbuhan dan ketimpangan regional masih jadi pekerjaan rumah, namun angka pertumbuhan tidak boleh membuat kita terlena. Tantangan besar tetap menghadang di balik statistik yang impresif. Beberapa catatan kritis patut disorot: Pertumbuhan tidak merata secara spasial. Pulau Jawa masih mendominasi PDB nasional dengan kontribusi 56,94 persen, sementara wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua hanya berkontribusi 2,73 persen, dengan pertumbuhan paling rendah (3,33 persen yoy). Ketimpangan antarwilayah perlu segera ditangani agar pembangunan benar-benar inklusif. Pengeluaran Pemerintah justru terkontraksi secara tahunan (0,33 persen yoy). Di saat belanja negara seharusnya jadi alat stimulus ekonomi, kontraksi ini menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam serapan anggaran, efektivitas program, dan distribusi belanja ke sektor strategis. Ketergantungan pada sektor-sektor tradisional masih tinggi. Pertanian mencatat lonjakan q-to-q tertinggi (13,53 persen), namun pertumbuhannya hanya 1,65 persen yoy, menunjukkan bahwa sektor ini belum cukup terdorong inovasi dan nilai tambah. Demikian pula, industri pengolahan hanya tumbuh moderat (5,68 persen yoy) meski menyumbang porsi terbesar PDB. Transformasi struktural ekonomi perlu dipercepat. Kinerja sektor energi masih stagnan. Pengadaan listrik dan gas justru terkontraksi -2,61 persen (q-to-q) dan tumbuh hanya 0,90 persen (yoy). Dalam konteks transisi energi, ini alarm bahwa investasi energi bersih dan infrastruktur pendukung masih tertinggal. Masukan konstruktif untuk Pemerintah ke depan menuju kuartal berikutnya dan sisa tahun 2025, pemerintah perlu menindaklanjuti capaian ini dengan langkah konkret: Percepat pemerataan pembangunan wilayah. Perlu afirmasi fiskal dan proyek strategis untuk kawasan timur Indonesia, terutama infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, dan insentif investasi di luar Pulau Jawa. Reformasi belanja pemerintah. Pastikan anggaran negara menjadi penggerak utama pembangunan?”efisien, tepat sasaran, dan berdampak pada daya saing sektor riil dan lapangan kerja. Kebijakan Fiskal melalui APBN yang Pro-rakyat: Pro-Poor (berpihak pada Masyarakat miskin), Pro-Growth (berpihak pada pertumbuhan ekonomi), Pro-Job (berpihak pada penciptaan lapangan kerja), ProEnvironment (berpihak pada keberlangsungan kelestarian lingkungan). Dorong hilirisasi dan industri bernilai tambah. Tidak cukup hanya ekspor barang mentah, tapi juga dorong peningkatan nilai dalam negeri. Kebijakan industri berbasis teknologi dan keberlanjutan harus jadi prioritas utama. Tingkatkan literasi dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak akan inklusif tanpa kualitas SDM yang merata. Pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi dan swasta untuk mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan kerja secara massif. Menjaga Narasi Optimisme dengan Aksi Nyata Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen adalah sinyal optimisme. Tapi tanpa disertai pemerataan dan kualitas, pertumbuhan itu bisa menjadi semu. Pemerintah dan semua element bangsa harus memastikan bahwa capaian ini terasa manfaatnya hingga ke pelosok negeri dari Papua hingga Aceh, dari petani hingga pekerja pabrik. Sebagai kaum pemuda, saatnya kita berkontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia sesuai kapasitas masing-masing. Sudah saatnya kita tidak hanya bertanya “berapa persen ekonomi tumbuh?” tapi juga “siapa yang ikut tumbuh?” dan “apa yang berubah di kehidupan rakyat?”. Peluang yang Bisa Dimanfaatkan: Kinerja ekspor yang membaik membuka peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global, terutama di sektor manufaktur, pertanian bernilai tambah, dan hilirisasi SDA. Sekitar 80 persen dari pos tarif (tariff lines) atas ekspor Indonesia menuju Uni Eropa akan dapat tarif 0?persen dalam fase implementasi awal. Produk-produk utama yang akan menikmati pembebasan ini antara lain: Tekstil dan pakaian jadi (apparel), Alas kaki (footwear) kelapa sawit, termasuk produk turunannya (termasuk biodiesel), Makanan olahan, Produk perikanan, elektronik, Produk pertanian dan kehutanan (termasuk hasil industri. kayu, seperti furnitur), besi baja dan lain-lain. Ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan ekspor khususnya bagi pelaku UMKM dan begitupun penuruan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika ke Indonesia sebesar 19 persen. Pemulihan konsumsi domestik menandakan kepercayaan publik yang mulai pulih, menjadi landasan kuat untuk mendorong sektor UMKM dan pariwisata lokal. Kebijakan transisi energi dan green economy global dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memimpin dalam pasar karbon, energi terbarukan, dan perdagangan kredit karbon. Tantangan yang Perlu Diwaspadai: Konflik geopolitik global (Perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-Tiongkok, Timur Tengah) bisa mengganggu rantai pasok dan stabilitas harga komoditas energi dan pangan dunia. Perubahan iklim semakin berdampak pada produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Sektor pertanian yang tumbuh 13,53 persen (q-to-q) bisa terancam jika tidak diikuti adaptasi iklim yang cepat. Kinerja belanja pemerintah yang melambat (kontraksi -0,33% yoy) menjadi sinyal bahwa stimulus fiskal perlu ditingkatkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen bukan sekadar angka, tapi panggilan untuk memastikan semua rakyat ikut bertumbuh. Ekonomi boleh tumbuh, tapi keadilan baru terasa jika pertumbuhan itu menjangkau hingga pelosok negeri. Bukan hanya soal seberapa tinggi kita tumbuh, tapi seberapa banyak yang ikut naik Bersama. Statistik pertumbuhan adalah awal, tugas sesungguhnya adalah menjadikannya terasa sampai di dapur rakyat lima persen pertumbuhan tak berarti apa-apa jika hanya berputar di Jakarta, waktunya pemerataan jadi prioritas. Saat ekonomi tumbuh, keadilan sosial harus menyusul, mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk mewujudkan itu semua.rmol news logo article Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI)

