Ruminews.id, POLEWALI MANDAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mendatangi Gedung DPRD Polman, Selasa (6/10/2026). Kedatangan massa aksi tersebut untuk menyampaikan protes atas persoalan distribusi BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Dalam aksinya, HMI menilai kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum mampu mengurai persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU. Surat Edaran Bupati yang sebelumnya diharapkan menjadi solusi justru dinilai perlu dievaluasi karena kondisi di lapangan menunjukkan persoalan distribusi masih terjadi.
Koordinator aksi, Deby Akbar Tamrin, mempertanyakan kesesuaian antara jumlah pasokan BBM bersubsidi dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan kajian yang disampaikan HMI, pasokan BBM di Polewali Mandar disebut mencapai sekitar 16 ton per hari, sementara temuan mereka menunjukkan hanya sekitar 8 ton yang terlihat dalam kondisi penyaluran di lapangan.
Menurut Deby, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara terbuka karena antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU. HMI meminta pemerintah dan DPRD tidak hanya melihat persoalan dari sisi ketersediaan stok, tetapi juga menelusuri bagaimana BBM bersubsidi tersebut didistribusikan hingga sampai kepada masyarakat.
Sorotan mahasiswa tidak berhenti pada persoalan BBM. Kelangkaan elpiji 3 kilogram juga menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan. HMI menilai keterbatasan pasokan telah berpengaruh terhadap harga di tingkat pengecer sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan kebutuhan energi bersubsidi.
Massa aksi juga mempertanyakan efektivitas Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan DPRD Polman. Bahtiar, salah seorang peserta aksi, menilai forum RDP semestinya menghasilkan langkah penyelesaian yang konkret, bukan hanya menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, legislatif dan masyarakat. Ia mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara lebih serius.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polman, Agusnia Hasan Sulur, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi praktik pelangsiran dan penjualan BBM dengan harga tinggi yang ditemukan di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fadly Fahri menyampaikan bahwa DPRD telah mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mengatasi antrean BBM. Salah satu usulan yang disampaikan ialah penerapan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan. HMI pun menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan kepastian akses BBM dan elpiji bersubsidi bagi masyarakat.
