OPINI

Wacana Pilkada Melalui DPRD, Panglima GAM: Ujian Kepemimpinan Presiden.

ruminews.id – Selama 25 tahun terakhir, Masyarakat Indonesia diperkenalkan dan dilibatkan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun dalam beberapa waktu terakhir, sistem ini mulai dikritik oleh beberapa partai politik, terutama karena dinilai membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Atas dasar tersebut, saya memandang bahwa persoalan utama dalam Pilkada langsung bukanlah pada mekanisme pemilihannya, melainkan pada tata kelola politik yang belum sehat.

Biaya politik yang tinggi serta konflik horizontal tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih Masyarakat. Jika demikian logikanya, maka yang seharusnya dibenahi adalah sistemnya, mulai dari sistem kepartaian, pendanaan politik hingga pendidikan politik.

Tak hanya itu, apabila kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi kekuasaannya berpotensi melemah. Kepala daerah akan lebih dipersepsikan sebagai representasi elite politik atau fraksi-fraksi di DPRD.

Sehingga Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mesti jeli dan bijaksana dalam melihat persoalan ini. Benar bahwa Presiden tidak memiliki tongkat Nabi Musa, namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden memiliki “tongkat komando” kekuasaan yang arahnya akan menentukan nasib demokrasi Republik ini. Tongkat komando itu dapat digunakan untuk menyelamatkan lautan demokrasi agar tetap hidup atau justru membelahnya hingga menciptakan jurang yang memisahkan rakyat dari hak politiknya sendiri.

Prabowo Subianto memiliki posisi strategis di balik wacana kebijakan ini, mengingat partai politik yang mendorong wacana tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahannya. Dengan pendekatan politik tersebut, maka sikap politik Presiden akan sangat menentukan arah kebijakan ini.

Pada akhirnya, demokrasi bukan milik partai politik ataupun lembaga perwakilan melainkan demokrasi adalah milik rakyat. Tanggung jawab terbesar seorang Presiden adalah memastikan bahwa hak itu tidak pernah dicabut, dipersempit atau dinegosiasikan atas nama kepentingan apapun.

Share Konten

Opini Lainnya

Muzakkir (5)
Sebuah Refleksi atas Fenomena Politik Lokal dan Anatomi Kekuasaan di Balik Layar
Muzakkir (4)
Dari Statistik Menuju Keadilan: Kritik atas Perencanaan Pendidikan yang Belum Responsif Gender
Muzakkir (3)
Hutan Terus Terbakar, Udara Semakin Tercemar: Sampai Kapan Kesehatan Masyarakat Harus Jadi Korban?
Muzakkir (3)
Karhutla sebagai Fakta Sosial: A. Muh. Ihsan Amu Soroti Disorientasi Kebijakan dan Desak Negara Bertindak Tegas
Muzakkir (6)
Menagih Hak atas Udara Bersih di Tengah Kepungan Asap
Muzakkir (5)
Kabut Menyebar Hingga Ke Daerah: Saatnya Negara Ambil Sikap Tidak Sekedar Menyaksikan
Muzakkir (4)
Loyalitas Tanpa Kemandirian: Ironi Regenerasi dalam Tubuh PMII
Muzakkir (3)
Karhutla dan Kegagalan Negara Menjamin Hak Atas Udara Bersih
Muzakkir (7)
Kekuasaan Menguat, Kenegarawanan Melemah: Siapa Untung, Siapa Menanggung Beban?
Muzakkir (5)
Tallasa Kamase-Masea: Nyanyian Hitam dari Tanah Kajang untuk Mengguncang Menara Gading
Scroll to Top