Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

11 Juni 2026

Infotainment, Nasional

Hizkia Darmayana: Kritik Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat, Gubernur Sherly Tjoanda Pemimpin Berani

Tinggalkan Komentar / Infotainment, Nasional /

Ruminews.id, Jakarta – Pengamat Sosial, Hizkia Darmayana, menilai Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menunjukkan kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab dengan secara terbuka menyampaikan dampak buruk kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan daerahnya. Menurut Hizkia, tidak banyak kepala daerah yang berani menyampaikan secara langsung persoalan yang dihadapi daerah di hadapan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama ketika persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan anggaran nasional. “Pernyataan Ibu Sherly Tjoanda dalam rapat kerja bersama DPR RI dan Menteri Dalam Negeri menunjukkan keberanian seorang pemimpin daerah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding sekadar menjaga kenyamanan politik. Ketika pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur daerah terancam, seorang pemimpin memang harus bersuara,” kata Hizkia Darmayana dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026). Sebelumnya, Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami tekanan berat sehingga daerahnya tidak mampu menjamin pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah pada Senin (8/6). Dalam forum tersebut, Sherly mengungkapkan bahwa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga sekitar 60 persen telah mengurangi kemampuan fiskal daerah secara signifikan. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengembalikan sebagian DBH agar persoalan pembayaran gaji PPPK dan kebutuhan pelayanan publik lainnya dapat diatasi. Hizkia menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan negara, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan, serta pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah daerah penghasil. “Daerah-daerah penghasil sumber daya alam memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Karena itu, ketika porsi Dana Bagi Hasil yang diterima daerah berkurang secara signifikan, dampaknya langsung terasa pada kemampuan daerah membiayai pembangunan, pelayanan publik, hingga pembayaran gaji aparatur,” ujarnya. Lebih lanjut, Hizkia menilai kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berpotensi memperlambat pembangunan daerah dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal apabila daerah sebagai pelaksana berbagai program pemerintah justru mengalami keterbatasan fiskal yang serius. “Kebijakan penghematan anggaran di tingkat pusat harus mempertimbangkan kemampuan daerah menjalankan fungsi pelayanan publik. Jika transfer ke daerah terus ditekan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil daerah, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan layanan publik,” kata Hizkia. Ia menambahkan bahwa keberanian Sherly Tjoanda menyampaikan persoalan tersebut patut diapresiasi karena membuka ruang evaluasi terhadap hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya memuji keberanian Gubernur Sherly Tjoanda yang berani menyuarakan persoalan ini secara terbuka. Sikap seperti itu penting agar pemerintah pusat mengetahui kondisi nyata yang dihadapi daerah. Kritik yang disampaikan bukan untuk menentang pemerintah, melainkan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegas Hizkia.

Kualanamu, Pemerintahan, Pendidikan

Di Anggap Tidak Becus Menjaga Kantibmas Ratusan kader Hmi Gowa Raya Demonstrasi Desak Mundur Kapolrestabes Makassar

Tinggalkan Komentar / Kualanamu, Pemerintahan, Pendidikan /

Ruminews.id, MAKASSAR – Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis di Kota Makassar, Kamis (11/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa secara tegas mendesak Kapolrestabes Makassar untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta dianggap tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa. Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian itu diwarnai berbagai orasi yang menyoroti kondisi keamanan di Kota Makassar serta sejumlah peristiwa yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Massa menilai kepemimpinan Kapolrestabes Makassar tidak mencerminkan prinsip pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam tugas kepolisian. Jenderal Lapangan aksi, Tafdil, dalam orasinya menyampaikan bahwa tuntutan pengunduran diri Kapolrestabes Makassar merupakan bentuk kekecewaan kader HMI terhadap berbagai persoalan kamtibmas yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, pimpinan kepolisian di wilayah tersebut harus bertanggung jawab atas situasi yang berkembang dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya. “Kami menilai berbagai persoalan keamanan yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan kamtibmas. Oleh karena itu, Kapolrestabes Makassar harus bertanggung jawab dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya,” tegas Tafdil dalam orasinya. Selain mendesak pencopotan Kapolrestabes Makassar, massa aksi juga meminta pimpinan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat di wilayah hukum Kota Makassar. Mereka menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapatkan respons dari pihak terkait. Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukanlah bentuk kebencian terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, demonstrasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami hadir sebagai penyambung suara rakyat. Ketika masyarakat merasa tidak aman dan berbagai persoalan kamtibmas terus berulang tanpa penyelesaian yang maksimal, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Jabatan publik harus diukur dari kinerja dan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” ujar Taufikurrahman. Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya. Karena itu, HMI Cabang Gowa Raya mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolrestabes Makassar. “Keamanan masyarakat adalah prioritas utama. Ketika rasa aman mulai hilang, maka negara melalui aparat penegak hukum harus segera melakukan evaluasi. Kami mendesak Kapolrestabes Makassar untuk bertanggung jawab atas berbagai persoalan kamtibmas yang terjadi dan mempertimbangkan untuk mundur apabila tidak mampu menjawab harapan masyarakat,” lanjutnya. Hingga aksi berakhir, massa HMI Cabang Gowa Raya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal tuntutan tersebut dan mendorong adanya langkah konkret dari pimpinan Polri dalam mengevaluasi kondisi keamanan serta kinerja aparat kepolisian di Kota Makassar.

Scroll to Top