7 Agustus 2025

ruminews.id, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Selatan dipastikan akan digelar pada 13 Agustus 2025 mendatang. Agenda utama dalam Musda ini adalah pemilihan Ketua DPD Hanura Sulsel periode 2025–2030. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar. Plt Ketua DPD Hanura Sulsel, Brigjen Pol (Purn) Adeni Muhan, bersama jajaran panitia pelaksana menyambangi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, guna menyampaikan langsung undangan menghadiri Musda sekaligus menjalin silaturahmi. “Kami datang untuk bersilaturahmi dan sekaligus mengundang secara resmi Bapak Wali Kota agar berkenan hadir di acara Musda Hanura Sulsel. Insya Allah dilaksanakan tanggal 13 Agustus nanti,” ujar Adeni, di Kantor Balai Kota, Kamis (7/8/2025). Didampingi oleh Sekretaris Panitia Musda, Mide, serta sejumlah pengurus Adeni menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda sempat mengalami perubahan jadwal dari sebelumnya direncanakan tanggal 31 Juli. Perubahan tanggal ini menyesuaikan agenda pusat. Karena Ketua Umum berkeinginan untuk hadir langsung, maka pelaksanaannya digeser ke tanggal 13. “Kami di daerah menyesuaikan dan tetap menyiapkan segala sesuatunya secara maksimal,” tambahnya. Mantan Komandan Brimob itu menyebutkan, Musda ini juga akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), bersama beberapa staf dan pengurus pusat lainnya. Kehadiran Ketum Hanura di Makassar nanti merupakan kehormatan besar bagi kami di Sulawesi Selatan. “Dari sekian provinsi, beliau memilih hadir langsung di sini. Ini menjadi penyemangat tersendiri bagi kader Hanura di Sulsel,” jelasnya. Terkait dengan kandidat Ketua DPD Hanura Sulsel yang akan maju, Adeni mengungkapkan bahwa sebanyak 36 nama telah diajukan ke DPP. Masing-masing mewakili tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, baik internal maupun eksternal partai. “Namun, penentuan final tetap berada di tangan pengurus pusat,” tukasnya. Musda Partai Hanura Sulsel ini diperkirakan akan menjadi ajang konsolidasi politik yang penting, tidak hanya bagi internal partai, tetapi juga bagi peta politik lokal jelang Pemilu 2029. Pada kesempatan ini, pihak pengurus Hanura Sulsel, siap mensupport dalam bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Kota yang dipimpin Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik undangan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk hadir, jika tidak ada agenda kedinasan yang berbenturan. Politisi Golkar itu juga mengenang hubungan baik dengan Partai Hanura saat Pilwalkot Makassar beberapa waktu lalu. “Waktu Pilwali kemarin, saya sangat ingat Hanura memberikan support. Ini tentu menjadi bentuk hubungan yang baik dan semoga terus terjaga ke depan,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi. Ia juga mengapresiasi semangat Hanura Sulsel yang ingin bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat dan solid di daerah.

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi bersejarah di Kota Makassar. Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah Monumen Maha Putra Emmy Saelan, yang terletak di Jl. Letjen Hertasning, Kecamatan Rappocini. Monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan tokoh pahlawan wanita asal Sulawesi Selatan, Emmy Saelan, dalam mengusir penjajah Belanda, kini tampak jauh dari kesan monumen bersejarah. Banyak bagian bangunan (tugu) monumen mengalami kerusakan, mulai dari keramik pecah, cat memudar, hingga pagar yang rendah dan tak layak. Bahkan, area sekitar monumen ditumbuhi tanaman liar. Wali Kota yang akrab disapa Appi ini mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi monumen yang menurutnya sangat tidak terawat. Ia menyoroti lemahnya perhatian dari pihak kelurahan, kecamatan, dan Dinas teknis terkait. “Saya ingin tahu, apakah ini aset milik Pemerintah Kota atau tidak. Kalau memang masuk dalam aset Pemkot, saya minta segera dialokasikan anggaran untuk perbaikan,” tanya Appi, saat menijau Monumen tersebut. Hadir juga Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kebudayaan, perwakilan bagian BPKAD serta pihak Kecamatan Rappocini. Pada kesempatan ini, Munafri menegaskan agar perbaikan monumen dilakukan sebagai bagian dari merawat situs bersejarah di Kota Makassar. “Dinas mana berkaitan dengan tempat bersejarah. Tolong harus rawat dan perbaiki, harus ada juga pos penjagaan, pagarnya diperbaiki dan ditinggikan. Ini simbol sejarah, jangan dibiarkan seperti ini,” tegas Munafri di lokasi. Appi juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat tempat-tempat bersejarah, terlebih menjelang momen kemerdekaan nasional. Ia menilai bahwa penghormatan terhadap pahlawan tidak cukup hanya