Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Uncategorized

Uncategorized

Cipayung Plus Gowa Gelar Longmarch dan Dialog Terbuka dengan Pemerintah

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

Gowa – 3 September 2025. Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Gowa, yang beranggotakan PMKRI, HMI Gowa Raya, IMM, GMNI, Komca Pemuda Katolik, dan SAPMA PP, menggelar aksi longmarch dari perbatasan Makassar–Gowa menuju Kantor Bupati serta DPRD Gowa. Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Gowa dan Kodim 1409. Dalam pergerakannya, massa menyuarakan sejumlah isu strategis di tingkat nasional maupun lokal. Tuntutan Nasional meliputi: Mendesak reformasi Polri serta pencopotan Kapolri. Mewujudkan transparansi dalam penanganan kasus hukum. Evaluasi prosedur pengamanan aksi massa. Pengesahan RUU Perampasan Aset. Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penegakan supremasi hukum dan HAM. Evaluasi program MBG. Sementara untuk tuntutan daerah, massa menekankan: Pencopotan Kapolda Sulsel. Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak di Gowa. Evaluasi terhadap aktivitas pertambangan. Transparansi PAD dari sektor tambang legal. Pemberantasan praktik tambang ilegal. Momen menarik terjadi ketika Bupati Gowa turun langsung ke jalan dan duduk bersama peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kehadiran Ketua DPRD Gowa juga menjadi perhatian, di mana ia berkomitmen menyalurkan tuntutan Cipayung Plus melalui mekanisme resmi DPRD. Dalam jalannya aksi, masing-masing pimpinan organisasi mahasiswa dan pemuda menyampaikan orasi: Kalvin (Ketua PMKRI Gowa): menekankan bahwa reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak demi tegaknya supremasi hukum. Nawir (Ketua HMI Cabang Gowa Raya): menyatakan konsolidasi aksi ini berhasil dan tuntutan utama, baik nasional maupun lokal, sudah tersampaikan dengan damai. Khaliq (Ketua GMNI Gowa): mengkritisi tambang ilegal dan kebijakan pajak yang dianggap merugikan rakyat kecil. Nurafni (Ketua IMM Gowa): menegaskan kenaikan pajak adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Antonio (Ketua Pemuda Katolik Gowa): menggarisbawahi pentingnya transparansi PAD dan menolak kebijakan yang hanya menguntungkan elit. Sigit (Ketua SAPMA PP Gowa): mengecam mafia tanah serta tambang ilegal, dan menegaskan aparat harus netral. Aksi berlangsung kondusif hingga berakhir. Sebagai penutup, Cipayung Plus Gowa menyampaikan apresiasi kepada Polres Gowa dan Kodim 1409 atas pengawalan sejak titik awal hingga aksi selesai dengan aman.

Nasional, Uncategorized

Dari Dermaga ke Bangku Sekolah: Harapan Buruh Pelabuhan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Uncategorized /

SURAT TERBUKA Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka Di Tempat Perihal: Dukungan Penuh Presiden dan Wakil Presiden terhadap Program “BURUH SEKOLAH & BURUH SARJANA” untuk Buruh Pelabuhan Indonesia Dengan hormat, Melalui surat terbuka ini, kami dari Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, agar berkenan memberikan dukungan penuh terhadap program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, sebagai bagian dari komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, buruh pelabuhan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi barang, logistik nasional, serta stabilitas ekonomi Indonesia. Namun di balik peran penting tersebut, masih banyak buruh pelabuhan yang menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Melalui program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, kami meminta agar negara hadir melalui kebijakan nyata dan menyeluruh, antara lain : 1. Penyediaan kuota pendidikan khusus bagi buruh pelabuhan dan keluarganya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Sekolah Rakyat. 2. Jaminan pendidikan dasar dan menengah bagi buruh yang belum lulus sekolah. 3. Peluang melanjutkan pendidikan tinggi hingga sarjana, khususnya bagi buruh dan anak-anak buruh yang berprestasi. 4. Program sertifikasi profesi dan pelatihan keterampilan bagi buruh pelabuhan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Kami percaya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak cukup hanya dengan bantuan ekonomi, tetapi harus dimulai dari pendidikan dan pengakuan kompetensi. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, buruh pelabuhan akan memiliki masa depan yang lebih baik dan layak dalam sistem ekonomi nasional yang makin kompleks dan modern. Kami juga mendorong agar program ini menjadi bagian dari program prioritas nasional, dengan kolaborasi lintas kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mendengarkan suara buruh pelabuhan dan mengambil langkah konkret untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia ttd Subhan Hadil – Koordinator Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia & Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia

Opini, Uncategorized

Hentikan Kekerasan Terhadap Tenaga Medis

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Di negeri ini, ironi sering tampil telanjang. Mereka yang berseragam putih yang semestinya disambut sebagai tanda keselamatan justru kerap diperlakukan layaknya musuh. Tenaga medis, garda terakhir kemanusiaan, berdiri di medan konflik dengan perban dan obat, namun yang menyambut mereka adalah pukulan, teriakan, bahkan perlakuan yang menghapus harkat kemanusiaan. Bukankah ini pengkhianatan terhadap akal sehat? Bukankah sudah jelas hukum negeri ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 273 ayat (1) menjamin perlindungan bagi tenaga medis dalam tugasnya, bahkan di pusaran konflik paling getir? Lalu mengapa aparat masih tega merampas martabat mereka dengan kekerasan? Jika hukum tak lagi dihormati, maka sesungguhnya negara sedang mengikis nuraninya sendiri. Sebagai mahasiswa kesehatan, kegelisahan saya tak bisa lagi ditahan. Kami dididik untuk merawat luka siapa pun, tanpa menanyakan bendera apa yang dikibarkan, atau ideologi apa yang diyakini. Tetapi bagaimana mungkin kami bisa menolong dengan tenang bila keselamatan diri kami pun tak terjamin? Apakah harus ada korban tenaga medis yang terbaring tak berdaya sebelum bangsa ini sadar bahwa tangan penyelamat tak boleh dipatahkan? Negeri ini harus memilih: apakah ia masih menghormati kehidupan, atau ia rela membiarkan tangan yang seharusnya mengobati justru dipaksa menanggung luka. Kekerasan terhadap tenaga medis bukan hanya tindak brutal, melainkan kejatuhan moral bangsa. Tenaga medis bukan tumbal kekerasan. Mereka hadir bukan untuk bertarung, tetapi menjaga denyut kehidupan. Bila negara terus membiarkan mereka dipukul, diinjak, dan diperlakukan sebagai musuh, maka sejatinya negara sedang menandatangani pengakuan: bahwa ia telah kehilangan nurani.

