OPINI

Wacana Pilkada Melalui DPRD, Panglima GAM: Ujian Kepemimpinan Presiden.

ruminews.idSelama 25 tahun terakhir, Masyarakat Indonesia diperkenalkan dan dilibatkan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun dalam beberapa waktu terakhir, sistem ini mulai dikritik oleh beberapa partai politik, terutama karena dinilai membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Atas dasar tersebut, saya memandang bahwa persoalan utama dalam Pilkada langsung bukanlah pada mekanisme pemilihannya, melainkan pada tata kelola politik yang belum sehat.

Biaya politik yang tinggi serta konflik horizontal tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih Masyarakat. Jika demikian logikanya, maka yang seharusnya dibenahi adalah sistemnya, mulai dari sistem kepartaian, pendanaan politik hingga pendidikan politik.

Tak hanya itu, apabila kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi kekuasaannya berpotensi melemah. Kepala daerah akan lebih dipersepsikan sebagai representasi elite politik atau fraksi-fraksi di DPRD.

Sehingga Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mesti jeli dan bijaksana dalam melihat persoalan ini. Benar bahwa Presiden tidak memiliki tongkat Nabi Musa, namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden memiliki “tongkat komando” kekuasaan yang arahnya akan menentukan nasib demokrasi Republik ini. Tongkat komando itu dapat digunakan untuk menyelamatkan lautan demokrasi agar tetap hidup atau justru membelahnya hingga menciptakan jurang yang memisahkan rakyat dari hak politiknya sendiri.

Prabowo Subianto memiliki posisi strategis di balik wacana kebijakan ini, mengingat partai politik yang mendorong wacana tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahannya. Dengan pendekatan politik tersebut, maka sikap politik Presiden akan sangat menentukan arah kebijakan ini.

Pada akhirnya, demokrasi bukan milik partai politik ataupun lembaga perwakilan melainkan demokrasi adalah milik rakyat. Tanggung jawab terbesar seorang Presiden adalah memastikan bahwa hak itu tidak pernah dicabut, dipersempit atau dinegosiasikan atas nama kepentingan apapun.

Share Konten

Opini Lainnya

Muzakkir (4)
Perempuan dalam Perspektif Islam Jadi Sorotan LKK HMI Bulukumba: Meneguhkan Nilai, Menguatkan Peran
Muzakkir (1)
Perempuan dan Kesetaraan: Antara Ajaran Islam dan Realitas Sosial
Muzakkir (1)
Himpunan Mahasiswa Islam di Tengah Perubahan Zaman: Menjaga Nilai, Memperbarui Cara Berjuang
anunya rumi(3)
Melihat Perempuan dalam Islam sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat dan Berdaya
anunya rumi
HMI Cabang Gowa Raya Puji Keberanian Prof. Sufmi Dasco Hadapi Rakyat Tanpa Takut
anunya rumi
Lambannya Pemerintah dan Rusaknya Hutan Enrekang Jadi Akar Masalah Kebakaran Berulang
Kode 27
Kode 27 dan Pelajaran Bagi Negara
Aksi 27 Agustus
Kata 'Cukup' dari Pati untuk DPR
Wiji Thukul
Keluarga Menunggu Kepulangannya: Penantian Kepulangan Wiji Thukul di Akhir Hayat
sultan
RUU Perampasan Aset: Senjata Melawan Korupsi atau Instrumen Baru Penyalahgunaan Kekuasaan?
Scroll to Top