Opini

Strategi dan Taktik HMI dalam Memperjuangkan Organisasi

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa tertua yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan sosial di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane dan 14 lainnya, HMI telah berkomitmen dengan tujuan Keislaman dan Keindonesiaan. Yaitu : “Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam” yang sekarang berubah menjadi “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala” (Pasal 4 AD HMI). Dalam menjalankan tujuannya, HMI menerapkan berbagai strategi dan taktik yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan organisasi serta anggotanya. Dalam essay ini penulis menyebutkan apa saja bentuk penerapan strategi dan taktik HMI dalam memperjuangkan organisasi. Strategi HMI dalam Memperjuangkan Organisasi. Strategi merupakan fondasi bagi setiap organisasi. Tanpa strategi yang jelas, organisasi akan kehilangan arah dan fokus. Strategi membantu organisasi untuk menentukan visi dan misi, serta menetapkan tujuan jangka panjang. Dalam konteks ini, strategi berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan semua aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan. Adapun strategi HMI dalam memperjuangkan organisasi sebagai berikut; Pembentukan Kader yang Berkualitas Salah satu strategi utama HMI adalah pembentukan kader yang berkualitas. HMI menyadari bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas anggotanya. Karena itulah, HMI mengadakan berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya melalui Latihan Kader I (Basic Training), Latihan Kader II (Intermediate Training), Latihan Kader III (Advance Training) dan Latihan Lanjutan (Senior Course), Latihan Khusus Kohati (LKK), Sekolah ideologi, politik, strategi dan taktik (Ideopolstratak), dan sebagainya. Fungsi training adalah mempersiapkan anggotanya dengan pemahaman agama yang memadai, keterampilan organisasi, berkomunikasi dan manajemen sehingga mempunyai kecakapan memimpin selama mereka berada di kampus dan persiapan menghadapi tantangan kehidupan setelah selesai studi di perguruan tinggi. Penguatan Jaringan dan Kemitraan HMI juga menerapkan strategi penguatan jaringan dan kemitraan dengan berbagai organisasi lain, baik di tingkat kampus maupun di luar kampus. Dengan menjalin kerja sama dengan organisasi mahasiswa lainnya, HMI dapat memperluas pengaruhnya dan meningkatkan kapasitas dalam memperjuangkan isu-isu yang relevan. Kemitraan ini juga memungkinkan HMI untuk berbagi sumber daya dan pengalaman, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Advokasi Kebijakan Publik Advokasi kebijakan publik adalah proses terencana untuk mempengaruhi perubahan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Ini melibatkan negosiasi, dialog, dan pengaruh terhadap pengambil keputusan melalui bukti dan rekomendasi. Proses ini mencakup beberapa langkah, seperti pemilihan isu strategis, penggalangan dukungan, dan pemantauan hasil. Advokasi kebijakan publik merupakan salah satu fokus utama HMI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mahasiswa. Melalui berbagai forum diskusi, seminar, dan aksi demonstrasi, HMI berusaha menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat kepada pemerintah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, HMI dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif serta mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Taktik HMI dalam Memperjuangkan Organisasi Setelah strategi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan taktik yang tepat. Taktik adalah tindakan spesifik yang diambil untuk mendukung pelaksanaan strategi. Tanpa taktik yang efektif, bahkan strategi terbaik sekalipun tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Berikut Taktik HMI dalam memperjuangkan organisasi; Mobilisasi Massa Mobilisasi massa adalah taktik yang sering digunakan oleh HMI untuk menarik perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Aksi demonstrasi yang melibatkan banyak anggota dapat menjadi alat efektif untuk menunjukkan kekuatan suara mahasiswa. Dalam mobilisasi ini, HMI tidak hanya mengandalkan jumlah peserta, tetapi juga kualitas pesan yang disampaikan melalui spanduk, orasi, dan media sosial. HMI juga berperan penting dalam mobilisasi massa, terutama selama gerakan reformasi 1998 di Indonesia. HMI aktif mengorganisir demonstrasi, menjadi motor penggerak perubahan politik, dan menyuarakan aspirasi rakyat. Penggunaan Media Sosial Penggunaan media sosial oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai strategi dan taktik melibatkan beberapa aspek penting. Media sosial berfungsi untuk menyebarkan gagasan, membentuk opini publik, dan menggerakkan isu-isu nasional. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial menjadi salah satu taktik penting bagi HMI untuk menyebarkan informasi dan membangun opini publik. Melalui platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook, HMI dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat. Media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir kegiatan, menggalang dukungan, serta mengedukasi masyarakat tentang isu-isu terkini. Penelitian dan Pengembangan HMI juga melakukan penelitian sebagai bagian dari taktiknya dalam memperjuangkan organisasi. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, pendidikan dan politik, HMI dapat menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada fakta dan data. Penelitian ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas HMI sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengambilan keputusan di tingkat kebijakan. Kesimpulannya, penerapan strategi dan taktik HMI dalam memperjuangkan organisasi menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kader serta kepentingan masyarakat luas. Melalui pembentukan kader yang berkualitas, penguatan jaringan dan kemitraan, advokasi kebijakan publik, mobilisasi massa, penggunaan media sosial, serta penelitian dan pengembangan yang mendalam, HMI berupaya untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat juang anggota HMI tetap tinggi demi mencapai tujuan bersama: menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Dengan demikian, keberadaan HMI sebagai organisasi mahasiswa sangat penting dalam konteks perjuangan sosial-politik di Indonesia. Keberhasilan penerapan strategi dan taktik ini akan sangat bergantung pada sinergi antara anggota serta dukungan dari berbagai pihak terkait demi mencapai tujuan besar organisasi ini ke depan.