dengan seremonial, tetapi juga melalui perawatan fisik simbol-simbol perjuangan. Ini bukan sekadar bangunan. Monumen ini adalah pengingat bagi kita semua tentang keberanian dan pengorbanan perempuan Sulsel dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. “Harus dijaga baik-baik, perawatan monumen. Jangan sampai kita lupa sejarah hanya karena lalai merawatnya,” tambahnya. Ia juga meminta agar SKPD terkait, khususnya dinas yang menangani aset dan kebudayaan, segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kondisi monumen. Jika Monumen Emmy Saelan belum tercatat sebagai aset Pemkot, maka perlu ada proses pencatatan dan perencanaan yang sistematis agar tidak terbengkalai. Selain itu, Appi mendorong agar tempat-tempat bersejarah di Makassar bisa menjadi bagian dari edukasi publik dan pariwisata sejarah, dengan penataan yang layak serta fasilitas pendukung yang memadai. “Kita ingin tempat-tempat seperti ini bisa dikunjungi pelajar, masyarakat umum, bahkan wisatawan. Tapi bagaimana mau kita ajak orang datang kalau kondisinya seperti ini? Mulai tahun ini harus ada perbaikan,” pungkasnya. Monumen Maha Putra Emmy Saelan dibangun untuk menghormati jasa Emmy Saelan, seorang pejuang wanita asal Sulsel yang gugur di medan perang dalam usia muda. Namun saat ini, kemegahan sejarah yang seharusnya terpancar dari monumen tersebut justru tertutup oleh kondisi fisik yang kumuh. Tidak ada papan informasi yang layak, kawasan sekitar tidak tertata, dan fungsi monumen sebagai sarana edukasi sejarah nyaris hilang. Inspeksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin ingin menjadikan sejarah dan warisan perjuangan sebagai bagian dari identitas kota yang harus dijaga. Ia berharap sinergi antara sektoral Pemerintah Kota, Kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat, bisa membangkitkan kembali nilai-nilai sejarah melalui perawatan dan pemanfaatan ruang-ruang bersejarah.

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang, terus memperkuat kolaborasi teknis dalam upaya penanganan kebocoran air melalui program Non-Revenue Water (NRW), yang menjadi bagian dari proyek kerja sama teknis di bawah Japan International Cooperation Agency (JICA). Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran terkait, seperti Kepala Bappeda Makassar, Muhammad Dahyal, Kabag Kerja Sama Andi Zulfitra Dianta, dan Asisten Pemerintahan Firman Hamid Paggara. Sementara delegasi Pemerintah Kota Kawasaki dipimpin oleh Shiratori Shigeyuki, Chief Executive Officer Public Enterprise Kawasaki Waterworks and Sewerage. Pertemuan ini membahas capaian serta tindak lanjut dari kerja sama teknis yang telah berjalan sejak 2022, yang berfokus pada peningkatan kapasitas Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar dalam mengatasi kebocoran air bawah tanah dan menekan angka kehilangan air (NRW). Perwakilan Kawasaki Jepang, Shiratori Shigeyuki mengatalan, pihaknya hadir untuk menyampaikan salam hormat dan melaporkan capaian dari proyek kerja sama teknis antara Kawasaki dan Perumda Air Minum Makassar yang diberi nama “MAKAPLOS” (Makassar–Kawasaki Project Losses). “Alhamdulillah, proyek ini berjalan baik berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar,” ujar Shiratori Shigeyuki. Dia menjelaskan, proyek ini mencakup pelatihan deteksi dan perbaikan kebocoran bawah tanah, pengadaan alat survei, serta pengembangan sistem perencanaan pengendalian kebocoran. Hingga saat ini, enam jenis peralatan telah diberikan kepada Perumda Air Minum Makassar dan telah digunakan dalam pilot area untuk mendeteksi serta menangani kebocoran secara langsung. Shiratori menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengundang staf-staf PDAM Makassar, untuk mengikuti pelatihan langsung di Kawasaki, guna melihat bagaimana sistem dan teknologi pendeteksian kebocoran diterapkan secara komprehensif di Jepang. “Melalui proyek ini, kami tidak hanya membangun kapasitas teknis, tetapi juga menjalin hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah kedua kota,” tuturnya. “Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan setelah proyek berakhir Oktober tahun ini,” harapnya, menambahkan. Selain Makassar, hasil dan metode dari proyek ini direncanakan akan menjadi referensi pembelajaran bagi daerah sekitar seperti Gowa, Takalar, dan Maros. MaKaPro menggelar pelatihan pertama dengan melibatkan peserta dari Perumda Air Minum se-Maminasata (Makassar, Maros, Takalar, Gowa). Bahkan, dokumentasi pelatihan telah dikemas dalam bentuk video pembelajaran yang dapat dijadikan rujukan jangka panjang. Proyek NRW ini tidak hanya menguatkan aspek teknis, tetapi juga menjadi contoh model kerja sama internasional yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. “Harapan kami, dengan berakhirnya fase proyek di Oktober 2025, kerja sama Makassar–Kawasaki dapat terus berlanjut dalam format yang lebih luas dan strategis,” harapnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kesinambungan kerja sama antara Kota Makassar dan Kota Kawasaki, Jepang, khususnya dalam penguatan sistem air bersih dan penanganan kebocoran air. