Penulis : M. Agusman – Sekretaris Umum HMI Cab. Sinjai
Ruminews.id – Jika hari ini kita dipaksa duduk di meja perundingan untuk menelaah kembali apa yang tersisa dari cita-cita Nusantara, maka pertanyaan yang harus kita lempar bukan lagi soal seberapa jauh kita telah melangkah. Kita harus mengajukan sebuah interogasi mendasar. Secara ontologis, republik ini sebenarnya hidup dengan apa, dan hidup untuk siapa?
Mata Air yang Mengering dan Mesin Leviathan
Yudi Latif sering mengingatkan kita bahwa republik ini didirikan di atas “mata air keteladanan” para pendiri bangsa sebuah proyek etis untuk memanusiakan manusia melalui cita-cita Pancasila. Namun, idealisme itu kini mengering, digantikan oleh realitas politik yang lebih menyerupai Leviathan dalam bayangan Thomas Hobbes, sebuah monster mesin raksasa yang dingin.
Negara tidak berdenyut karena titah di istana. Ia hidup, bernapas, dan membiayai kemewahan birokrasinya murni dari keringat, waktu, dan kewarasan rakyat yang diperas melalui pajak. Setiap aspal yang dibangun, peluru yang dibeli, hingga tunjangan elit, ditarik dari potongan upah kelas pekerja di tengah pekatnya debu kawasan industri dan retribusi pedagang kecil. Penguasa hanyalah administrator yang diberi mandat mengelola uang rakyat, yang sayangnya sering menjelma menjadi tuan tanah yang rakus. Menuntut rakyat berterima kasih atas “pembangunan” sama absurdnya dengan berterima kasih kepada perampok yang mengembalikan sebagian kecil barang rampasannya.
Delusi Penguasa dan Mentalitas Inlander Baru
Karena negara ini sejatinya hidup dari subsidi rakyat, tidak ada satu pun penguasa di republik ini yang berhak memproklamirkan bahwa ia telah “BERHASIL”. Kebanggaan para elit politik hari ini adalah sebuah delusi, sebab satu-satunya yang berhasil hanyalah ia menjadi Penguasa.
Di titik ini, teguran keras Pramoedya Ananta Toer menemukan relevansinya yang paling pahit. Pram berulang kali mengingatkan bahwa kejahatan terbesar pasca-kolonial adalah ketika elit pribumi mengambil alih posisi penjajah dan memperlakukan rakyatnya sendiri layaknya kelas inlander (Baca : Bumi Manusia, buku pertama dari tetralogi terkenal bernama Tetralogi Buru). Pram menuntut kita untuk “sudah berbuat adil sejak dalam pikiran.” Namun, para penguasa kita bahkan gagal di tahap pikiran, mereka membajak narasi keberhasilan, merasa negara ini membesar berkat kejeniusan mereka, padahal tanpa mesin pajak dari kelas pekerja, negara ini akan langsung rongsok dalam semalam.
Seperti kata Nietzsche, negara hanyalah monster dingin yang berbohong: “Aku, negara, adalah rakyat.”
Teater Sang Demagog dan Pemberontakan Nalar
Di tengah ironi inilah, muncul kekhawatiran eksistensial yang mengganggu kewarasan kita setiap perayaan kemerdekaan tiba: Aku khawatir, Sang Demagog Agung akan kembali mabuk di depan mikrofon.
Gebrakan keras di atas mimbar dan suara bariton berapi-api itu bukanlah dialog, melainkan dogma dan obat bius massal. Meminjam semangat Ahmad Wahib melalui Pergolakan Pemikiranya, kita dituntut untuk membongkar segala bentuk pengkultusan dan dogma yang membelenggu kebebasan berpikir (Baca: PPI). Wahib menolak tunduk pada kebenaran tunggal yang disuapkan dari atas. Pidato patriotik Sang Demagog di bulan Agustus adalah dogma yang sengaja direproduksi untuk mencuci otak kita. Saat Tuan Orator menarasikan heroisme, ia sebenarnya sedang menutupi realitas perampasan ruang hidup dan eksploitasi yang direstui oleh tangan-tangan istana.
Merawat Humanisme di Tengah Keos
Kemerdekaan sejati hari ini tidak bisa dirayakan dengan arak-arakan kosong. Kemerdekaan adalah perlawanan untuk tetap menjadi manusia. Pemikir seperti Djohan Effendi dan Budhy M. Rachman telah lama meletakkan fondasi tentang pentingnya humanisme yang inklusif dan pembelaan terhadap kaum yang dibisukan. Bagi mereka, agama maupun negara hanyalah alat, tujuan tertingginya adalah martabat manusia itu sendiri.
Ketika negara direduksi menjadi sekadar mesin pemungut pajak, dan rakyat dianggap sekadar angka demografi pembayar retribusi, maka kemanusiaan kita sedang diinjak-injak. Djohan Effendi dan Budhy Munawar mengajarkan bahwa suara yang sejati tidak datang dari podium kenegaraan, melainkan dari denyut nadi masyarakat sipil yang menolak dibodohi.
Selama seorang penguasa masih berdiri di podium, menepuk dada mengklaim kesuksesan, tanpa pernah menunduk malu menyadari bahwa ia sekadar parasit dari keringat rakyatnya, maka kemerdekaan di Nusantara ini belum pernah benar-benar tiba. Ia hanya pergantian shift dari kolonialisme masa lalu, menuju eksploitasi berwajah nasionalisme.
