Penulis: Andi Rante, S.E., M.M. – Analis Kebijakan Ekonomi-Politik
Menghidupkan Kembali Semangat Ekonomi Pancasila
Ruminews.id – Arsitektur kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan penguatan peran negara dalam mengarahkan perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin melalui sejumlah agenda strategis, mulai dari konsolidasi aset negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam sistem keuangan domestik, rencana operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat dan lainnya.Dalam pandangan saya, berbagai kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah mengembalikan peran strategis negara dalam mengelola sumber daya ekonomi sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan ini menarik untuk dibaca melalui perspektif Ekonomi Pancasila, sebuah konsepsi ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan pemikiran para pendiri bangsa. Sebuah jalan tengah yang berupaya menyeimbangkan mekanisme pasar, kepemilikan individu, peran negara, dan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa terjebak pada kapitalisme bebas yang tidak terkendali maupun sistem ekonomi yang meniadakan hak kepemilikan individu.
Penting untuk ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang lahir dari pergulatan pemikiran dan kesepakatan para pendiri bangsa. Karena itu, Ekonomi Pancasila tidak dapat direduksi menjadi turunan dari satu tokoh atau aliran pemikiran tertentu. Namun, dalam pandangan saya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan diaktualisasikan melalui berbagai khazanah pemikiran ekonomi dan sosial yang berkembang dalam sejarah intelektual Indonesia.
Setidaknya terdapat empat khazanah pemikiran yang menurut saya saling melengkapi dalam memahami orientasi Ekonomi Pancasila. Pertama, gagasan Sosialisme Demokrat yang tercermin dalam pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Kedua, Ekonomi Kerakyatan berbasis koperasi yang diperjuangkan Mohammad Hatta. Ketiga, nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada kaum lemah yang tumbuh dalam tradisi Sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto, serta memperoleh pengayaan perspektif etis dan filosofis melalui pemikiran Nurcholish Madjid dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI khususnya pada bagian bab tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi yang menegaskan bahwa menegakkan keadilan khususnya dalam distribusi ekonomi dan kehidupan bermasyarakat merupakan kewajiban utama negara dan masyarakat agar tercipta kesejahteraan yang merata tanpa penindasan.
Keempatnya bukanlah satu kesatuan aliran pemikiran yang identik, melainkan khazanah intelektual yang memiliki titik temu dalam memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Kerangka pemikiran inilah yang saya gunakan untuk membaca sekaligus menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo.
Membaca Akar Pemikiran di Balik Kebijakan
Dalam perspektif Sosialisme Demokrat yang tercermin dalam pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo, mekanisme pasar dan modal swasta tetap memiliki ruang untuk berkembang. Namun, negara tidak boleh sepenuhnya menyerahkan arah perekonomian kepada mekanisme pasar. Negara perlu hadir melalui intervensi yang terencana, terutama untuk mengelola sektor-sektor strategis, melindungi kepentingan nasional, mendorong industrialisasi, dan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat luas.
Jika menggunakan perspektif tersebut, saya melihat kehadiran Danantara sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas negara dalam mengelola aset dan investasi strategis nasional. Konsolidasi aset BUMN yang bernilai sangat besar, dengan orientasi pembiayaan hilirisasi industri dan ketahanan energi, dapat dibaca sebagai bentuk penguatan peran negara dalam mengarahkan transformasi ekonomi. Demikian pula kebijakan penempatan DHE SDA di dalam sistem keuangan domestik serta rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis dapat dipandang sebagai ikhtiar memperkuat kedaulatan ekonomi agar kekayaan sumber daya alam memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, semangat Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menemukan relevansinya dalam agenda pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bagi Bung Hatta, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sekaligus pelaku utama kegiatan ekonomi. Semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya cita-cita perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Dalam konteks ini, upaya menghubungkan kekuatan modal negara melalui Danantara dan perbankan Himbara dengan pengembangan koperasi desa merupakan gagasan yang menarik. Saya melihatnya sebagai peluang untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan produsen lokal, serta memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, pupuk, dan pembiayaan yang lebih terjangkau. Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan penguatan kemandirian ekonomi rakyat.
