ruminews.id, Bantaeng – Nusrul Adriansyah formatur ketua cabang Adatsampulonrua HPMB-Raya– Hingga saat ini, laporan yang telah diajukan secara resmi kepada pihak Kepolisian Kabupaten Banteang sejak 21 Februari 2026 belum menunjukkan adanya perkembangan yang jelas. Laporan tersebut telah diterima oleh pihak Polres sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun sampai hari ini pelapor belum memperoleh informasi yang memadai terkait status penanganan maupun tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Dalam sistem penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, setiap laporan yang masuk seharusnya diproses secara profesional, transparan, dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Minimnya informasi terkait perkembangan laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa proses penanganan perkara berjalan lambat atau bahkan terabaikan. Situasi seperti ini tentu berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari keadilan dan perlindungan hukum.
Nusrul menegaskan bahwa laporan tersebut diajukan melalui jalur resmi sebagai bentuk kepercayaan terhadap mekanisme hukum yang ada. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila laporan yang telah disampaikan sejak 21 Februari 2026 hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai proses penanganannya.
Dalam negara hukum, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang tidak dapat diabaikan. Ketika laporan masyarakat tidak mendapatkan kejelasan dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai keseriusan aparat dalam menangani perkara yang dilaporkan.
Atas dasar itu, Nusrul selaku formatur ketua cabang adatsampulonrua HPMB-Raya mendesak agar pihak kepolisian segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan laporan tersebut. Penjelasan mengenai status penanganan perkara—apakah telah memasuki tahap penyelidikan, penyidikan, atau masih dalam proses administrasi—merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh pelapor dan publik.
Selain itu, Nusrul juga menilai bahwa keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum merupakan bagian dari tanggung jawab institusi kepada masyarakat. Tanpa adanya transparansi, proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta memicu spekulasi yang tidak sehat di ruang publik.