Opini

HMI dan Kisah Awal Markas Botolempangang

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id, Saya dulu mendaftar masuk menjadi Anggota HMI itu, sekitar tahun 1959. Sebelumnya saya sudah aktif di organisasi intra dan ekstra kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Persatuan Mahasiswa Makassar (PMM). Di intra, saya adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa Indonesia. Awal tahun 1960-an, diadakan Konferensi Cabang di Soppeng, terpilih sebagai Ketua HMI Cabang Makassar, M. Ridwan Ahmad, saya didaulat jadi Wakil Ketua dan Bapak M. Jusuf Kalla (JK) sebagai Sekretaris. Tahun 1964, kami mengadakan Konferensi Cabang di Makassar, saya terpilih sebagai Ketua dan Pak JK tetap sebagai Sekretaris Cabang, istri saya, Andi Pada sebagai Bendahara. Jodoh saya berawal di HMI. Selain istri saya, aktif juga Ibu Mufidah Miad, istri Pak JK. Ibu Mufidah itu memiliki bakat, pintar menari. Ketika saya sebagai Ketua Cabang, kami aktif mengadakan beberapa kali basic training, hampir tiap dua pekan diadakan pengkaderan di Jalan Laiya, Gedung Haji Lama. Otomatis jumlah anggota HMI terus bertambah, kami bentuk pengurus komisariat di seluruh fakultas perguruan tinggi se kota Makassar. Para anggota dan pengurus HMI se-Makassar, terutama dari Unhas rajin berkumpul, setelah magrib hingga larut malam, di Jalan Andalas, rumah Pak JK. Suatu malam, saya dkk sedang duduk-duduk di emperan rumah Pak JK, tiba-tiba ada informasi bahwa ada rumah di Jalan Botolempangan 51 kosong, tidak berpenghuni. Saya langsung menugaskan Tajang Badawi mengecek kebenaran info itu di lokasi. Benar, kata Tajang, kami pun segera bergegas ke lokasi dan langsung menempati (menduduki) gedung itu, sejam kemudian ada Organisasi Islam lain datang mau mengambil gedung itu, kami menyatakan, “tidak boleh,” ini kami sudah tempati, silakan cari gedung yang lain. Mereka pun pergi. Setelah kami duduki rumah itu, kami jaga dan saya suruh anak-anak kumpul menabur gendang (tambur) tiap malam hingga larut malam, akhirnya, tetangga yang di blok sebelah kanan merasa terganggu dan memilih pindah. Jadilah dua blok milik HMI Cabang Makassar hingga hari ini. Beberapa hari kemudian, kami menemui dan meminta Surat Penunjukan atas kepemilikan kedua rumah itu untuk dijadikan Sekretariat HMI Cabang Makassar kepada Bapak Walikota Makassar, Daeng Patompo. Dalam Surat itu tertulisa nama saya dan Pak JK. Tapi beberapa hari kemudian, Pak JK merobek “surat keterangan dan serah terima” itu. Alasannya, agar kelak, tidak ada anak-anak kami yang menuntut. Kami agak susah melupakan jasa baik dan pengorbanan Pak JK, satu mobil dan satu motor vespanya sering dipakai oleh para aktivis HMI Makassar mengurus HMI. Kami juga dulu membuat Radio dan sekolah SMA HMI. Pak Sadli, ditunjuk sebagai direkturnya. Sementara Bapak M. Alwi Hamu hampir tiap malam siaran di Radio HMI. Di era kami juga telah terbentuk Pengurus Korps-HMI-Wati (Kohati), terpilih sebagai Ketua Pertama, Andi Datja Patoppoi. Acara pembentukan dan pemilihan itu diadakan di Pulau Kayangan, fasilitas diberikan oleh Walikota, Daeng Patompo. Setahun setelah meletus G30SPKI, tahun 1960, di kampus lama Unhas, Baraya, Makassar dibentuk Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Saya dipercaya menjadi Ketua Presidium KAMI Sulawesi Selatan dan Pak JK, Sekretaris Jenderal. Sebagai aktivis, kami sering diundang menghadiri acara-acara yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kotamadya Makassar. Suatu malam, kalau tidak salah, di malam Renungan Hari Pahlawan, saya dibisik oleh Almarhum Yasin Limpo, ayah Bapak Syahrul Yasin Limpo dan Mayor Syamsuddin Daeng Lawu dari SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) tentang rencana pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar di Sulawesi Selatan. Pak Yasin dipilih sebagai Ketua dan saya sebagai Sekretaris. Setelah keluar dan berlaku Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, HMI diminta mewakili pemuda untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Kami merekomendasikan beberapa teman-teman di HMI seperti Pak JK, Tajang Badawi, Razak Tahibe, Faizah Hasyim, Aisyah Rajeng, dkk. Mereka pun dilantik mendadak sebagai Anggota Dewan, sebagian mereka tidak siap dan belum punya jas, disuruh pinjam jam dulu, hehehe… *Manfaat dan Harapan* Saya yang pernah dipilih dan diberi amanah menjabat beberapa jabatan, seperti Badan Pemerintah Harian (BPH), Kepala Bulog Daerah (Bulda) Sulawesi Selatan, anggota DPR RI, Direktur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri, misalnya, selalu merasa siap karena ada pengalaman ber-HMI. Saya dapat membedakan orang-orang yang berbicara dan memimpin rapat komisi di DPR misalnya, dari caranya berbicara. Penampilan orang-orang yang pernah aktif dan tidak pernah aktif di oragnisasi, seperti HMI, tentu berbeda. Saya berharap pada junior saya yang kini menjadi aktivis HMI, di Makassar dan PB HMI, sebaiknya kalian fokus pada “konsolidasi besar” secara regional dan nasional. Jangan lagi saling menggugat apalagi dualisme, tidak ada manfaatnya, mereka yang digugat dan menggugat kan satu sahadat, seperjuangan, satu tujuan. Bersatulah kalian. Itu akan menjadi rahmat bagi diri kalian dan orang lain atau masyarakat kelak, Insya Allah. Dalam berjuang sebagai aktivis dan mahasiswa, camkan motto kita, “Yakin Usaha Sampai”. Sekian. _Jakarta, 11 April 2020_

