Ruminews.id, Kuningan — Pada 4-19 September 2026, di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon turut belajar pemetaan biospasial sekaligus terlibat dalam upaya menangani persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu kotoran hewan (KOHE).
Salah satu lokasi yang menjadi ruang belajar tersebut adalah Lamping Kidang, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Di kawasan ini, persoalan limbah kotoran hewan perlahan menemukan jalan keluar. Limbah yang sebelumnya berpotensi menjadi sumber pencemaran mulai dikelola dan diolah menjadi pupuk. Dari proses tersebut, muncul pula gagasan untuk mengembangkan kawasan sebagai ruang wisata sekaligus edukasi masyarakat.
Kisah Lamping Kidang memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak selalu berarti membatasi masyarakat dari kawasan. Ada upaya untuk mencari cara agar kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.
Di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), pendekatan tersebut berjalan melalui pengelolaan kawasan berbasis resort tematik yang kini menjadi perwilayahan. Dalam praktiknya, pengelolaan kawasan mencakup tiga ranah besar, yakni perlindungan, pengelolaan sumber daya dan ekosistem, serta pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
Ketiga ranah tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling terhubung dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Pada titik ini, peran penyuluh menjadi penting karena tidak hanya menyampaikan aturan konservasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung antara kepentingan kawasan dan kebutuhan warga di sekitarnya.
Penyuluhan dilakukan melalui komunikasi, pendampingan, pembinaan kelompok, sekaligus penguatan kapasitas masyarakat agar potensi kawasan dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan prinsip konservasi.
“Kami tidak hanya bicara soal menjaga kawasan, tetapi bagaimana masyarakat juga bisa melihat bahwa potensi di sekitar kawasan dapat dikelola dengan baik. Ketika masyarakat terlibat dan merasakan manfaatnya, di situ konservasi bisa berjalan bersama dengan pemberdayaan,” ujar penyuluh kehutanan BTNGC, Yoesry Hilmi, S.Hut.
Sebelum berkembang sebagai kawasan wisata edukasi, persoalan kohe menjadi salah satu hal yang perlu ditangani. Populasi ternak sapi di sekitar Cisantana membuat limbah ternak menjadi persoalan lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat.
Pengelolaannya pun masih menghadapi tantangan, terutama ketika kondisi cuaca berubah.
“Masalah kohe sebetulnya masih terus perlu dorongan. Mungkin kalau musim kemarau masih bisa satu sampai dua tangki menampung selama seminggu, tapi kalau sudah musim hujan susah, karena limbahnya akan terus terbawa ke bawah,” kata Sakum, Badan Pengawas (BP) Lamping Kidang.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah tidak berhenti pada penyediaan tempat penampungan. Sistem pengelolaan juga perlu mampu menyesuaikan diri ketika volume limbah meningkat dan kondisi lingkungan berubah.
Di Lamping Kidang, pengelolaan kemudian diarahkan agar limbah memiliki nilai guna. Kohe sapi diolah menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian.
Dalam prosesnya, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima program, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan. BTNGC hadir melalui pendampingan dan pengawasan, sementara masyarakat menjadi pelaku yang menjalankan kegiatan di lapangan.
Model tersebut membuat persoalan lingkungan sekaligus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan masyarakat.
Dari sana, Lamping Kidang berkembang lebih jauh. Pengelolaan kohe tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari konsep wisata terpadu yang mempertemukan peternakan, pertanian sehat, pengelolaan limbah, dan wisata alam.
Dengan konsep tersebut, pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati bentang alam Ciremai, tetapi juga dapat melihat bagaimana persoalan lingkungan dikelola menjadi bagian dari proses pembelajaran.
Bagi masyarakat yang terlibat, keberlanjutan pengelolaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi. Hal itu juga menjadi catatan bagi lima mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang sedang menjalani PPL di BTNGC.
“Partisipasi aktif masyarakatlah yang menunjukkan bahwa pemberdayaan itu betul-betul ada. Dalam pengelolaannya, masyarakat bukan hanya sebagai subjek, tetapi juga menjadi bagian utama dalam penanganannya,” ujar Hamdan, salah satu mahasiswa PPL PMI.
Bagi BTNGC, pemanfaatan kawasan untuk kegiatan ekonomi dan wisata tetap harus berjalan dalam koridor kelestarian kawasan. Prinsip tersebut sejalan dengan pengelolaan wisata alam TNGC yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari kemitraan pengelolaan kawasan.
Karena itu, Wisata Terpadu Lamping Kidang tidak semata-mata dapat dilihat sebagai destinasi wisata. Di balik kawasan tersebut terdapat proses yang mempertemukan masyarakat, petugas taman nasional, dan potensi lingkungan.
Ada limbah yang perlu dikelola. Ada masyarakat yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan potensi. Ada kawasan konservasi yang harus tetap dijaga. Dan ada penyuluh yang berada di antara ketiganya, menerjemahkan prinsip konservasi ke dalam bahasa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Dari limbah menjadi berkah,” tutur Jajang, peternak sapi perah.
Bagi lima mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang sedang menjalani PPL di BTNGC, Lamping Kidang menjadi ruang belajar yang memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan konservasi bukan dua hal yang berjalan sendiri-sendiri.
Keduanya bertemu ketika persoalan nyata di masyarakat dibaca sebagai potensi perubahan. Dari sana, konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat yang hidup di sekitarnya dapat tumbuh bersama kawasan yang mereka jaga.
