Penulis : Saldiansyah Rusli – Demisioner ketua Umum DEMA-FAH, Sekjend DEMA-UINAM
Ruminews.id – Persoalan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali menjadi perhatian mahasiswa. Hingga hari ini, ketika batas waktu pembayaran UKT telah ditutup, pencairan beasiswa yang seharusnya menjadi salah satu instrumen penopang keberlangsungan studi mahasiswa masih belum diterima oleh sebagian mahasiswa penerima.
Situasi ini menimbulkan persoalan serius khususnya bagi tata kelola. Sebab, mahasiswa yang memperoleh beasiswa pada dasarnya bukanlah kelompok yang sedang berada dalam posisi ekonomi yang serba berkecukupan. Sebagian merupakan mahasiswa yang membutuhkan dukungan finansial agar dapat terus mengakses pendidikan, sementara sebagian lainnya memperoleh beasiswa atas dasar prestasi yang telah mereka perjuangkan.
Ironisnya, ketika pencairan beasiswa belum terealisasi, mahasiswa justru dihadapkan pada tenggat pembayaran UKT yang tidak dapat ditawar. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa yang harus mati-matian mencari talangan, meminjam kepada keluarga, teman, bahkan mencari sumber pembiayaan lain hanya agar tidak kehilangan haknya untuk mengikuti proses akademik. Di sinilah letak persoalan yang perlu dikritisi ketika hak mahasiswa dan kewajiban pembayaran berjalan dengan kecepatan yang berbeda.
Kampus menuntut mahasiswa menyelesaikan kewajiban finansial sesuai tenggat waktu. Namun, ketika mahasiswa memiliki hak atas bantuan pendidikan berupa beasiswa, pencairannya justru tidak selalu berjalan seiring dengan kebutuhan tersebut.
Kondisi semacam ini berpotensi menciptakan dikotomi yang tidak adil. Mahasiswa diminta disiplin terhadap kewajibannya, tetapi sistem juga harus memastikan bahwa hak mahasiswa tidak tertunda ketika hak tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan pendidikan.
Lebih jauh, persoalan ini bukan sekadar soal keterlambatan pencairan dana. Ini adalah persoalan mengenai keadilan dalam tata kelola pendidikan.
Bagaimana mungkin mahasiswa yang telah dinyatakan layak menerima beasiswa masih harus mencari utang untuk membayar UKT, sementara bantuan yang seharusnya menjadi instrumen meringankan beban mereka belum diterima?
Kita tentu memahami bahwa proses administrasi dan pencairan anggaran memiliki mekanisme tersendiri. Namun, pemahaman terhadap mekanisme birokrasi tidak boleh menghilangkan perspektif bahwa di balik setiap berkas terdapat mahasiswa yang sedang mempertaruhkan keberlanjutan studinya.
Mahasiswa bukan angka dalam sistem administrasi. Mereka adalah manusia yang memiliki keterbatasan ekonomi, kebutuhan akademik, dan masa depan yang sedang diperjuangkan.
Karena itu, kampus perlu memberikan kejelasan secara terbuka mengenai beberapa hal yakni kapan beasiswa akan dicairkan, apa yang menjadi kendala pencairannya, bagaimana nasib mahasiswa penerima beasiswa yang belum mampu membayar UKT, serta apakah terdapat kebijakan khusus agar mahasiswa tidak dirugikan akibat keterlambatan pencairan yang bukan disebabkan oleh mereka.
Jangan sampai sistem pendidikan justru melahirkan paradoks: mahasiswa yang seharusnya dibantu karena kondisi ekonominya malah dipaksa mencari talangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
Jika pendidikan benar-benar diposisikan sebagai hak, maka kebijakan akademik dan keuangan harus berpihak pada keberlangsungan studi mahasiswa.
Kami mendesak pihak kampus dan pihak terkait untuk segera memberikan kepastian, transparansi, dan solusi konkret terhadap pencairan beasiswa yang belum terealisasi.
Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang kapan uang beasiswa masuk ke rekening mahasiswa.
Ini tentang apakah sistem pendidikan hadir untuk membantu mahasiswa bertahan, atau justru membuat mereka semakin terbebani.
Mahasiswa memiliki hak mendapatkan kepastian.
Mahasiswa berhak mendapatkan transparansi.
Dan mahasiswa tidak boleh menjadi korban dari keterlambatan birokrasi.
