Ruminews.id, PALOPO — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid IV dengan menyambangi Kantor Wali Kota Palopo pada Jumat (16/10/2026). Aksi yang berlangsung secara damai ini membawa grand isu “RESET INDONESIA”, sebagai penegasan bahwa persoalan rakyat tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat satu kasus, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari persoalan kebijakan, tata kelola, dan tanggung jawab negara.
Jika pada aksi-aksi sebelumnya LMND Palopo lebih memusatkan tuntutan pada persoalan pelayanan air bersih Perumda Tirta Mangkaluku, pada aksi Jilid IV ini tuntutan diperluas. LMND mengangkat persoalan pendidikan, kebakaran hutan dan lahan, distribusi BBM dan gas bersubsidi, transparansi pembangunan pagar Polres Palopo, kemacetan dan antrean SPBU, hingga sejumlah dugaan perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.
Perluasan isu ini bukan berarti LMND meninggalkan persoalan air bersih. Sebaliknya, LMND hendak menegaskan bahwa krisis pelayanan publik merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana kebijakan dan pengelolaan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dalam isu nasional, LMND Palopo menyerukan terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta mendesak pengusutan tuntas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bagi LMND, akses pendidikan yang terjangkau dan bermutu merupakan hak rakyat, sedangkan penanganan karhutla harus menyentuh penyebab serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
Di tingkat lokal, LMND kembali mendesak pencopotan Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Mangkaluku. Tuntutan ini berangkat dari persoalan pelayanan air bersih yang terus menjadi keluhan masyarakat. LMND juga menyoroti dugaan penyimpangan BBM dan gas bersubsidi, menuntut transparansi pembangunan pagar Polres Palopo, serta mendesak aparat menjamin keamanan masyarakat dan menangani kemacetan serta antrean SPBU di Kota Palopo.
Pada sektor antikorupsi, LMND menuntut keterbukaan penanganan dugaan penyimpangan pembangunan Gedung DPRD Palopo yang disebut bernilai sekitar Rp22 miliar, transparansi dasar hukum penghentian penyidikan kasus dugaan SPPD fiktif DPRD Palopo, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengadaan incinerator di RSUD Sawerigading.
LMND Palopo turut memberikan peringatan kepada Kapolres Palopo bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian harus menjadi momentum pembuktian kinerja, bukan sekadar pergantian jabatan. Kapolres yang baru harus mampu menunjukkan progres nyata dalam menjamin keamanan masyarakat, menertibkan kemacetan dan antrean SPBU, serta memastikan penanganan berbagai persoalan hukum berjalan secara transparan dan profesional.
Bagi LMND Palopo, kehadiran pemimpin baru tidak boleh hanya diukur melalui seremonial dan pernyataan komitmen, tetapi melalui perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalan pembangunan pagar Polres Palopo yang menggunakan anggaran publik juga perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
LMND Palopo menegaskan, jabatan baru harus dibuktikan dengan kinerja nyata. Kepercayaan publik tidak lahir dari janji, melainkan dari tindakan, transparansi, dan keberanian menuntaskan persoalan.
LMND menegaskan bahwa penyebutan perkara-perkara tersebut merupakan dorongan agar proses hukum dan informasi publik dibuka secara transparan, bukan pernyataan bahwa pihak tertentu telah terbukti bersalah. Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Grand isu “RESET INDONESIA” menjadi benang merah seluruh tuntutan tersebut. Bagi LMND, reset bukan sekadar mengganti orang dengan orang lain, melainkan mendesak pembenahan sistem, kebijakan, dan tata kelola agar negara hadir menjawab kebutuhan rakyat, bukan membiarkan persoalan publik berlarut-larut tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Melalui aksi Jilid IV ini, LMND Palopo menegaskan bahwa aksi damai tidak berarti tuntutan yang lunak. Penyampaian aspirasi secara damai tetap dapat disertai sikap kritis, tuntutan tegas, dan desakan agar pemerintah daerah maupun aparat terkait memberikan jawaban konkret.
“Dari persoalan air bersih hingga pendidikan, dari pelayanan publik hingga dugaan korupsi, semuanya menyangkut hak rakyat dan tanggung jawab negara. Reset Indonesia adalah seruan untuk membenahi persoalan sampai ke akarnya.”
LMND Palopo menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut dan mendorong adanya keterbukaan, pemeriksaan yang objektif, serta penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, aksi ini di pimpin dan di komandoi oleh bung saiful sebagai jendral lapangan dan bung feri sebagai wakil jendral lapangan.
