ruminews.id – Gelombang banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Ribuan warga mengungsi, rumah-rumah terdampak parah, fasilitas umum rusak, hingga akses transportasi nasional terputus. Skala dampak yang luas dan merata di berbagai wilayah menandakan bahwa bencana ini telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu mempertimbangkan penetapan status bencana nasional guna mempercepat upaya penanganan.
Berbagai laporan dari daerah menunjukkan bahwa curah hujan tinggi yang terjadi sejak awal musim penghujan diperparah oleh menurunnya kualitas lingkungan. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas pertambangan tanpa pengawasan diduga turut memperbesar risiko banjir dan tanah longsor. Kondisi ini membuat sejumlah kawasan rentan mengalami bencana dalam skala besar ketika intensitas hujan meningkat.
Sejumlah titik di Sumatera Barat mengalami longsor dan banjir dengan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan jalur transportasi. Di Sumatera Utara, beberapa desa sempat terisolasi akibat akses jalan terputus. Wilayah Riau dan Jambi melaporkan ribuan rumah terendam dengan warga membutuhkan bantuan logistik cepat. Kerusakan yang terjadi di berbagai provinsi ini menunjukkan pola serupa: kapasitas daerah tidak lagi mencukupi untuk penanganan yang komprehensif.
Penetapan status bencana nasional dinilai penting untuk membuka akses mobilisasi sumber daya negara secara lebih luas, mulai dari bantuan logistik berskala besar, tenaga medis tambahan, hingga pengerahan TNI-Polri untuk evakuasi dan pemulihan cepat. Selain itu, status tersebut memungkinkan pemerintah melakukan koordinasi lintas lembaga secara terpusat untuk mempercepat distribusi bantuan serta penguatan infrastruktur darurat.
Menanggapi situasi yang berkembang, Kabid PTKP HMI Komisariat Nurcholish Madjid, Irsan, menilai pemerintah perlu mengedepankan langkah cepat dan terukur.
“Melihat luasnya dampak banjir di Sumatera, pemerintah pusat sudah semestinya mempertimbangkan penetapan bencana nasional. Penanganan tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah daerah karena skala kerusakan dan kebutuhan warga jauh lebih besar dari kapasitas yang tersedia,” ujar Irsan.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan di Sumatera.
“Pembenahan jangka panjang harus dilakukan. Selama perusakan hutan dan aktivitas yang mengancam ekosistem tidak dihentikan, siklus bencana akan terus berulang. Pemerintah harus memastikan bahwa upaya mitigasi dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” tambahnya.
Bencana yang terjadi hari ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Penetapan status bencana nasional diyakini dapat mempercepat penanganan dan memberikan perlindungan lebih optimal bagi masyarakat yang terdampak di berbagai wilayah Sumatera. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah strategis untuk memastikan keselamatan warga serta pemulihan yang menyeluruh.
