Delegasi dari 38 Provinsi Bahas Krisis Kesehatan hingga Pengangguran Muda dalam Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia

Iman Amirullah
Sabtu, 21 November 2026 • 23:28 WITA
Delegasi dari 38 Provinsi Bahas Krisis Kesehatan hingga Pengangguran Muda dalam Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia

Ruminews.id, Jakarta — Delegasi pemuda dari 38 provinsi berkumpul di Jakarta dalam Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) 2026 pada 11–14 November 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi perwakilan pemuda daerah untuk menyampaikan persoalan publik berdasarkan data dan temuan lapangan, mulai dari layanan kesehatan, pengangguran anak muda, pembangunan pariwisata, hingga tata kelola pemerintahan.

Sekretaris Jenderal DPP PPI, Esteria Tamba, mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari keputusan politik. Menurutnya, harga kebutuhan rumah tangga, kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, dan layanan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik.

“Harga kebutuhan dapur, kualitas sekolah, lapangan kerja, hingga layanan kesehatan, semuanya lahir dari keputusan politik. Karena itu, pemuda tidak boleh melihat politik hanya dari luar pagar. Kita harus masuk, belajar, dan menguasai substansinya,” ujar Esteria

Direktur Eksekutif DPP PPI, Saripudin, menjelaskan bahwa konferensi tersebut dirancang sebagai ruang konsolidasi nasional untuk mempertemukan persoalan daerah dengan arah pembangunan dan kebijakan nasional. Ia menilai banyak persoalan di daerah belum memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang memadai dalam proses perumusan kebijakan.

Menurut Saripudin, PPI berupaya mengembangkan kapasitas generasi muda agar mampu memahami penyelenggaraan negara, mengidentifikasi persoalan publik, serta menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagi kami, pemuda tidak boleh hanya hadir ketika ada momentum politik atau kegiatan seremonial. Pemuda harus hadir dengan gagasan, data, dan keberanian untuk menyampaikan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kita ingin membangun generasi yang tidak hanya pandai mengkritik, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan mengawal proses perubahan,” tegas Saripudin.

Empat Hari Persidangan dan Kunjungan Lembaga Negara

Konferensi berlangsung selama empat hari dengan sejumlah agenda. Kegiatan dibuka pada Rabu (11/11/2026) melalui acara pembukaan dan malam keakraban antar delegasi, panitia, pengurus pusat, serta dewan kehormatan.

Pada Kamis (12/11/2026), para delegasi mengikuti kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon). Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal sejarah hukum dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Puncak konferensi berlangsung pada Jumat (13/11/2026), dibuka oleh Dewan Pembina PPI sekaligus Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Dalam agenda tersebut, delegasi memaparkan aspirasi daerah melalui pembahasan empat komite.

Rangkaian kegiatan ditutup pada Sabtu (14/11/2026) di Balai Kota DKI Jakarta. Agenda penutupan mencakup penyematan pin simbolis, talkshow kepemudaan bertajuk “Inspirasi dan Aksi Nyata”, forum refleksi, serta kegiatan antard delegasi.

Empat Komite Membahas Persoalan Daerah

Dalam persidangan, empat komite membahas sejumlah isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Komite I bidang Pemerintahan menyoroti reformasi birokrasi, pelaksanaan otonomi daerah, penerapan meritokrasi dalam seleksi pejabat, sinkronisasi regulasi antarkementerian, serta integrasi data dari tingkat kabupaten hingga nasional.

Komite II bidang Kesehatan dan Pendidikan membahas persoalan penanganan tuberkulosis (TBC), perubahan data desil yang berdampak pada kepesertaan BPJS Kesehatan, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat pembakaran lahan di Kalimantan Barat, serta keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas posyandu.

Sementara itu, Komite III bidang Pemuda dan Pariwisata mengangkat ketimpangan konektivitas dan infrastruktur, rendahnya penyerapan tenaga kerja muda, praktik pungutan liar, serta persoalan sampah di destinasi wisata.

Delegasi Maluku turut menyampaikan data tingkat pengangguran kaum muda atau NEET (not in education, employment, or training) berusia 15–24 tahun di provinsinya yang mencapai 28,49 persen pada 2025. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 19,44 persen, berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi.

Adapun Komite IV bidang Sosial dan Kemasyarakatan membahas penyelesaian persoalan agraria dan perlindungan hak atas tanah, pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan Proyek Strategis Nasional, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam puncak konferensi, Esteria kembali mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak diikuti penguatan kapasitas generasi muda.

“Bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa akar yang kuat, jumlah populasi yang besar hanya akan menjadi angka statistik,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa,

“parlemen tidak boleh terputus dari denyut nadi anak muda.”

Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Rekomendasi Kebijakan

Menanggapi hasil persidangan, Saripudin mengatakan keberhasilan konferensi tidak hanya diukur dari terlaksananya rangkaian kegiatan, tetapi juga dari tindak lanjut atas persoalan yang telah dibahas.

Ia mendorong setiap komite menyusun hasil persidangan secara sistematis agar dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Menurutnya, persoalan kesehatan, pendidikan, pengangguran, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat saling berkaitan. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, masyarakat sipil, serta partisipasi generasi muda.

“Indonesia tidak kekurangan orang-orang muda yang memiliki gagasan dan kepedulian. Tantangannya adalah bagaimana gagasan tersebut mendapatkan ruang, diolah menjadi rekomendasi yang kuat, dan dikawal agar menghasilkan perubahan. Kami ingin PPI menjadi salah satu ruang yang mempertemukan potensi tersebut. Setiap delegasi harus kembali ke daerah dengan membawa tanggung jawab untuk menggerakkan perubahan, bukan sekadar membawa sertifikat atau pengalaman kegiatan,” ujar Saripudin.

Ia menambahkan, PPI akan terus mendorong penguatan jaringan kepemudaan lintas daerah serta membuka komunikasi dengan lembaga negara dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan generasi muda dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pembangunan.

Penutupan konferensi di Balai Kota DKI Jakarta pada Sabtu (14/11/2026) dilakukan oleh perwakilan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Talkshow kepemudaan dalam rangkaian tersebut menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan DPP PPI Reza Pahlevi, Co-Founder Duta Pembicara Muda Indonesia Andreina S., serta Founder APR Foundation Aulia Pradipta.

Esteria berharap Konferensi PPI 2026 menjadi awal penguatan gerakan pemuda yang lebih terorganisasi dan berorientasi pada penyelesaian persoalan daerah. Ia menekankan bahwa generasi muda perlu mengambil peran sebagai bagian dari proses pembangunan sekaligus mitra kritis pemerintah.

“Harapan kami, dari konferensi ini lahir generasi muda yang tidak hanya memahami persoalan bangsanya, tetapi juga berani mengambil peran dan bertanggung jawab atas masa depan daerahnya. Kita ingin pemuda menjadi bagian dari solusi, menjadi mitra kritis pemerintah, sekaligus menjadi kekuatan yang mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkas Esteria.

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...