Penulis: Najamuddin Arfah — Sekjen PB HMI MPO 2018-2020
Ruminews.id — Istilah false flag atau operasi bendera palsu mungkin terdengar seperti teori konspirasi di film-film Hollywood seperti Borderline (2026).
Film itu menceritakan bagaimana elite politik sengaja menyusupkan kartel dan menciptakan kekacauan buatan demi menakut-nakuti pemilih. Strategi menciptakan musuh bersama atau merekayasa situasi demi keuntungan politik itu nyata, dan sering kali terjadi di sekitar kita.
Konsep dasar false flag sebenarnya sederhana tapi licik. Bikin masalahnya, tunggu reaksi publik yang panik, lalu tawarkan solusinya yang menguntungkan si pembuat masalah. Militer
Di Indonesia, polanya mungkin tidak seekstrem melepas gangster di jalanan. Tapi sadar atau tidak, kita sering melihat polanya menjelang pemilu atau saat ada kebijakan kontroversial yang mau disahkan.
Tiba-tiba muncul kerusuhan yang dalangnya tidak pernah jelas, akun-akun anonim di media sosial mendadak kompak menyebarkan hoaks yang memicu sentimen SARA, atau ada narasi ancaman radikalisme yang mendadak memanas. Efeknya selalu sama,masyarakat dibuat merasa tidak aman dan saling curiga.
Melihat dinamika hari ini, tensi politik nasional kita kembali menghangat. Publik mulai diramaikan oleh rencana aksi demonstrasi besar-besaran dari gabungan aliansi masyarakat dan elemen mahasiswa ke gedung DPR RI. Politik
Di satu sisi, gerakan ini murni lahir dari desakan publik yang sudah gerah, mulai dari urusan penuntasan korupsi hingga tuntutan regulasi yang benar-benar berpihak pada rakyat biasa. Ini adalah hak kedaulatan kita yang sah.
Di sisi lain, saat tensi di jalanan mulai naik, pertanyaan kemudian muncul, ketika ruang publik mulai gaduh dan dipenuhi narasi saling serang di luar konteks, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan?
Membaca situasi ini, kita seperti diingatkan kembali tentang bagaimana kekuasaan bekerja saat mereka mulai mengabaikan etika. Ketika jalur dialog resmi tersumbat dan aspirasi rakyat dibikin mentok, ketegangan di masyarakat sengaja dibiarkan memanas hingga berada di titik kritis (borderline).
Belajar dari skenario film Borderline tadi, kekacauan di jalanan jarang sekali terjadi karena kebetulan. Sering kali, itu adalah alat kendali. Gerakan massa yang awalnya murni dan dilindungi undang-undang, mendadak rawan ditunggangi oleh kelompok kepentingan yang ingin mencari untung, atau sekadar mengalihkan perhatian kita dari kebijakan buruk elite yang sedang dikritik.
Kita harus jeli melihat bahwa tidak semua kegaduhan di jalanan itu murni perjuangan rakyat. Sebagian di antaranya justru sengaja dirawat dan dipelihara oleh elite politik untuk memecah belah solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa. Politik
Kalimat yang tepat adalah “Menagih Substansi, Menolak Kekacauan”. Oligarki di Indonesia sering kali memperlihatkan bahwa pertarungan politik kita tidak pernah benar-benar tentang adu ideologi yang tulus.
Ini cuma soal perebutan akses kekuasaan dan bagi-bagi kue ekonomi. Sialnya, dalam permainan ego para elite ini, emosi warga biasa selalu jadi bahan bakar paling murah. Kita dibuat cemas, dibuat takut, lalu diadu domba satu sama lain.
Jika kita gagal membaca arah permainan ini, maka kita semua selamanya hanya akan terjebak menjadi penonton dan pion di dalam skenario politik yang murahan. Politik
Rakyat hanya menjadi penonton yang kebingungan, sementara para sutradara politik duduk tenang menikmati kekacauan dari balik layar. (IA)