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari delegasi Pemerintah Kota Kawasaki, yang dipimpin oleh Chief Executive Officer Public Enterprise Kawasaki Waterworks and Sewerage, Shiratori Shigeyuki, di Kantor Balai Kota Makassar. Munafri menyambut baik keberlanjutan kerja sama ini dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kawasaki atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan pelayanan air bersih di Makassar. “Kami mendukung penuh proyek ini. Kehilangan air adalah persoalan besar bagi PDAM dan masyarakat. Maka program yang berbasis teknologi dan penguatan SDM seperti ini sangat dibutuhkan. Kami juga terbuka untuk kolaborasi lanjutan di masa mendatang,” kata Appi. Ia juga menyatakan pentingnya sinkronisasi antara program teknis dan penganggaran. Ia mengapresiasi langkah tim Jepang yang turut menyusun kolom anggaran dalam rencana pengendalian kebocoran, sehingga implementasinya lebih terukur dan bisa dilaksanakan dengan baik. “Kami sangat berterima kasih atas kerja sama ini. Tapi saya berharap, kerja sama antara Makassar dan Kawasaki tidak hanya berhenti pada proyek yang sudah berjalan,” tuturnya. “Ke depan, kita harus melihat peluang kerja sama lainnya yang memberikan manfaat lebih luas bagi kedua kota,” tambah Munafri. Ia juga meminta agar hasil dari proyek yang dikenal dengan nama MAKAPLOS (Makassar–Kawasaki Project Losses) dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, terutama terkait capaian, tantangan, dan peluang lanjutan dari program ini. “Kalau bisa, kami ingin tahu secara singkat dan konkret apa saja yang sudah menjadi bagian dari kerja sama ini. Karena di Makassar masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Bisa saja, beberapa poin dari kerja sama ini dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih spesifik,” lanjutnya. Wali Kota juga membuka peluang untuk memperluas ruang kerja sama dengan Pemerintah Kota Kawasaki, tidak hanya terbatas pada air bersih, tetapi juga bidang lain seperti lingkungan, transportasi, hingga teknologi kota pintar (smart city). ‘Kami menyambut baik jika ada rencana lanjutan atau tindak lanjut teknis. Saya pastikan jajaran kami siap untuk mendampingi dan memperkuat komunikasi agar kerja sama ini tidak putus sampai di sini,” tutup Munafri.

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan renovasi gedung dan status lahan milik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi dari jajaran PTUN Makassar di Kantor Balai Kota, Rabu (6/8/2025). Audiensi ini dipimpin oleh Ketua PTUN Makassar, Fajar Wahyu Jatmiko, SH., yang secara langsung memaparkan beberapa hal penting yang membutuhkan dukungan dari Pemkot. Aantara lain proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk renovasi kantor PTUN di Jalan Pendidikan Raya, serta penanganan lahan kosong yang berada tepat di depan kantor tersebut. “Kami datang untuk berkoordinasi dan mencari solusi bersama Pemkot. Terkait dengan PBG, saat ini prosesnya masih dalam tahap administratif,” ujarnya. “Kami berharap bisa mendapatkan arahan dan bantuan dari Pak Wali Kota agar prosesnya bisa segera ditindaklanjuti,” tambah Fajar Wahyu Jatmiko. Ia juga menyinggung persoalan lahan kosong di depan kantor PTUN yang hingga saat ini masih bermasalah karena adanya klaim dari pihak lain. Permasalahan ini, menurutnya, sudah pernah dikomunikasikan sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya, namun belum mendapatkan titik terang. “Semoga ada solusi terbaik dari Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi kami dengan Pak Wali Kota yang baru,” harap dia. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan mendukung penuh proses administrasi yang dibutuhkan PTUN Makassar. “Kami dari Pemkot akan bantu secepatnya, terutama soal perizinan. Selama prosesnya sesuai aturan, kami akan percepat agar bisa berjalan lancar. Kami juga akan coba carikan jalan keluar terkait status lahan yang masih bermasalah,” tegas Munafri. Lebih lanjut, Munafri menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor dan perangkat daerah terkait agar seluruh tahapan teknis dapat segera diselesaikan. “Kami juga berharap, agar sinergi antara Pemkot Makassar dan PTUN terus terjaga, mengingat pentingnya peran PTUN sebagai lembaga hukum tata usaha negara di daerah,” harapnya.