Mosi Tidak Percaya: HMI Komisariat PGSD Menggugat Legitimasi HMI Cabang Bone yang Mandek dan Kehilangan Arah

ruminews.id, Bone – Gejolak di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone mencapai puncaknya. HMI Komisariat UPP PGSD Bone secara resmi melayangkan Mosi Tidak Percaya terhadap jajaran Pengurus Cabang. Langkah ekstrem ini diambil sebagai respons atas kondisi organisasi yang dinilai tidak lagi sekadar pasif, melainkan telah mengalami pembusukan struktural yang sistematis.

Berdasarkan dokumen resmi bernomor 01/A/SEK/II.D/11/1447 H, mosi ini didasari oleh fakta objektif mengenai pelanggaran fatal terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Pengurus Cabang dianggap telah menistakan fungsi organisasi yang seharusnya menjadi wadah pembinaan, namun kini berubah menjadi sekadar simbol tanpa substansi.

Mosi ini menegaskan bahwa kepemimpinan saat ini telah kehilangan legitimasi moral akibat ketidakaktifan yang berkepanjangan dan pengabaian total terhadap program kerja nyata.
Ketua Umum HMI Komisariat UPP PGSD Bone, Muhammad Fikri Arfah, menyatakan bahwa mosi ini adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan organisasi dari kehancuran total.

“Mosi tidak percaya ini adalah peringatan keras bahwa legitimasi kepemimpinan tidak didapat dari SK semata, melainkan dari kerja nyata. Kami tidak bisa lagi berkompromi dengan pengurus yang membiarkan HMI Cabang Bone mati suri dan mengkhianati amanah kader,” tegas Fikri.

Dalam poin-poin mosi tersebut, Komisariat UPP PGSD Bone memberikan ultimatum agar segera dilakukan langkah konkret untuk mengaktifkan kembali roda organisasi. Jika dalam waktu singkat tidak ada perubahan, mereka mendesak dilakukannya evaluasi struktural secara menyeluruh, yang secara implisit mengarah pada desakan reorganisasi atau penggantian pucuk pimpinan.

Sekretaris Umum, Muh. Zubair Ahmad,menekankan bahwa mosi ini adalah bentuk tanggung jawab ideologis untuk memutus rantai apatisme di tingkat cabang.

“Kami tidak sedang bermain-main. Mosi ini adalah tuntutan agar marwah organisasi dikembalikan. Jika pengurus cabang tidak mampu lagi menjalankan roda organisasi, maka secara moral dan konstitusional, mereka telah gagal dan harus dievaluasi total,” ujar Zubair.

Mosi tidak percaya ini juga menyoroti dampak destruktif dari kepemimpinan yang vakum terhadap mentalitas kader di akar rumput. Tanpa adanya teladan dan pergerakan dari tingkat cabang, proses kaderisasi di tingkat komisariat terancam kehilangan orientasi.

Langkah berani Komisariat UPP PGSD Bone ini menjadi preseden penting bahwa konstitusi HMI harus tegak di atas kepentingan jabatan. Mosi ini bukan sekadar kritik, melainkan upaya paksa untuk menarik HMI Cabang Bone keluar dari jurang stagnasi.

Mosi tidak percaya telah dilempar ke meja pimpinan cabang. Kini, kredibilitas HMI Cabang Bone sedang dipertaruhkan di mata publik dan seluruh kader. Apakah mosi ini akan direspons dengan perbaikan radikal, atau justru menjadi titik awal runtuhnya kepercayaan kader terhadap kepengurusan periode ini secara permanen.

Share

PENCARIAN
BERITA LAINNYA
  • All Posts
  • Bantaeng
  • Berau
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hulu Sungai Selatan
  • Infotainment
  • Internasional
  • Jakarta
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Kualanamu
  • Luwu Timur
  • Mandalika
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pali
  • Palu
  • Papua
  • Pemerintahan
  • Pemuda
  • Pendidikan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Politik
  • Soppeng
  • Tekhnologi
    •   Back
    • Makassar
    • Gowa
    • Maros
    • Takalar
    • Palopo
    • Jeneponto
    • Pangkep
    • Pare-pare
    • IKN
    • Bone
    • Bulukumba
    • Towuti
    • Sidrap
    • Purwakarta
    • Pekanbaru
    • Berau
    • Kolaka Timur
    • Enrekang
    • Serang
    • Tangerang Selatan
    • Bima
    • Nusa Tenggara Timur
    • Kolaka Utara
    • Barru
    • Cibubur
    • Jakarta
    • Luwu Timur
    • Luwu Utara
    • Padang
    • Pinrang
    • Polewali Mandar
    • Toraja
    • Selayar
    • Mamuju
    • Donggala
    • Soppeng
    • Parigi Moutong
    • Yogyakarta
    • Jawa Timur
    • Labuan Bajo
    • Mamasa
    • Kualanamu
    • Bantaeng
    • Ambon
    • Sinjai
    • Bombana
    • Jambi
    • Samarinda
    • Sorong
    • Tegal
    • Kendal
    • Kulon Progo
    • Morowali
    • Blora
    • Tual
    • Gunungkidul
    • Banten
    • Cilacap
    • Jayapura
    • Batam
    • Bantul
    • Sleman
    • Halmahera
    • Banjarnegara
    • Toraja Utara
    • Nabire
    • Bangkalan
    • Solo
    • Lamongan
    • Tangerang
    • Papua
    • Luwu
    • Malili
    •   Back
    • Badan Gizi Nasional
    •   Back
    • Dinas Koperasi Makassar
    •   Back
    • DPRD Kota Makassar
    • Prov Sulawesi Selatan
    • Pemerintah Kota Makassar
    • Pemerintah kabupaten Gowa
    • Dinas Koperasi Makassar
KATEGORI
Scroll to Top