Opini

Dari Kampus Ke Sekolah: Mahasiswa Unhas Ajak Pelajar Melek Politik dan Hak Kewarganegaraan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id, Sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin, mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS menggelar sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan politik kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Sicini yang berlokasi di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran pelajar akan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus, sekaligus mendorong sikap kritis dalam bernegara. Pengetahuan politik bukan sekadar urusan orang dewasa, melainkan kebutuhan mendasar bagi generasi muda termasuk pelajar ang setingkat SMA. Politik menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan pendidikan hingga hak-hak konstitusional warga negara. Namun, literasi politik di kalangan remaja masih rendah, sementara partisipasi mereka justru krusial. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, 52% pemilih dalam Pemilu 2024 adalah generasi muda dan pemula. Angka ini menunjukkan betapa suara mereka mampu menentukan arah bangsa, tetapi sayangnya, banyak yang belum memahami esensi politik secara utuh. Pusat Edukasi Anti Korupsi menegaskan, pemahaman politik sejak dini dapat membentuk generasi yang kritis, berintegritas, dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Tanpa bekal pengetahuan yang memadai, remaja rentan terpapar hoaks, apatisme, atau bahkan praktik korupsi di masa depan. Anggota KPU RI, August Mellaz, juga menekankan bahwa keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi, seperti Pemilu, adalah variabel penting untuk menjaga integrasi bangsa dan kualitas pemilu. Menyadari urgensi ini, mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) dari Fakultas Hukum turun langsung ke sekolah dalam hal program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka berupaya memutus mata rantai ketidaktahuan politik dengan mengajak pelajar SMA memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mekanisme pemerintahan, serta bahaya korupsi. Harapannya, generasi muda tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga agen perubahan yang mampu menyuarakan aspirasi dengan dasar hukum dan etika yang kuat. Kegiatan edukasi politik yang digelar mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) diMadrasah Aliyah Sicinimembuka mata akanrendahnya literasi politik di daerah terpinggirkan. Meski awalnya terlihat minim pemahaman, antusiasme pelajar justru mengejutkan. Saat materi disampaikan, mereka menyimak dengan serius, lalu aktif mengajukan pertanyaan kritis hal itu menandakan bahwa keingintahuan mereka tentang politik sesungguhnya besar. Suasana ruang kelas menjadi semakin hidup ketika sesi tanya jawab dimulai. Salah satu momen paling menarik datang dari Aswar Ramadhan, seorang siswa yang bertanya, “Bagaimana cara membedakan pejabat yang benar-benar akan bekerja untuk rakyat dan yang hanya mencari keuntungan pribadi ketika berkampanye?” Pertanyaan ini bukan hanya menunjukkan kepeduliannya terhadap integritas pejabat publik, tetapi juga refleksi dari kondisi nyata di daerahnya. Respon semacam ini membuktikan dua hal: Minimnya akses edukasi politik di sekolah-sekolah pinggiran, sehingga mahasiswa UNHAS hadir sebagai “jembatan” pengetahuan. Potensi besar generasi muda daerah untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa, asalkan diberi ruang belajar yang memadai Selain diskusi, mahasiswa UNHAS juga menggunakan metode pendekatan analogi, simulasi pemilu dan analisis kasus korupsi untuk membantu pelajar memahami praktik politik sehari-hari. Hasilnya, banyak siswa yang mulai menyadari bahwapolitik bukanlah hal abstrak, melainkan sesuatu yang langsung memengaruhi nasib mereka dari sejak lahir hingga meninggal dunia. momen menarik lainnya datang dari seorang siswi perempuan yang dengan polos namun penuh keingintahuan bertanya: “Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki presiden?” Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, melainkan cerminan kesadaran awal tentang pentingnya sistem pemerintahan yang stabil. Diskusi pun berkembang semakin mendalam ketika mahasiswa UNHAS menjelaskan tentang: Mekanisme suksesi kepemimpinan dalam konstitusi Indonesia Peran lembaga negara seperti Eksekutif, Legistatif hiingga Yudikatif dalam perannya untuk menciptakan kestabilan dalam pengelolaan negara Perbandingan sistem pemerintahan sepertihalnya Presidensial dan Parlementer Pada kegiatan ini menunjukkan bahawa mahasiswa UNHAS telah berhasil Membongkar Pola Pikir Kritis Generasi Muda melalui munculnya pertanyaan- pertanyaan dari para siswa sehingga menunjukkan: Kepedulian terhadap tata kelola negara yang baik Keinginan untuk memahami relasi antara pemimpin dan rakyat Kekhawatiran akan vacuum of power dan dampaknya bagi masyarakat “Sejujurnya kami terkejut dengan kedalaman pertanyaan mereka, yang tentunya tidak terpikirkan oleh kami mereka akan mempertenyakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis ini” ujar Muhammad Hulaivi, mahasiswa Fakultas Hukum yang sekaligus sebagai fasilitator. “Ini membuktikan bahwapelajar di daerah pinggiran pun punya potensi besar untuk menjadi warga negara yang kritis jika diberi ruang belajar yang tepat.” “Dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan dapat membuktikan bahwa adanya benih-benih demokrasi masa depan negara ini”, pungkas salah satu Dosen Pembimbing KKN Universitas Hasanuddin, Amaliyah, S.H., M.H. Didalam pernyataannya beliau juga menyampaikan, bahwa “kami yakin, dengan bekal pengetahuan yang cukup dari mahasiswa kami, siswa-siswi ini akan tumbuh menjadi generasi pemilih yang cerdas dan pengawal kebijakan yang kritis.”

Opini

Gibran Puitis dan Gibran Politis

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id, Di sebuah negeri tropis yang selalu panas, baik cuacanya maupun perbincangan politiknya, rakyat sedang kebingungan membedakan dua Gibran. Yang satu adalah Kahlil Gibran, penyair bijak dari Lebanon, yang kalimat-kalimatnya menenangkan jiwa. Yang satu lagi adalah Gibran Rakabuming, yang… yah, kalimat-kalimatnya sering bikin kita bertanya: “Apa maksudnya, ya?” Kahlil Gibran berkata, “Kebijaksanaan bukan hasil dari pendidikan, tapi hasil dari usaha seumur hidup untuk mencarinya.” Sedangkan Gibran yang satu lagi tampaknya lebih sering menunjukkan bahwa jabatan tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kalimat yang tinggi makna. Kadang bahkan terlalu pendek, dan lebih mirip caption Instagram yang belum sempat diedit. Kahlil Gibran berbicara tentang cinta, penderitaan, dan jiwa manusia. Kata-katanya abadi dan sering muncul di mug-mug dan poster-poster motivasi. Gibran yang satu lagi? Kata-katanya muncul di potongan video viral, bukan karena menginspirasi, tapi karena bikin publik mengerutkan dahi sambil berkata, “Lho, serius ini Wakil Presiden?” Tentu, setiap orang berhak belajar. Tapi ketika seseorang sudah berada di panggung tertinggi republik dan masih tampak seperti sedang magang politik, publik wajar bertanya, “Apa sebenarnya tugas Wakil Presiden? Membuka acara? Atau sekadar hadir sebagai pengingat bahwa nepotisme itu nyata adanya?” Ada yang bilang, “Diam itu emas.” Mungkin karena itulah Gibran sering diam. Tapi diam yang terlalu sering, di tengah krisis bangsa, bukan lagi emas melainkan kebingungan yang dibungkus formalitas. Lucunya, kalau Kahlil Gibran menulis tentang “Anakmu bukan milikmu, mereka adalah putra dan putri kehidupan,” Gibran kita mungkin sedang menulis sesuatu juga… entah di catatan kecil atau di memo yang belum dipublikasikan. Tapi publik belum pernah membacanya. Karena karya utamanya tampaknya adalah… kehadiran itu sendiri. Namun, mari kita tetap adil. Mungkin Gibran yang satu ini belum selesai menulis puisinya untuk bangsa. Mungkin kita hanya belum memahami gaya puisinya, jenis puisi yang tak berima, tak berisi, tapi penuh makna… yang hanya diketahui oleh lingkaran istana. Tentu, ini bukan serangan pribadi. Ini hanya kegelisahan rakyat yang merindukan pemimpin yang bijak seperti Kahlil, bukan hanya bernama Gibran. Karena negeri ini butuh lebih dari sekadar nama besar tapi juga kebesaran jiwa, kejernihan pikiran, dan keberanian untuk berbicara bukan hanya saat diwawancara, tapi juga saat keadilan dipertaruhkan. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mengingat siapa yang paling muda menjabat, tapi siapa yang paling matang dalam bersikap. [Erwin]