Di sisi lain, keberpihakan fiskal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang menjangkau puluhan juta penerima manfaat termasuk peserta didik, ibu hamil, dan kelompok rentan, serta upaya memperluas akses pembiayaan dengan bunga kredit mikro yang lebih terjangkau, menurut saya memiliki irisan nilai dengan tradisi Sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto. Pemikiran tersebut menempatkan keadilan sosial, keberpihakan kepada masyarakat kecil, dan pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan sebagai bagian penting dari tanggung jawab moral kehidupan berbangsa.
Nilai-nilai tersebut juga dapat dipertemukan dengan perspektif kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, yang dirumuskan Nurcholish Madjid dan diperkenalkan dalam Kongres IX HMI di Malang pada 1969. Dalam pembacaan saya, NDP memberikan landasan etis bahwa pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga harus memuliakan martabat manusia dan memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang lemah atau mustadh’afin.
Karena itu, saya memandang bahwa keberpihakan negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembebasan kelompok ekonomi lemah dari jerat kemiskinan maupun beban pembiayaan yang memberatkan bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral kekuasaan. Negara tidak cukup hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Semangat tersebut juga tercermin dalam agenda pemerataan pendidikan melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta visi perluasan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Bagi saya, pendidikan merupakan instrumen paling mendasar untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus memperluas mobilitas sosial masyarakat.
Dalam perspektif pemikiran Soemitro, investasi negara pada pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia yang tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. Semangat pemerataan kesempatan pendidikan yang pernah tercermin dalam kebijakan SD Inpres juga relevan untuk dibaca dalam konteks agenda pendidikan saat ini. Sementara itu, melalui perspektif Hatta dan nilai-nilai NDP HMI oleh Nurcholis Madjid, pemerataan pendidikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan, keadilan sosial, dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan demikian, saya melihat agenda ekonomi dan sosial pemerintahan Prabowo memiliki sejumlah titik temu dengan tradisi pemikiran Ekonomi Pancasila. Namun, kesesuaian pada tingkat gagasan tentu belum dengan sendirinya menjamin keberhasilan pada tingkat implementasi.
Empat Ujian Kritis Tata Kelola
Dalam pandangan saya, kemiripan orientasi kebijakan dengan cita-cita Ekonomi Pancasila harus tetap diuji melalui pelaksanaan dan dampaknya di lapangan. Sebab, kebijakan yang memiliki tujuan ideologis baik sekalipun dapat menyimpang apabila tidak disertai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ada setidaknya empat persoalan yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, paradoks kemandirian Koperasi Desa Merah Putih.
Bung Hatta mengajarkan bahwa koperasi sejati harus tumbuh dari kesadaran, partisipasi, dan kebutuhan anggotanya sendiri. Koperasi tidak boleh hanya menjadi produk instruksi birokrasi dari atas, tetapi harus berkembang sebagai gerakan ekonomi rakyat dari bawah (bottom-up).
Pembentukan puluhan ribu koperasi desa dalam waktu relatif singkat tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan kapasitas manajerial, literasi keuangan, kesiapan model bisnis, hingga potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan persoalan yang perlu diantisipasi.
Menurut saya, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh hanya diukur dari jumlah badan hukum yang terbentuk atau besarnya modal yang disalurkan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana koperasi mampu tumbuh secara mandiri, dikelola secara profesional, melibatkan anggota masyarakat lokal secara aktif, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Jika terlalu bergantung pada instruksi administratif dan suntikan modal negara, koperasi justru berisiko kehilangan esensi sebagai gerakan ekonomi rakyat.
Kedua, risiko fiskal dan beban utang jangka panjang.
Skema pembiayaan koperasi desa melalui pinjaman perbankan negara yang pembayarannya dijamin atau dicicil menggunakan alokasi Dana Desa melalui APBN perlu mendapat perhatian serius. Apabila unit usaha koperasi tidak mampu menghasilkan arus kas yang sehat, kewajiban pembayaran tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal Dana Desa yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dasar dan kebutuhan masyarakat.
Pada saat yang sama, perbankan BUMN juga menghadapi risiko NPL tinggi (peningkatan kredit bermasalah) apabila penyaluran pembiayaan lebih didorong oleh target administratif atau politik daripada kelayakan bisnis.
Dalam pandangan saya, keberpihakan fiskal tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. Program pemberdayaan ekonomi rakyat harus tetap dibangun di atas perencanaan bisnis yang rasional, pengawasan pembiayaan yang terukur, dan disiplin fiskal agar tidak justru membebani generasi berikutnya.
