Penulis: Dr. M. Syaiful, S.Sos, M.Si – Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar
ruminews.id, Makassar – Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulawesi Selatan yang kini memasuki bulan ketujuh terus memantik diskusi hangat. Langkah strategis ini dipandang bukan sekadar hambatan teknis di daerah, melainkan bagian dari penataan organisasi pasca-transisi kepemimpinan di tingkat pusat.
Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Syaiful, S.Sos, M.Si, memberikan pandangan akademisnya mengenai dinamika tersebut.
“Musda Golkar Sulsel yang molor bukan sekadar jeda waktu untuk merajut kedamaian internal, melainkan sebuah arsitektur politik yang sengaja didesain. Ini adalah proses kalkulasi matang dari pusat untuk mendisiplinkan dinamika politik lokal Sulsel agar senada dengan orkestrasi politik nasional di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,” ungkap Dr. M. Syaiful.
Indikasi penguatan penyelarasan vertikal ini semakin terlihat setelah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, menuntaskan rangkaian konsolidasi di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) dan segera bertolak ke Jakarta untuk melaporkan peta kekuatan daerah.
Penyelarasan Frekuensi Politik dan Harmonisasi Faksi
Dalam perspektif manajemen organisasi, Dr. M. Syaiful menilai ruang waktu yang tercipta akibat penundaan ini memberikan kesempatan bagi seluruh faksi di Sulawesi Selatan untuk melakukan pengendapan ego sektoral. Tanpa jadwal yang terburu-buru, para figur potensial di daerah memiliki waktu lebih untuk membangun komunikasi yang konstruktif.
Kondisi ini meminimalisir potensi gesekan terbuka yang destruktif di tingkat akar rumput. Dengan redanya polarisasi di daerah, DPP memiliki ruang yang ideal untuk mengonstruksikan figur kepemimpinan kompromi yang tidak hanya kuat di Sulsel, tetapi juga memiliki loyalitas penuh terhadap visi besar pusat.
Target Aklamasi sebagai Simbol Soliditas Total
Target pelaksanaan Musda secara aklamasi di 38 provinsi yang dicanangkan oleh DPP Golkar dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi kepemimpinan nasional. Sulawesi Selatan, sebagai salah satu lumbung suara utama Partai Golkar di Indonesia Timur, menjadi pilar penting dalam pembuktian soliditas ini.
Skenario aklamasi lewat penundaan yang terukur ini dipandang sebagai proses alignment (penyelarasan). Siapa pun figur yang nantinya disepakati memimpin Golkar Sulsel dipastikan akan lahir dengan legitimasi ganda: mendapat penerimaan di tingkat DPD II kabupaten/kota sekaligus mengantongi kepercayaan penuh dari Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan struktur partai di daerah bertindak sebagai mesin pemenang yang efektif dan patuh pada satu garis kebijakan nasional.
Optimalisasi Struktur Lewat Masa Transisi Plt
Selama masa penundaan ini, keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) berfungsi sebagai jembatan transisi yang mengamankan jalannya roda organisasi agar tetap berada dalam koridor kebijakan pusat. Struktur DPD II di 24 kabupaten/kota dikondisikan untuk tetap fokus pada kerja-kerja elektoral tanpa terdistraksi oleh dinamika kontestasi lokal yang prematur pasca-mundurnya Taufan Pawe dari bursa pencalonan.
Mengulur waktu secara taktis ini memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk mengunci komitmen kolektif di daerah. Hasilnya, saat ketua definitif terpilih nanti, seluruh infrastruktur partai di Sulsel sudah dalam posisi siap gerak untuk mengamankan arah politik nasional dan peta koalisi besar menuju Pemilu 2029.
Kesimpulan: Menatap Kesiapan Pemilu 2029
Dr. M. Syaiful menambahkan bahwa ketepatan momentum penentuan ketua definitif pasca-konsolidasi nasional ini akan menjadi modal berharga bagi Golkar Sulsel. Desain strategis dari pusat ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar: efektivitas pergerakan.
Dengan selesainya penataan di tingkat pusat, pengurus definitif Golkar Sulsel yang lahir dari rahim Musda XI nanti akan langsung bekerja dengan cetak biru (blueprint) yang jelas. Kejelasan garis kebijakan tunggal ini diyakini akan mempercepat akselerasi mesin partai di daerah dalam mempersiapkan infrastruktur politik jangka panjang secara lebih solid, terarah, dan kokoh menuju Pemilu 2029.