Opini

Menambang Data, Menjemput Masa Depan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id, Di masa lalu, kemakmuran sebuah bangsa kerap diukur dari sejauh mana ia mampu menguasai hasil bumi: minyak, emas, batu bara, atau komoditas strategis lainnya. Kekayaan alam menjadi sumber kemakmuran sekaligus pemicu perebutan kekuasaan. Sejarah penuh dengan catatan perang dan diplomasi yang berputar di sekitar sumber daya tersebut. Namun, zaman bergerak. Di abad ke-21 ini, pusat gravitasi kekuasaan bergeser dari perut bumi ke ruang maya. Sumber daya baru yang nilainya sering melampaui emas dan minyak kini menjadi rebutan: data. Ia lahir dari miliaran interaksi manusia setiap detik, klik di layar ponsel, transaksi digital, unggahan di media sosial, hingga sinyal perangkat pintar yang bekerja tanpa henti. “Data adalah emas baru. Namun, berbeda dengan emas yang terkubur di bumi, data berada di sekitar kita, bahkan di genggaman kita,” tulis saya dalam catatan pribadi beberapa waktu lalu. Data mentah, sebagaimana bijih mineral, tidak serta-merta memiliki nilai. Nilainya muncul ketika diolah, dibaca polanya, dan diterjemahkan menjadi keputusan. Di tangan yang tepat, data mampu memprediksi perilaku konsumen, memetakan tren ekonomi, bahkan memengaruhi opini publik dalam skala global. Di tangan yang salah, ia bisa menjadi alat manipulasi yang merusak tatanan sosial. Negara-negara maju sudah lama memahami kekuatan ini. Raksasa teknologi dunia seperti Google, Amazon, Alibaba, dan Meta membangun imperium bukan hanya dari produk dan layanan, tetapi dari penguasaan data miliaran manusia. Data menjadi bahan bakar bagi kecerdasan buatan, inovasi teknologi, dan strategi ekonomi lintas batas negara. Ironisnya, di banyak daerah di Indonesia, kesadaran akan pentingnya data masih tertinggal jauh. Kita terus membicarakan tambang emas, nikel, atau batu bara, padahal “tambang data” yang nilainya lebih besar berada tepat di depan mata. “Jika kita tidak segera menguasainya, kita hanya akan menjadi penonton di panggung besar ekonomi digital,” tegas saya dalam berbagai diskusi di internal LTMI. Bagi saya, isu ini tidak sekadar urusan teknis para ahli teknologi. Ini adalah persoalan kedaulatan. Sama seperti kita menjaga wilayah dan kekayaan alam dari ancaman asing, kita juga harus menjaga kedaulatan data. Sebab di balik data tersimpan potret perilaku, kebutuhan, dan bahkan arah masa depan bangsa. Di HMI, khususnya melalui LTMI, saya percaya literasi data adalah bagian dari perjuangan generasi muda. Aktivis dan mahasiswa harus paham bahwa masa depan tidak hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal dan senjata, tetapi oleh mereka yang menguasai informasi. “Menguasai data berarti memiliki kendali atas narasi, arah kebijakan, dan peluang inovasi,” adalah keyakinan yang selalu saya tekankan kepada kader. Kita sedang hidup di era pertarungan data. Siapa yang menguasainya, dialah yang menguasai masa depan. Maka, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi atau pemasok data mentah untuk kepentingan pihak lain. Kita harus menjadi penambang data yang cerdas, beretika, dan berdaulat. Sebagaimana tambang emas membutuhkan ketekunan dan strategi, tambang data pun memerlukan visi, kapasitas, dan kesadaran kolektif. Jika kita memulainya sekarang, kelak kita bukan hanya bertahan di era digital, tetapi juga berdiri sebagai pemimpin.

Opini

Polisi Tangkap Polisi

Tinggalkan Komentar / Opini /

Ruminews.id – Rabu lalu, 09 Juli 2025 Empat personil polisi di Nunukan ditangkap Mabes Polri. Satu diantaranya sedang menjabat sebagai Kasat Resnarkoba (TribunKaltara, 13/07/2025). Yang seharusnya membasmi narkoba, justru diduga kuat terlibat jaringan sabu. Sengaja tidak memakai kosakata “oknum”, sebab oknum bila dikumpulkan dapat membentuk “korps baru dalam kebertubuhan aparat Indonesia”. Penangkapan ini bukan semata tindakan hukum. Ia adalah sebagian dari sandiwara kata-kata tentang “kebersihan” institusi, sebuah laku yang diatur untuk mengukuhkan wibawa kekuasaan. Sebuah cara kontrol. Arena negara mempertontonkan supremasi tandanya atas tubuh aparat yang dianggap menyimpang. Terjadilah pertengkaran tanda-tanda. Apakah Mabes Polri dan Polda Kaltara perlu diapresiasi? Tidak usah berlebihan, tanggung jawab tak perlu apresiasi. Panopticon Yang Patah Dalam pengertian Michael Foucault, panopticon adalah sebuah konsep arsitektur penjara yang berfungsi mengawasi, semacam menara jaga berbentuk melingkar. Dari menara awas itu, semua tahanan akan merasa diawasi dan dengan demikian secara bertahap akan mulai mengawasi prilaku mereka sendiri (Ketut Wiradnyana, 2018: 65-66). Efek utama panopticon, yaitu pembatinan pengawasan. Dalam peristiwa polisi tangkap polisi di atas, Divisi Propam yang seharusnya menjelma panopticon polisi ternyata tak mampu mengawasi Kasat Reskobanya sendiri. Padahal, Polri belum lama ini mengumumkan kegemilangan. Berhasil menindak 23.456 kasus narkoba (Kompas, 01/072025). Tapi bangunan angka itu menguap, menjadi kabar yang pahit di lidah, ketika pelakunya justru tumbuh dari akar yang seharusnya membasmi. Seperti wayang yang melukai dalangnya sendiri. Saya pikir pencopotan pangkat atau amuk di jalan bukanlah solusi sesungguhnya. Perlu kebersamaan menumbuhkan panopticon dari luar, pengawas yang tegak lurus tanpa bayang-bayang institusi. Khususnya di Perbatasan Nunukan, negara mesti membuka kran ekonomi—agar warga Nunukan tak mau menggendong petaka di punggungnya, agar aparat tak menyimpang. Bukankah lebih berdampak, bila negara membuka tangannya lebar-lebar pada Tawau, Malaysia?  Membuka jalur dagang resmi sebanyak mungkin, daripada membiarkan gelap merayap di celah sempit perbatasan. Teruntuk Bupati, hentikanlah sandiwara di panggung-panggung pencitraan. Narkoba yang marak di Nunukan, ialah bukti negara yang lupa membuka tangannya. Taman Pustaka: https://www.tribunnews.com/regional/2025/07/13/nasib-iptu-sdh-usai-ditangkap-kasat-reskoba-polres-nunukan-terlibat-kasus-narkoba Wiradnyana, Ketut. (2018). Michael Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi. Jakarta: Obor. https://nasional.kompas.com/read/2025/07/01/14323711/polri-klaim-tindak-23456-kasus-narkoba-selamatkan-357-juta-jiwa

