14 November 2025

ruminews.id – Makassar – Upaya memperkuat ekonomi hijau dan mendorong kemandirian UMKM kembali ditunjukkan Pemerintah Kota Makassar melalui pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik yang digelar pada 13 dan 17 November 2025 di Aula Kantor Kecamatan Ujung Tanah. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro berbasis lingkungan. Ketua Panitia Pelaksana, Andi Tenri Beda, S.AP, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman, praktik, serta keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah limbah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini menyasar pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, serta masyarakat umum yang memiliki motivasi tinggi untuk memulai usaha kreatif berbasis daur ulang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si, menekankan pentingnya melahirkan pelaku usaha yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki kesadaran lingkungan. Menurutnya, persoalan limbah plastik harus diubah menjadi peluang usaha yang mampu berkontribusi pada ekonomi sirkular, sekaligus mengurangi pencemaran di Kota Makassar. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah siap memberikan pendampingan lanjutan dalam aspek pemasaran, pengembangan produk, hingga akses pembiayaan. Dalam pelatihan ini, peserta dibimbing langsung oleh narasumber kompeten, di antaranya Musrika, motivator Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Ujung Tanah, serta Gio Fany Firmansyah dari PT. Karya Rappo Indonesia yang membawakan materi terkait manajemen limbah dan produksi berbasis daur ulang. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan dari bahan limbah plastik. Pelatihan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran UMKM sebagai agen perubahan menuju kota yang lebih bersih, kreatif, dan berkelanjutan. Arlin Ariesta menegaskan bahwa pengembangan ekonomi hijau harus menjadi gerakan bersama, dan kegiatan seperti ini merupakan bagian dari visi Makassar sebagai kota dunia yang inovatif dan inklusif. Di akhir kegiatan, panitia berharap minimal satu produk hasil pelatihan dapat dikembangkan menjadi usaha baru yang bernilai jual. “Kami ingin pelatihan ini tidak berhenti di ruangan, tetapi berlanjut menjadi peluang ekonomi yang nyata bagi peserta,” tutur Ibu Tenri dalam penutup laporannya. Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam membangun budaya daur ulang dan meningkatkan daya saing UMKM Makassar di masa depan.

  ruminews.id – Makassar – High Level Meeting (HLM) Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang digelar pada 13 November 2025 di Kota Makassar menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. A. Zulkifly, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas KKMP, menegaskan bahwa agenda ini bukan hanya membahas pendataan lahan, tetapi merupakan langkah strategis menata ulang penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, A. Zulkifly menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi pijakan utama percepatan pembentukan dan pembangunan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur fisik seperti gerai dan pergudangan untuk memastikan koperasi dapat berfungsi secara optimal. “Pembentukan koperasi saja tidak cukup. Kita harus memastikan ada fasilitas fisik yang memadai agar koperasi benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya. Zulkifly juga menyoroti keselarasan program ini dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan fisik koperasi di desa dan kelurahan. Menurutnya, Gerai Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat distribusi modern yang dapat memperkuat akses pasar UMKM, menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, dan menghubungkan masyarakat dengan rantai ekonomi yang lebih luas. Lebih lanjut, ia memaparkan beberapa hal kunci yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan minimal 1.000 meter persegi, pemanfaatan beragam skema pembiayaan seperti APBD, Dana Desa, dan APBN, serta pelibatan BUMN seperti PT Agrinas Pangan Nusantara. TNI juga disebut memainkan peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan, terutama dalam hal sinergi lintas lembaga. Meski demikian, A. Zulkifly mengingatkan adanya beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari ketersediaan lahan yang cepat siap bangun hingga koordinasi antarinstansi yang harus berjalan lebih intensif. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan koperasi yang profesional serta transparansi dalam proses pembangunan. “Transparansi dan profesionalisme adalah kunci. Kita harus memastikan setiap proses berjalan tepat sasaran dan akuntabel,” tegasnya. Menutup sambutannya, Sekda Kota Makassar tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, pengurus koperasi, pihak swasta, hingga masyarakat—untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan gerai koperasi yang benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi lokal. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berharap pembangunan gerai dapat segera direalisasikan. “Ini bukan sekadar proyek fisik. Ini investasi untuk kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutupnya.