Ruminews.id, JAKARTA — Pergantian Ketua Ombudsman Republik Indonesia menjadi perhatian publik setelah Nuzran Joher resmi dilantik menggantikan Hery Susanto untuk melanjutkan masa jabatan 2026–2031.
Nuzran Joher mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dalam kesempatan yang sama, Radian Syam juga dilantik sebagai anggota Ombudsman RI. Pelantikan tersebut melengkapi susunan sembilan pimpinan Ombudsman RI untuk periode 2026–2031.
Pergantian pimpinan tersebut menjadi sorotan karena pelantikan Nuzran berlangsung sekitar delapan hari setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 23 September 2026.
Dalam sidak tersebut, tim Ombudsman menemukan adanya hunian dengan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen atau klaster hunian khusus di lingkungan lapas. Sejumlah fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan hingga kamar mandi disebut ditemukan dalam area yang diperiksa. Ombudsman menyatakan temuan tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk melihat kemungkinan adanya maladministrasi.
Sidak itu juga sempat berlangsung tegang. Tim Ombudsman mengaku mengalami hambatan saat hendak memasuki sejumlah area di dalam lapas. Dalam proses tersebut terjadi adu dorong antara petugas Ombudsman dan petugas lapas, bahkan salah satu petugas Ombudsman dilaporkan mengalami cedera akibat terjepit pagar.
Namun, secara kronologis, pergantian Ketua Ombudsman tidak bermula dari sidak Lapas Cibinong. Proses tersebut telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya.
Pada 8 Juni 2026, Majelis Etik Ombudsman RI menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hery Susanto dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031.
Majelis Etik menyatakan Hery terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku Insan Ombudsman RI. Putusan tersebut dinyatakan final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Ombudsman.
Putusan itu diambil setelah Majelis Etik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dari unsur internal maupun eksternal Ombudsman. Pemeriksaan antara lain melibatkan pegawai Ombudsman, Ikatan Asisten Ombudsman, pimpinan Ombudsman periode sebelumnya, serta Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman periode 2026–2031.
Setelah pemberhentian Hery, proses pengisian posisi pimpinan kemudian berjalan melalui mekanisme kelembagaan. Nuzran Joher yang terpilih sebagai bagian dari kepemimpinan Ombudsman periode 2026–2031 kemudian ditetapkan sebagai ketua sebelum akhirnya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden pada 1 Oktober 2026.
Dengan demikian, terdapat dua peristiwa yang berdekatan secara waktu tetapi memiliki kronologi berbeda: sidak Ombudsman ke Lapas Cibinong terjadi pada 23 September 2026, sedangkan pergantian ketua merupakan proses yang sudah dimulai sejak keputusan Majelis Etik pada Juni dan berlanjut melalui proses pengisian pimpinan sebelum pelantikan pada Oktober.
Setelah dilantik, Nuzran menyatakan akan menjalankan amanah sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ia juga menyebut kepemimpinannya menjadi langkah baru untuk melakukan pembenahan internal sekaligus mengawal persoalan pelayanan publik yang menjadi perhatian Ombudsman.
Di tengah perhatian publik terhadap temuan di Lapas Cibinong, kepemimpinan baru Ombudsman kini menghadapi tuntutan untuk memastikan proses pemeriksaan dan tindak lanjut atas temuan tersebut berjalan sesuai kewenangan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pertanyaan mengenai mengapa Ketua Ombudsman diganti pun sebenarnya telah memiliki jawaban dalam proses kelembagaan yang berlangsung sejak Juni 2026. Adapun kedekatan waktu antara pelantikan Nuzran dan sidak Lapas Cibinong merupakan fakta kronologis yang menarik perhatian, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kedua peristiwa tersebut.