Ketiga, sentralisasi kekuasaan modal di tubuh Danantara.
Konsolidasi aset BUMN dan pengelolaan investasi strategis melalui Danantara berpotensi memperkuat kapasitas negara dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuatan modal yang sangat besar juga menuntut pengawasan yang sepadan.
Jika merujuk pada nilai amanah, keadilan, dan antikorupsi yang menjadi bagian penting dalam tradisi pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, pengelolaan kekayaan negara harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab publik.
Menurut saya, Danantara perlu menjadikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), audit independen, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar. Harus terdapat batas yang jelas antara keputusan investasi berdasarkan pertimbangan komersial dan penugasan pemerintah berdasarkan kepentingan strategis nasional. Tanpa batas tersebut, lembaga pengelola aset negara berisiko menghadapi intervensi yang dapat mengurangi kualitas keputusan investasi dan merugikan kepentingan publik.
Keempat, efektivitas belanja pendidikan dan sinkronisasi anggaran.
Komitmen alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN harus benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Tantangannya bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas penyerapan, sinkronisasi program antarkementerian dan lembaga, serta ketepatan sasaran belanja.
Revitalisasi Satuan Pendidikan dan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan kepastian pembiayaan jangka panjang, pengawasan kualitas konstruksi, serta pemerataan akses hingga ke daerah terpencil. Namun, pembangunan fisik sekolah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan kompetensi tenaga pendidik.
Saya berpandangan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau ruang kelas yang diperbaiki. Lebih penting dari itu adalah memastikan setiap anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera, memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan meningkatkan taraf hidupnya.
Menjaga Roh Ekonomi Pancasila
Pada akhirnya, keberhasilan mengaktualisasikan Ekonomi Pancasila tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang digelontorkan, banyaknya program yang diluncurkan, atau megahnya kelembagaan ekonomi yang dibentuk. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan, memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, menjaga disiplin fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, penguatan peran negara melalui Danantara perlu berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian investasi dan akuntabilitas publik. Koperasi Desa Merah Putih harus diarahkan dari sekadar mengejar kuantitas pembentukan badan hukum menuju penguatan kapasitas manajerial, model bisnis berbasis potensi lokal, dan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pemilik sejati koperasi.
Demikian pula program MBG, perluasan akses pembiayaan mikro, serta agenda pemerataan pendidikan harus terus dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, efektivitas anggaran, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Relevansi Ekonomi Pancasila justru terletak pada kemampuannya menjadi pedoman sekaligus alat evaluasi terhadap kebijakan negara. Artinya, setiap kebijakan pemerintah, siapa pun pemimpinnya, patut dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan sosial, demokrasi ekonomi, kemandirian bangsa, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
“Oleh karena itu, saya melihat arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sebagai upaya yang memiliki relevansi dengan tradisi pemikiran Ekonomi Pancasila yang diwariskan para pendiri dan pemikir bangsa. Namun, kesesuaian gagasan tersebut tetap harus dibuktikan melalui konsistensi pelaksanaan, integritas tata kelola, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.”
Pada titik inilah semangat pemikiran Soemitro Djojohadikusumo, Mohammad Hatta, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Nurcholish Madjid menemukan ruang dialognya dalam membaca masa depan ekonomi Indonesia. Bukan untuk menyamakan seluruh pemikiran mereka, melainkan untuk mengambil nilai-nilai yang relevan sebagai pijakan dalam memperjuangkan ekonomi nasional yang berdaulat, demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sebab, pada akhirnya, Ekonomi Pancasila bukan semata-mata tentang seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dicapai, melainkan tentang untuk siapa pertumbuhan itu diperjuangkan dan sejauh mana negara hadir memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Keberhasilan menghidupkan kembali semangat Ekonomi Pancasila tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang digelontorkan atau seberapa megah kelembagaan yang dibentuk, melainkan dari integritas tata kelola, disiplin fiskal, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.”
Tentang Penulis
Andi Rante, S.E., M.M. adalah Pengamat Kebijakan Ekonomi, alumni HMI (Ketua Bidang Ekonomi & Pembangunan PB HMI 2021-2023) dan Badan Pimpinan Pengurus Pusat ISMEI 2015-2017, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan Penelitian Pengembangan (Kastra & Litbang) DPP Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI).
