Ruminews.id, Jakarta — Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA) memberangkatkan delegasi pekerja platform Indonesia menuju Bangkok, Thailand, pada Sabtu (10/10/2026).
Delegasi tersebut akan menyuarakan tuntutan perlindungan pekerja platform dalam rangkaian Sidang IMF-World Bank 2026, termasuk mendesak ratifikasi Konvensi ILO C193 dan perombakan hubungan kerja di era digital.
Dalam pernyataan sikapnya, SEPETA menyebut keberangkatan delegasi bukan sekadar untuk menghadiri forum internasional, melainkan untuk menyampaikan pengalaman pekerja platform Indonesia yang mereka nilai terdampak kebijakan ekonomi global.
“Kami berangkat bukan sebagai penonton. Kami berangkat sebagai korban dan saksi hidup dari resep kebijakan yang lahir di Washington dan diputuskan di Bali pada 2018,” tegas SEPETA.
SEPETA menyoroti Bali Fintech Agenda yang diluncurkan IMF dan Bank Dunia dalam pertemuan di Nusa Dua pada 2018. Menurut organisasi tersebut, agenda yang membawa semangat inklusi keuangan melalui teknologi finansial belum diikuti perlindungan memadai bagi pengemudi transportasi daring di Indonesia.
SEPETA mengklaim sekitar tiga juta pengemudi daring masih bekerja dengan pendapatan tidak pasti, menghadapi potongan aplikasi yang tinggi, terjerat pinjaman daring, serta tidak memperoleh jaminan sosial yang memadai.
“Janji inklusi kalian melahirkan eksklusi kami’.
Selain menyoroti agenda fintech, delegasi juga menolak pendekatan dalam World Development Report (WDR) 2019 Bank Dunia yang berjudul The Changing Nature of Work. SEPETA menilai pembahasan mengenai perubahan dunia kerja dalam laporan tersebut turut memperkuat kebijakan yang menempatkan pengemudi daring sebagai mitra usaha, bukan pekerja yang berhak atas perlindungan ketenagakerjaan.
Menurut SEPETA, status kemitraan yang diterapkan di Indonesia membuat aplikator dapat menghindari tanggung jawab sebagai pemberi kerja. Sementara itu, pengemudi menghadapi ketidakpastian pendapatan dan didorong mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pinjaman daring.
“Di Bangkok nanti, kami akan katakan: KAMI ADALAH PEKERJA, BUKAN BUDAK,” tegas SEPETA.
SEPETA juga menilai penggolongan pengemudi sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema kemitraan tidak mencerminkan hubungan kerja yang mereka alami. Karena itu, delegasi akan membawa tuntutan agar status dan hak pekerja platform menjadi bagian dari pembahasan di tingkat internasional.
Salah satu agenda utama yang dibawa adalah Resolusi BASECAMP. Melalui resolusi tersebut, SEPETA mendesak ratifikasi Konvensi ILO C193 serta redefinisi hubungan kerja di era digital agar perlindungan terhadap pekerja platform dapat diperkuat.
Organisasi itu juga menyampaikan sejumlah tuntutan konkret, mulai dari transparansi tarif dan algoritma aplikasi, perundingan bersama mengenai Biaya Operasional Kerja (BOK), hingga pemberian Bonus Hari Raya (BHR) tanpa indikator kinerja utama atau KPI yang dinilai mengeliminasi dan mendiskriminasi pengemudi.
Selain itu, SEPETA meminta perlindungan khusus bagi pengemudi ojek daring perempuan, yang menurut organisasi tersebut menghadapi kebutuhan dan risiko tersendiri dalam menjalankan pekerjaan.
SEPETA menegaskan tuntutan agar keuntungan dari bisnis platform dibagikan secara lebih adil kepada pekerja yang menjalankan layanan tersebut.
“Kami ke Bangkok untuk bilang: KAMI BUKAN UMKM, KAMI PEKERJA PLATFORM! RATIFIKASI ILO C193! SHARING PROFIT YANG ADIL!” tegas seruan SEPETA.
Delegasi tersebut berangkat di tengah penyelenggaraan Sidang IMF-World Bank di Bangkok pada Oktober 2026. SEPETA menyatakan akan menggunakan forum itu untuk membawa persoalan ketidakpastian pendapatan, status kerja, dan minimnya perlindungan sosial pekerja platform Indonesia ke ruang diskusi internasional.
Menutup pernyataannya, SEPETA mengaitkan perjuangan pekerja platform saat ini dengan kritik terhadap kebijakan yang dibahas dalam pertemuan IMF-World Bank di Bali pada 2018.
“Sejak kebijakan khianat pertemuan IMF-World Bank di Bali 2018 — Panjang umur perjuangan kelas pekerja!”
