1 September 2025

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik

Tegas Kapolrestabes Makassar: Demo Anarkis Bukan Mahasiswa, Tapi Kriminal

ruminews.id, MAKASSAR — Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal. Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak. “Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025). Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. “Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarko,” jelas Arya. Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung. Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. “Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya. Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya. Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil. Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan. “Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme. “Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. Suasana haru menyelimuti pertemuan lintas ormas dan Forkopimda di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (30/8/2025) malam. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan duka mendalam atas tragedi aksi unjuk rasa 29 Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Dengan suara bergetar, Supratman menyatakan kesediaannya mengorbankan nyawa demi menjaga keamanan dan kedamaian Makassar. “Kalau hari ini Makassar untuk amannya, ambil nyawanya di Supra. Saya bertaruhkan nyawaku demi waktu Makassar,” jelasnya. “Saya tidak rela Makassar hancur. Kasihan Makassar seperti ini, hanya karena persoalan pusat, masyarakat menjadi korban,” tambah penuh haru. Supratman menegaskan, selama 12 tahun menjadi wakil rakyat hingga periode ketiganya saat ini, DPRD Kota Makassar tak pernah menutup pintu aspirasi. Menurutnya, gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat semua kelompok masyarakat menyampaikan suara. “Tunjukkan pada saya satu saja aspirasi mahasiswa yang ditolak di DPRD Kota Makassar. Tidak ada. Karena rumah DPRD adalah rumah rakyat, rumah kita semua,” tegas politisi NasDem itu. Namun, rasa haru bercampur kesedihan tampak saat ia menyebut gedung DPRD justru dibakar saat unjuk rasa ricuh. “Yang kita sesalkan, kenapa rumah kita sendiri yang dibakar? Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting, ke depan kita jaga Makassar agar tetap aman, dan proses pemerintahan tetap berjalan,” kata Supratman. Menurutnya, insiden berdarah yang menewaskan empat jiwa itu harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak pernah terulang. Ia bersama Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, berkomitmen memastikan kota tetap kondusif. “Kami hanya ingin melihat Makassar lebih baik, rakyatnya lebih bahagia. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, karena akan menjadi sorotan buruk bagi kota kita,” ucapnya. Dengan penuh harap, Supratman mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga Makassar dari aksi anarkis. Ia menegaskan DPRD tidak pernah melarang demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan damai. “Kalau ada yang mau demo, silakan. Itu hak rakyat. Tapi jangan lagi ada anarki seperti kemarin, karena nyawa manusia yang melayang itu sangat berdosa,” tegasnya. Di akhir pernyataannya, Supratman mengingatkan semua pihak bahwa Makassar adalah rumah bersama. “Makassar ini rumah kita. Jangan sampai rumah kita sendiri yang kita hancurkan,” tutupnya dengan suara bergetar.

Daerah, Gowa, Politik

Boikot NASDEM, PAN, dan GOLKAR : PECAT Politisi Viral, Selamatkan Demokrasi!

ruminews.id, Gowa – 31 Agustus 2025, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, dengan tegas menyatakan sikap untuk memboikot Partai NASDEM, PAN, dan GOLKAR. Sikap ini lahir dari kekecewaan mendalam atas wajah DPR yang kini semakin terdegradasi menjadi panggung hiburan, bukan lagi lembaga terhormat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Fenomena viralnya sejumlah anggota dewan dari ketiga partai ini menjadi bukti nyata : 1. NASDEM: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach 2. PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya 3. GOLKAR: Adies Kadir Figur-figur tersebut lebih dikenal karena sensasi dan pencitraan ketimbang gagasan dan kerja nyata untuk rakyat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa partai politik justru sengaja menjadikan DPR sebagai ajang populer dan tontonan publik, sementara penderitaan rakyat terus diabaikan. TUNTUTAN KAMI : 1. Boikot total terhadap NASDEM, PAN, dan GOLKAR pada setiap momentum politik, termasuk Pemilu mendatang. 2. Mendesak Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh, untuk segera memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan partai. 3. Mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk segera memecat Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan partai. 4. Mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia untuk segera memecat Adies Kadir dari keanggotaan partai. 5. Menghentikan praktik politik pencitraan dan politik artis yang merendahkan nilai demokrasi. 6. Mengembalikan DPR pada fungsinya sebagai rumah rakyat, bukan panggung hiburan. AKSI KONKRET, Sebagai bentuk penegasan sikap, SAPMA PP Kabupaten Gowa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPW NASDEM, PAN, dan GOLKAR Sulawesi Selatan. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap partai-partai yang telah mengkhianati amanah rakyat dengan lebih mementingkan popularitas daripada perjuangan. Kami menyerukan dan mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk bersatu dalam barisan perlawanan rakyat. DPR bukan panggung hiburan! Politik bukan untuk artis dan selebritas! Demokrasi bukan untuk dipermainkan! Hidup Rakyat! Boikot Partai Pengkhianat!

Daerah, Makassar, Politik

Dari Makassar, seruan pembubaran PAN dan NASDEM menjadi Tuntutan

ruminews.id, Aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengagendakan aksi unjuk rasa depan kantor DPW PAN dan NASDEM sulsel dan akan berniat memboikot kantor DPW PAN dan NASDEM Sulsel. Aksi ini menyusul buntut kegaduhan yang terjadi diakibatkan ulah kader partai PAN dan NASDEM, Ahmad Sahroni (Bendahara Umum NASDEM), Eko Hendro Purnomo (Sekjend PAN), bagi masyarakat identitas mereka tak bisa dilepaskan dari jabatannya di Partai Politik. Maka sudah wajar bagi aktivis dan masyarakat agar kedua partai ini membubarkan diri. Masyarakat jikalau PAN dan NASDEM tidak membubarkan diri, maka akan menempuh jalur konstitusional. Sebagaimana amanat Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 8 Tahun 2011, jo. UU No. 7 Tahun 2020), mempersyaratkan yang memiliki legal standing pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah melalui Jaksa Agung. Kami ribuan masyarakat SULSEL akan menyurat ke Jaksa Agung agar melakukan upaya ini. Karena seandainya Partai NASDEM dan PAN tidak ada di Negeri ini, tentunya kegaduhan serta kejadian pembakaran objek vital negara seperti kantor DPRD tidak akan terjadi tentunya. “Ujar Cimeng penanggungjawab gerakan” Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai aspirasi ini tersampaikan sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa segala aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindak lanjuti, tentunya kami akan mengajak seluruh elemen bangsa termasuk kawan-kawan yang lagi berduka dalam kemanusiaan, teman-teman dari ojek online untuk sama- sama bersolidaritas agar nawacita perjuangan ini menghasilkan hasil perjuangan yang konkrit. “Tutup aktivis Cimeng pasca Konsolidasi”

Scroll to Top