Penulis : DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV – Sultan Dari Istana Baitul Mulkiyah Kesultanan Pakunegara Sanggau Kalimantan Barat
Ruminews.id – Kemerdekaan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi dari apakah negara mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, kesempatan kerja, pendidikan, kebudayaan, dan kepercayaan publik. Setidaknya Kami mencatat ada sembilan agenda besar yang harus diperhatian menuju 100 tahun Indonesia, diantaranya:
- Membangun Ekonomi yang Inklusif
Ekonomi inklusif berarti pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok yang sudah memiliki modal, akses politik, atau aset.
Pertumbuhan GDP yang tinggi belum otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan. Yang lebih penting adalah:
* apakah pendapatan masyarakat meningkat
* apakah kesenjangan ekonomi menurun
* apakah UMKM memperoleh akses pembiayaan
* apakah masyarakat desa ikut menikmati pembangunan
* apakah pembangunan menciptakan mobilitas sosial
* apakah kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, pasar domestik yang besar, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun tantangannya adalah jangan sampai pertumbuhan ekonomi menciptakan “dua Indonesia”: satu Indonesia yang menikmati kekayaan dan akses ekonomi, sementara sebagian masyarakat lainnya hanya menjadi konsumen dan tenaga kerja berupah rendah.
Refleksi yang harus dilakukan
Pertanyaan fundamentalnya adalah:
“Pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya dinikmati oleh siapa?”
Jika investasi meningkat tetapi ketimpangan juga meningkat, maka ada persoalan struktural yang perlu diperbaiki.
Ekonomi inklusif juga berarti memperkuat kelas menengah. Negara yang sehat bukan hanya memiliki kelompok kaya dan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial, tetapi memiliki kelas menengah yang besar, produktif, mandiri, dan memiliki daya beli kuat.
Agenda menuju 2045
Indonesia perlu mengarahkan pembangunan pada:
* penguatan UMKM
* industrialisasi bernilai tambah
* hilirisasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas
* pemerataan infrastruktur
* akses pembiayaan yang lebih adil
* perlindungan konsumen
* peningkatan produktivitas daerah
* pengurangan kesenjangan Jawa dan luar Jawa.
Ukuran keberhasilan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi kualitas distribusi hasil pertumbuhan tersebut. - Menciptakan Pekerjaan Berkualitas
Indonesia tidak cukup hanya menciptakan lapangan pekerjaan. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang berkualitas.
Pekerjaan berkualitas mencakup:
* penghasilan yang layak
* perlindungan sosial
* kepastian hubungan kerja
* lingkungan kerja yang aman
* kesempatan pengembangan karier
* peningkatan keterampilan
* produktivitas tinggi
* perlindungan terhadap pekerja.
Masalah yang harus diperhatikan adalah fenomena ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan.
Seseorang bisa bekerja tetapi tetap berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Ini dapat terjadi pada pekerja informal, pekerja kontrak, pekerja gig economy, pekerja dengan upah rendah, maupun lulusan pendidikan tinggi yang bekerja tidak sesuai kompetensinya.
Investasi harus menghasilkan produktivitas
Investasi jangan hanya dihitung dari:
berapa triliun rupiah modal yang masuk.
Tetapi juga:
– berapa besar produktivitas, transfer teknologi, nilai tambah dan pekerjaan berkualitas yang dihasilkan.
* Investasi yang hanya menggunakan sumber daya alam dan tenaga kerja murah tetapi minim transfer teknologi akan memberikan manfaat yang jauh lebih kecil dibanding investasi yang membangun ekosistem industri.
Tantangan menuju 2045
Indonesia harus mengantisipasi:
* otomatisasi
* artificial intelligence
* robotisasi
* digitalisasi
* perubahan struktur industri
* pekerjaan informal
bonus demografi yang berakhir.
Karena itu, pendidikan dan dunia kerja harus dipertemukan.
Jangan sampai Indonesia memiliki jutaan lulusan, tetapi industri membutuhkan kompetensi yang berbeda.
3. Membuat Sistem Hukum yang Pasti
Ini merupakan salah satu agenda paling fundamental.
Investor, pengusaha, pekerja, dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum.
Kepastian hukum berarti aturan:
* jelas
* konsisten
* dapat diprediksi
* tidak diskriminatif
* tidak berubah-ubah secara tiba-tiba
* diterapkan secara konsisten.
Prinsip paling penting adalah:
Equality before the law — semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Permasalahan muncul ketika masyarakat melihat adanya kesan bahwa hukum dapat berbeda penerapannya tergantung pada kekuatan ekonomi, jabatan, koneksi politik, atau kedekatan kekuasaan.
Jika persepsi seperti ini berkembang, dampaknya sangat besar.
Dampaknya terhadap ekonomi
Ketidakpastian hukum meningkatkan country risk.
Investor kemudian bertanya:
* Apakah kontrak saya akan dihormati?
* Apakah izin saya aman?
* Apakah regulasi dapat berubah tiba-tiba?
* Apakah sengketa dapat diselesaikan secara independen?
* Apakah hukum berlaku sama bagi semua pihak?
Jika jawabannya tidak pasti, investor akan meminta risk premium yang lebih tinggi atau memilih negara lain.
Agenda menuju 2045
Indonesia membutuhkan:
* reformasi peradilan
* harmonisasi peraturan
* penyederhanaan regulasi
* penegakan hukum yang independen
* transparansi proses hukum
* perlindungan hak masyarakat
* kepastian kontrak dan investasi.
Negara hukum bukan negara yang memiliki banyak aturan, tetapi negara yang hukumnya dapat dipercaya.
4. Membentuk Sistem Perpajakan yang Adil
Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara. Karena itu, masyarakat memang memiliki kewajiban membayar pajak.
Namun hubungan pajak dengan masyarakat seharusnya bersifat dua arah.
Masyarakat membayar:
pajak
dan negara memberikan:
pelayanan publik + perlindungan + infrastruktur + pendidikan + kesehatan + keamanan + kepastian hukum.
Masalah muncul apabila masyarakat merasa bahwa beban pajak meningkat tetapi kualitas pelayanan publik tidak meningkat secara proporsional.
Pajak harus adil
Keadilan pajak bukan berarti semua orang membayar pajak dengan nominal yang sama.
Keadilan berarti beban pajak mempertimbangkan kemampuan membayar.
Masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh mendapatkan beban relatif yang sama dengan masyarakat berpenghasilan sangat tinggi.
Pada saat yang sama, sistem perpajakan juga harus mencegah:
* penghindaran pajak
* kebocoran penerimaan
* manipulasi
* ekonomi bawah tanah
* perlakuan istimewa.
Persoalan yang lebih besar
Masyarakat akan lebih mudah menerima pajak apabila mereka melihat:
uang pajak kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.
Jadi reformasi perpajakan tidak boleh hanya berbicara tentang meningkatkan penerimaan, tetapi juga mengenai keadilan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan penerimaan tersebut.
5. Mengendalikan Utang Secara Prudent
Utang negara pada dasarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk.
Yang menjadi persoalan adalah:
* untuk apa utang digunakan?
* Utang untuk membangun infrastruktur produktif, meningkatkan pendidikan, memperkuat industri, memperbaiki konektivitas dan meningkatkan kapasitas ekonomi dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Sebaliknya, utang menjadi masalah jika digunakan terutama untuk:
* membiayai konsumsi
* menutup kelemahan struktural
* membayar kewajiban lama tanpa memperbaiki fundamental
* proyek yang tidak produktif
* atau pengeluaran yang tidak menghasilkan multiplier effect yang memadai.
Prinsip sederhana
Utang seharusnya menghasilkan:
Utang → investasi → produktivitas → pertumbuhan ekonomi → penerimaan negara → kemampuan membayar utang.
Jika yang terjadi:
Utang → konsumsi → tidak menghasilkan penerimaan → utang baru untuk membayar utang lama,
maka negara memasuki wilayah yang berbahaya.
Agenda menuju 2045
Kebijakan utang harus memperhatikan:
* debt sustainability
* biaya bunga
* jatuh tempo
* risiko nilai tukar
* struktur utang
* kemampuan penerimaan negara
* produktivitas proyek yang dibiayai utang.
Jadi persoalannya bukan semata-mata berapa besar utang Indonesia, tetapi apakah kemampuan ekonomi Indonesia cukup kuat untuk membayar utang tersebut tanpa mengorbankan pembangunan generasi berikutnya.
6. Menghilangkan Korupsi Struktural
Korupsi tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan individu.
Jika hanya satu orang ditangkap, tetapi sistem yang memungkinkan korupsi tetap berjalan, maka masalah belum selesai.
Korupsi dapat muncul melalui:
* pengadaan barang dan jasa
* perizinan
* proyek pemerintah
* konflik kepentingan
* jual beli jabatan
* manipulasi anggaran
* suap
* intervensi terhadap penegakan hukum
* pembajakan kebijakan oleh kelompok kepentingan.
Karena itu diperlukan dua pendekatan.
Pertama: penindakan
Korupsi harus ditindak secara tegas tanpa melihat:
* jabatan
* kekuasaan
* partai
* kekayaan
* koneksi.
Kedua: pencegahan
Sistem harus didesain sehingga korupsi menjadi semakin sulit dilakukan.
Caranya antara lain:
* digitalisasi pengadaan
* transparansi anggaran
* penguatan audit
* transparansi beneficial ownership
* pengawasan konflik kepentingan
* perlindungan whistleblower
* transparansi proses perizinan.
Masalah terbesar
Korupsi struktural dapat menciptakan biaya ekonomi tersembunyi.
Proyek menjadi mahal, investasi menjadi tidak efisien, kualitas infrastruktur turun, dan masyarakat membayar harga yang lebih mahal.
Dalam jangka panjang, korupsi bukan hanya mencuri uang negara.
Korupsi mencuri masa depan.
7. Mengembangkan SDM
Ini mungkin merupakan agenda yang paling menentukan masa depan Indonesia.
