Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

23 Januari 2025

Uncategorized

Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Bahas 1.377 Siswa Tak Terdaftar di Dapodik

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

Ruminews.id, Makassar – 23 Januari 2025 Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar. Rapat tersebut membahas persoalan 1.377 siswa yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, ini mengungkapkan bahwa 1.377 siswa tersebut tersebar di 16 SMP di Kota Makassar. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya membangun komunikasi intensif dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta.   Menurut Nielma, pihaknya tengah melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada Pusdatin terkait keberadaan siswa-siswa tersebut agar mereka bisa segera terdata secara resmi di Dapodik tahun 2024.   “Kami terus berusaha melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Pusdatin agar data 1.377 siswa ini bisa diakomodir. Ini penting karena berkaitan dengan hak-hak siswa dalam menerima layanan pendidikan yang layak, termasuk bantuan pemerintah,” jelas Nielma.   Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, dalam rapat tersebut menekankan pentingnya percepatan penyelesaian masalah ini. Ia meminta Dinas Pendidikan lebih proaktif dalam memastikan seluruh siswa mendapatkan hak administrasi pendidikan yang semestinya. “Ini menyangkut masa depan siswa kita. Pemerintah harus hadir untuk memastikan semua anak-anak ini mendapatkan perlindungan hak mereka dalam sistem pendidikan nasional,” ujar Ari.   Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi data secara menyeluruh di tingkat sekolah agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.   Dalam rapat tersebut, Komisi D meminta Dinas Pendidikan menyampaikan laporan perkembangan komunikasi dengan Pusdatin secara berkala kepada DPRD, guna memastikan penyelesaian masalah ini berjalan dengan cepat dan tepat.

Uncategorized

Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Bahas Polemik Dapodik Siswa SMP

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id- Makassar, 23 Januari 2025 — Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait masalah data pokok pendidikan (Dapodik) siswa SMP, Kamis (23/1), di Ruang Komisi D DPRD.   Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyampaikan bahwa ketidakseimbangan jumlah SD (315) dan SMP (55) di Makassar menyebabkan kelebihan daya tampung 1.323 siswa. Ia menegaskan, penerimaan siswa tersebut adalah bentuk upaya Pemkot untuk memastikan semua anak tetap bersekolah.   Ari mendorong Pemkot Makassar untuk menambah jumlah SMP negeri serta menyetarakan kualitas seluruh sekolah agar tidak ada lagi diskriminasi dalam pemilihan sekolah.   Plh Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, melaporkan bahwa permasalahan ini melibatkan 16 SMP Negeri. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pusat, mengumpulkan data siswa berdasarkan nama, alamat, dan asal sekolah, dengan target penyelesaian sebelum 31 Januari 2025.   Disdik meminta dukungan orang tua untuk melengkapi dokumen seperti kartu keluarga dan ijazah sebagai syarat perbaikan data.   Upaya ini diharapkan segera menyelamatkan status administrasi 1.323 siswa yang terdampak dalam sistem Dapodik.

Daerah, Pemerintahan

Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi Dorong Pemerintah Daerah Alokasikan APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

ruminews.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, mendesak pemerintah daerah agar tidak ragu mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, investasi pada gizi anak-anak merupakan langkah penting untuk mencetak generasi emas Indonesia pada tahun 2045. “Jika kita serius ingin mencetak generasi emas pada tahun 2045, seharusnya kita tidak ragu untuk menggunakan APBD,” ujar Kahfi dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (22/01/2025). Kahfi menekankan pentingnya pengalokasian anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan generasi bangsa. “Untuk apa PAD besar kalau tidak dapat berkontribusi untuk kemajuan anak-anak bangsa ini,” tambah politisi Fraksi PAN tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas data prevalensi balita stunting di Indonesia, yang saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara. Kahfi menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan kondisi nyata yang membutuhkan perhatian serius. “Data itu tidak pernah bohong. Indonesia hari ini berada di urutan teratas angka stuntingnya di Asia Tenggara, sehingga ini perlu jadi tanggung jawab bersama kita,” ungkapnya. Kahfi juga mendorong agar program MBG dijadikan gerakan nasional, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan gizi anak-anak secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program ini hanya dapat dicapai jika kedua pihak bekerja sama dengan baik. “Terkait MBG ini, seharusnya disikapi bukan hanya sebagai program nasional, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah satu kesatuan yang harus bertanggung jawab untuk mensukseskan program ini demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya menciptakan generasi emas pada tahun 2045 tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan gizi yang memadai bagi anak-anak sejak dini. “Mimpi kita generasi emas 2045 itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa support dan dukungan gizi yang cukup pada hari ini,” tegas legislator dapil Sulawesi Selatan I tersebut. Pernyataan Kahfi ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak-anak sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa.

Pemerintahan

Presiden Prabowo Tegaskan Penyusunan Anggaran Harus Fokus pada Efisiensi dan Penghematan

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan /

ruminews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan anggaran negara, dengan mengutamakan pemotongan pada sektor-sektor yang tidak esensial. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir dari laman https://www.setneg.go.id, Rabu, 22 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus memiliki kriteria yang jelas. Kriteria pertama adalah menciptakan lapangan kerja, diikuti dengan peningkatan produktivitas yang dapat diukur dengan kuantifikasi devisa yang dihasilkan dan dihemat. Selain itu, anggaran juga harus diarahkan pada swasembada pangan dan energi. Presiden menambahkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, maupun garam, dengan sasaran swasembada pangan yang diperkirakan dapat tercapai lebih cepat dari target yang ditetapkan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026. “Dengan niat baik dan kerja keras, kita dapat mencapai hasil yang cepat,” ujar Presiden. Dalam hal anggaran, Presiden juga menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Sebagai bagian dari upaya penghematan, anggaran untuk acara-acara seremoni dan perjalanan dinas akan dipotong secara signifikan. “Perayaan sejarah atau ulang tahun sebaiknya dilakukan secara sederhana, cukup di kantor dengan jumlah peserta terbatas, dan perjalanan dinas akan dipangkas untuk menghemat anggaran,” tegas Presiden. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya loyalitas dalam penyusunan anggaran dan mengapresiasi tingkat ketelitian tim keuangan yang telah melakukan pemeriksaan anggaran secara rinci. Ia menginstruksikan agar seluruh menteri dan kepala badan untuk patuh terhadap kebijakan penghematan yang telah ditetapkan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih efisien dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anggaran negara dapat lebih fokus pada sektor-sektor yang mendukung kemajuan Indonesia dan mengurangi pemborosan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Pemerintahan, Politik

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Laporkan Harta Kekayaan Rp 5,4 Triliun ke KPK

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total mencapai Rp 5,4 triliun. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan dari Situs https://elhkpn.kpk.go.id pada 21 Januari 2025, harta kekayaan ini mencakup berbagai aset, mulai dari properti di Jakarta Selatan hingga koleksi kendaraan mewah. Total kekayaan mencakup: – Tanah dan bangunan senilai Rp 152 miliar, dengan rincian properti di Jakarta Selatan, seperti tanah seluas 3.630 m² di daerah elit. – Kendaraan mewah, termasuk mobil Bentley Continental GT dan Lexus, bernilai total Rp 19,4 miliar. – Surat berharga senilai Rp 5,07 triliun dan kas sebesar Rp 67 miliar. Dengan total kekayaan ini, Widiyanti mengalahkan menteri lainnya, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam hal harta kekayaan.

Scroll to Top