Opini

Kelakar Cak Imin: Mengenang Momen Historis HMI dan PMII

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id, – Tulisan ini saya buat sebagai respon proporsional terhadap kelakar cak imin dalam acara pengukuhan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesian (PB IKA PMII). Dalam acara tersebut Cak Imin sempat berkelakar “Tidak ada dari PMII yang tumbuh dari bawah, kalau ada di PMII yang tidak tumbuh dari bawah itu bukan PMII pasti itu HMI”. Mendengar ungkapan tersebut, saya langsung membayangkan betapa hebatnya HMI di masa awal kehadirannya. Memang betul HMI ini bukan organisasi yang tumbuh dari bawah ia tumbuh dari atas, di atas tebing dan di antara retakan bebatuan. Secara alegoris, HMI seperti pohon yang tumbuh di atas tebing, dibawah hantaman angin, sengatan matahari dan dihajar badai namun HMI tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Dari berbagai ujian tersebutlah HMI sebagai organisasi yang melewati proses panjang dari tahun 1947 hingga detik ini. Kembali ke metafor sebelumnya, mengandaikan HMI sebagai pohon yang tumbuh di atas tebing dengan berbagai tantangannya telah berhasil menghasilkan biji yang menjadi benih dan bagian dari cikal bakal terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Benih yang saya maksud itu bernama Mahbub Djunaedi, secara historis baik kader HMI maupun kader PMII tentu mengenal siapa beliau. Sebelum menjadi ketua umum pertama PB PMII pada tahun 1960, Mahbub Djunaedi merupakan sosok yang pernah berproses di HMI, bahkan beliau pernah menjabat sebagai ketua Bidang Departemen Pendidikan PB HMI. Tentu hal ini merupakan jejak historis yang baik kader HMI maupun PMII tidak dapat mengingkarinya. Jadi antara HMI, PMII, dan kelakar cak Imin bagi saya adalah sebuah refleksi yang mengajak kita untuk kembali berkesinambungan dengan masa lalu. Tentu saja sebagai jalan untuk tetap melanjutkan napas perjuangan dan mwujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Swt. YAKUSA!!.

Opini

Setan Besar di Balik Api Timur Tengah: Amerika, Dalang Sesungguhnya

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id Dari luar, dunia melihat konflik Iran dan Israel sebagai pertarungan dua kekuatan regional, satu mewakili “Republik Islam revolusioner”, dan satunya lagi mewakili “demokrasi sekuler” di jantung Timur Tengah. Namun narasi ini terlalu sederhana. Terlalu nyaman bagi media arus utama. Terlalu menguntungkan bagi pihak yang sesungguhnya mengatur panggung… Amerika Serikat. Bila konflik ini adalah panggung drama global, maka Israel adalah aktor utamanya, Iran adalah lawan peran, dan Amerika adalah penulis naskah sekaligus sutradara di balik layar. Sejak berdirinya Israel tahun 1948, Amerika telah menjadi pelindung utamanya, mulai dari pasokan senjata, bantuan dana miliaran dolar per tahun, hingga veto-veto terhadap resolusi PBB yang mengutuk agresi Israel. Tapi lebih dari sekadar sekutu, Israel adalah instrumen strategis Amerika untuk mengontrol Timur Tengah. Ketika Amerika ingin menekan Irak, Iran, Suriah, atau Lebanon, Israel yang disuruh menggertak duluan. Jika ada serangan balasan, maka AS akan tampil seolah sebagai “mediator”, padahal mereka sudah mempersiapkan panggung konflik itu sejak awal. Dalam kasus Iran, skenarionya lebih terang. Ilmuwan nuklir Iran dibunuh, fasilitas sipil disabotase, sanksi ekonomi diberlakukan hingga membuat rakyat kelaparan. Kelompok perlawanan pro-Iran diserang bertubi-tubi di Suriah dan Irak. Israel memang menjalankan operasi-operasi itu, tapi siapa yang memberi lampu hijau? Siapa yang menyuplai teknologi dan intelijen? Jawabannya hampir selalu sama, yakni; Amerika. Ketika Iran membalas, AS langsung bicara soal “hak Israel untuk membela diri”. Padahal siapa yang menyerang lebih dulu? Inilah cara klasik mengatur narasi agar penindas selalu tampak sebagai korban. Amerika tidak pernah benar-benar melupakan Iran sejak Revolusi 1979 menggulingkan boneka mereka, Shah Pahlavi. Di mata Washington, Iran bukan sekadar negara, tapi simbol pembangkangan terhadap hegemoni Barat. Sejak itu, AS terus mencari alasan untuk melemahkan Iran. Program nuklir dijadikan ancaman, dukungan Iran kepada kelompok perlawanan disebut terorisme, bahkan pengaruh kultural Iran di dunia Muslim dianggap subversif. Israel hanyalah alat taktis untuk membuka jalan ke konfrontasi terbuka. Dan kini, dengan Iran membalas agresi Israel secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS mendapatkan pembenaran yang telah lama mereka cari. Opini dunia digiring agar Iran tampak sebagai pemicu, padahal mereka sudah diprovokasi selama puluhan tahun. Tak cukup dengan memprovokasi konflik militer, Amerika juga memainkan kartu sektarianisme. Mereka tahu bahwa selama dunia Islam sibuk bertengkar antara Sunni dan Syiah, tidak akan ada perlawanan yang bersatu terhadap penjajahan dan imperialisme. Maka ketika Iran membantu Palestina, narasinya segera dibalik: “Itu bukan solidaritas, itu hanya ekspansi Syiah.” Padahal, kelompok perlawanan seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina adalah kelompok Sunni dan mereka sendiri yang mengakui dukungan Iran sebagai penyambung nyawa perjuangan mereka. Dengan kata lain, AS memainkan Israel sebagai pisau di tangan kanan, dan adu domba mazhab sebagai belati di tangan kiri. Dua-duanya mengarah ke jantung dunia Islam. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar konflik dua negara. Ini adalah strategi sistematis dari kekuatan besar untuk mempertahankan dominasi di kawasan kaya minyak, strategis secara geopolitik, dan berbahaya jika bersatu. Israel hanya pion. Iran adalah target. Dan Amerika, diam-diam adalah dalangnya. Jika dunia terus terperangkap dalam narasi palsu ini, maka yang akan terus terbakar bukan hanya Gaza dan Teheran, tapi seluruh harapan umat untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa dikendalikan dari Washington. Sebenarnya, Imam Khomeini sudah pernah memperingatkan kita tentang hal ini. Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, dengan tegas menyebut Amerika Serikat sebagai “Setan Besar” (al-Shaytan al-Akbar). Gelar tsb bukan sekadar julukan retoris, tetapi representasi dari imperialisme, arogansi kekuasaan global, dan dominasi yang menindas bangsa-bangsa lemah. Dalam salah satu pidatonya, ia berkata: “Amerika adalah Setan Besar. Setan yang menebarkan kehancuran, fitnah, dan kesesatan di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara Islam.” Bagi Imam Khomeini, sebutan ini lahir dari pengalaman pahit rakyat Iran terhadap intervensi Amerika dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta dukungannya yang membabi buta terhadap penjajahan Israel atas Palestina. [Erwin]