Sumber daya alam dapat habis.
Komoditas dapat mengalami siklus harga.
Teknologi dapat berubah.
Tetapi manusia yang berkualitas dapat menciptakan sumber daya dan teknologi baru.
Karena itu pendidikan harus dipandang sebagai:
investasi strategis negara, bukan sekadar pengeluaran pemerintah.
Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan ijazah
Pendidikan harus menghasilkan:
* kemampuan berpikir kritis
* kreativitas
* kemampuan digital
* kemampuan matematika
* kemampuan sains
* kemampuan bahasa
* kemampuan beradaptasi
* integritas
* kepemimpinan
* kewirausahaan.
Indonesia juga harus memperkuat pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Tantangan AI
Memasuki 2045, pekerjaan manusia akan semakin berinteraksi dengan AI.
Karena itu pertanyaannya bukan:
“Bagaimana Indonesia mencegah AI?”
Tetapi:
“Bagaimana manusia Indonesia menjadi lebih produktif karena AI?”
Negara yang memiliki SDM berkualitas akan menjadi pencipta teknologi.
Negara dengan SDM yang lemah hanya akan menjadi konsumen teknologi.
8. Melindungi Kebudayaan Nasional
Kemajuan ekonomi tidak boleh menyebabkan Indonesia kehilangan identitas.
Indonesia bukan hanya sebuah negara dengan wilayah yang luas, tetapi merupakan peradaban yang sangat kompleks, terdiri atas berbagai suku, bahasa, tradisi, kerajaan, seni, arsitektur, sistem pengetahuan dan nilai sosial.
Modernisasi memang diperlukan.
Tetapi modernisasi harus berarti:
maju tanpa kehilangan akar.
Budaya dapat menjadi kekuatan ekonomi melalui:
* industri kreatif
* ariwisata
* kuliner
* seni
* kerajinan
* musik
* film
* fesyen
* warisan budaya
* ekonomi berbasis komunitas.
Dengan demikian kebudayaan tidak hanya dipelihara sebagai benda masa lalu, tetapi menjadi kekuatan ekonomi dan soft power Indonesia.
Tantangan digitalisasi
Generasi muda semakin terpapar budaya global.
Ini bukan sesuatu yang harus ditolak.
Yang diperlukan adalah kemampuan untuk menyerap kemajuan global tanpa kehilangan identitas nasional.
9. Mengembalikan Kepercayaan Publik
Ini adalah agenda yang menurut saya menjadi “payung” bagi delapan agenda lainnya.
Mengapa?
Karena negara tidak dapat berjalan hanya dengan aturan.
Negara membutuhkan trust.
Masyarakat harus percaya bahwa:
* pemerintah bekerja untuk kepentingan publik
* hukum berlaku adil
* pajak digunakan dengan benar
* anggaran tidak disalahgunakan
* kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan nasional
* pejabat negara dapat dipertanggungjawabkan.
*
Sebaliknya, pemerintah juga membutuhkan kepercayaan masyarakat agar kebijakan sulit sekalipun dapat diterima.
Ketika kepercayaan hilang
Masyarakat akan menjadi sinis terhadap kebijakan pemerintah.
Misalnya:
Pajak naik → masyarakat bertanya untuk apa.
Utang meningkat → masyarakat bertanya siapa yang menikmati.
Investasi masuk → masyarakat bertanya siapa yang memperoleh manfaat.
Penegakan hukum dilakukan → masyarakat bertanya apakah hukum benar-benar adil.
Artinya, masalahnya bukan hanya kebijakan tersebut benar atau salah.
Tetapi apakah masyarakat percaya terhadap institusi yang menjalankannya.
Kesimpulan Besar: 9 Agenda sebagai Kontrak Menuju 2045
Jika sembilan agenda tersebut dirangkai, sebenarnya terbentuk sebuah rantai pembangunan:
Ekonomi inklusif
↓
Pekerjaan berkualitas
↓
Kepastian hukum
↓
Pajak yang adil
↓
Utang yang sehat
↓
Pemberantasan korupsi
↓
SDM berkualitas
↓
Kebudayaan yang kuat
↓
Kepercayaan publik
↓
Indonesia Emas 2045
Tetapi Indonesia Emas tidak boleh hanya dimaknai sebagai Indonesia yang ekonominya besar.
Indonesia Emas seharusnya berarti Indonesia yang kuat secara ekonomi, adil secara sosial, pasti secara hukum, sehat secara fiskal, bersih dari korupsi, unggul SDM-nya, berkarakter budayanya, dan dipercaya rakyatnya.
Pada akhirnya, satu abad usia Indonesia bukan sekadar pertanyaan:
“Seberapa jauh Indonesia sudah maju?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Kemajuan itu dinikmati oleh siapa, dibangun dengan biaya apa, dan apakah sistem yang kita bangun hari ini akan membuat generasi Indonesia 2045 hidup lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih bermartabat?”
Itulah ukuran yang sesungguhnya dari satu abad kemerdekaan Indonesia.