Opini

Hijrah Politik, Dari Buih Menjadi Gelombang Perubahan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id –  Tahun Baru Islam 1447 H bukan sekedar penanggalan hijriah, tetapi momentum historis dan spiritual yang monumental. Hijrah Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah adalah titik balik dalam sejarah Islam, yang menandai lahirnya masyarakat Islam yang terorganisir secara politik, sosial, dan ekonomi. Rasulullah membangun tatanan masyarakat dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi awal, menegakkan keadilan, dan mengatur tata kelola kehidupan bersama —sebuah praktik politik profetik yang sarat nilai. Namun, bagaimana kita—orang muda Muslim Indonesia—menyikapi momen hijrah ini hari ini? Dalam realitas kekinian, kita menyaksikan umat Islam Indonesia sebagai mayoritas secara jumlah, tetapi belum menjadi mayoritas secara pengaruh politik. Hadits Nabi tentang umat akhir zaman yang seperti buih—terlalu banyak tetapi ringan dalam dampak—sering kita dengar. Ini bukan nasib, tapi akibat dari lemahnya partisipasi strategis. Dalam hal ini, dunia politik masih terlalu dijauhi oleh sebagian orang muda Muslim, dianggap kotor dan penuh intrik. Padahal, jika kita menengok sejarah Nabi SAW, justru orang muda diberikan posisi penting dalam kerja politik Islam. Usamah bin Zaid, misalnya, ditunjuk oleh Rasul sebagai panglima perang di usia 18 tahun, memimpin pasukan yang di dalamnya ada tokoh senior seperti Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib yang masih belasan tahun dipercaya menjaga keselamatan Nabi dalam peristiwa hijrah. Mus’ab bin Umair dikirim ke Yatsrib (Madinah) sebagai duta dakwah dan negosiator politik, bahkan sebelum hijrah resmi dilakukan. Tradisi Islam sejak awal telah menempatkan orang muda dalam posisi strategis. Bukan karena kurangnya tokoh tua, tetapi karena keberanian, energi, dan kejernihan hati yang dimiliki pemuda. Maka tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk menunda keterlibatan politik. Justru menjauhi politik adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung. Orang muda Muslim harus berhenti hanya menjadi komentator dari luar sistem. Kita harus menjadi aktor di dalamnya. Masuk ke partai, mengisi birokrasi, menjadi legislator, merancang kebijakan, atau menjadi pemimpin daerah—semua itu adalah ladang amal jika niat dan jalannya benar. Saatnya Berhijrah: Dari Penonton Menjadi Penggerak Generasi muda Muslim hari ini sedang berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada gelombang kesadaran baru tentang pentingnya keterlibatan dalam perubahan sosial-politik. Di sisi lain, ada godaan besar untuk tetap berada di zona nyaman: mengkritik tanpa bertindak, idealis tanpa strategi. Tahun Baru Islam 1447 H ini adalah momentum yang tepat untuk hijrah secara makna: dari diam menjadi bergerak, dari reaktif menjadi proaktif, dari penonton menjadi pengarah dan pemain. Sudah saatnya kita berhenti hanya ramai di media sosial tetapi kosong di ruang keputusan publik. Inspirasi bisa kita ambil dari tokoh-tokoh kontemporer yang menempuh jalan ini. Bahlil Lahadalia, misalnya, adalah sosok yang memulai karier dari aktivisme mahasiswa dan organisasi keislaman, hingga akhirnya menjadi Menteri Investasi, Menteri ESDM dan kini memimpin Partai Golkar. Ia membuktikan bahwa anak muda Muslim bisa mengambil peran penting dan selalu berpihak pada Islam. Namun perjuangan ini tak cukup ditopang oleh satu-dua orang. Diperlukan gelombang besar, gerakan kolektif orang muda Muslim yang terdidik, terorganisir, dan punya komitmen moral untuk memperbaiki bangsa. Kita harus menyadari bahwa kerja politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang khalifah fil ardh—tanggung jawab sosial dan kepemimpinan di muka bumi. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Seperti kata Sayyidina Ali, “Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.” Maka kerja politik orang muda Muslim harus dimulai hari ini—dengan nilai, dengan visi, dan dengan semangat hijrah yang menyalakan peradaban. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika tidak sekarang, kapan lagi? Selamat Tahun Baru Islam!

Scroll to Top