Opini, Uncategorized

Kritik atas Kritik Massa

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Setiap kali massa marah dan gedung terbakar, komentar yang paling cepat muncul biasanya sederhana: anarkis, emosional, destruktif, bar-bar, biadab, tidak bijak, dst, seolah-olah semua bisa selesai dengan kata-kata itu. Tapi jarang ada yang mau jujur bertanya, mengapa rakyat bisa sampai pada titik di mana api terasa lebih fasih daripada suara? Mengutuk mereka tanpa menyingkap akar kemarahan sama saja dengan berpura-pura hidup dalam negeri dongeng, di mana dianggap rakyat selalu sabar, elite selalu bijak, dan politik selalu adil. Sayangnya, negeri ini jauh dari dongeng. Gedung DPR yang terbakar bukan sekadar beton dan kursi rapat. Gedung itu adalah simbol dari institusi yang semakin lama terasa jauh dari denyut rakyat. Ketika api menyala di sana, itu bukan semata “ulah biadab massa”, melainkan ekspresi dari luka yang lama dibiarkan bernanah. Kritik terhadap pembakaran DPR sering kali justru mengabaikan ironi terbesar, lebih marah pada api yang membakar gedung, daripada pada api ketidakadilan yang membakar kehidupan rakyat sehari-hari. Tentu, kekerasan tidak bisa menjadi jalan keluar permanen. Juga, tentu saja korban jiwa adalah tragedi yang perlu disesalkan dan diberi keadilan. Tetapi mengutuk aksi rakyat tanpa mengutuk elit politik tuli yang melahirkannya, hanyalah cara halus membela status quo. Api di DPR bisa padam dalam semalam, tetapi jika keangkuhan kekuasaan terus dibiarkan, bara itu akan kembali menyala bahkan lebih besar, lebih liar, dan mungkin lebih sulit dikendalikan. Mungkin di sinilah kita perlu belajar jujur bahwa bukan sekadar menuding massa “salah”, melainkan menanyakan kembali apa yang salah dari politik kita. Karena dalam politik yang sehat, rakyat tidak perlu berteriak dengan api. Mereka cukup berbicara, dan suaranya didengar.

Opini, Uncategorized

Polri Dinilai Berubah Jadi Alat Penindas Rakyat, Bukan Lagi Pengayom Rakyat

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Gelombang kritik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin deras. Sejumlah elemen masyarakat sipil menyoroti peran polri yang dinilai semakin jauh dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Kritik itu muncul seiring dengan maraknya tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi maupun aspirasi rakyat. Berbagai peristiwa represif dalam penanganan aksi unjuk rasa menjadi potret nyata. Aparat kerap tampil garang terhadap mahasiswa, buruh, maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik. Ironisnya, keberanian itu seringkali menguap ketika berhadapan dengan para pemilik modal dan elite politik. “Polri hari ini bukan lagi berdiri di sisi rakyat. Mereka lebih sibuk menjaga kepentingan penguasa. Ini tanda institusi telah kehilangan jati diri. Polri juga yang harus nya sebagai pengayom kini jadi penindas kepada masayarakat” tegas Sulhadrian selaku Demisioner Ketua KNPI Panakukkang. Kecaman muncul karena tindakan aparat dinilai melampaui batas: pembubaran paksa, intimidasi, hingga jatuhnya korban luka bahkan nyawa. Padahal, konstitusi dengan tegas menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Masyarakat menilai, wajah kepolisian yang represif ini menegaskan bahwa Polri bukan sekadar penegak hukum, melainkan telah menjadi instrumen politik yang tunduk pada kekuasaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap negara. “Jika aparat terus menjadi tameng kekuasaan, jangan salahkan rakyat bila akhirnya melihat polisi bukan lagi pelindung, tapi penindas,” tambahnya Demisioner Ketua KNPI Panakukkang. Seruan pun disampaikan agar Polri segera dikembalikan ke khitahnya: menjaga keamanan, menegakkan hukum dengan adil, serta berdiri di sisi rakyat—bukan di bawah bayang-bayang penguasa.

Opini, Uncategorized

Polisi: Dari Pelindung Rakyat Menjadi Algojo Kekuasaan

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Di jalanan, rakyat menumpahkan jerit dan harap, namun yang datang bukan jawaban, melainkan tamparan kekerasan. Aksi-aksi protes yang seharusnya menjadi ruang artikulasi nurani justru dipatahkan dengan pentungan, gas air mata, dan deru kendaraan tak berperikemanusiaan. Di Kabupaten Bone, mahasiswa dan masyarakat yang berdiri di depan Kantor Bupati menagih janji-janji keadilan. Namun bukannya dilindungi, mereka justru dihantam dengan perlakuan represif aparat kepolisian. Suara rakyat ditindas, tubuh rakyat dipukul, seakan demokrasi hanya fatamorgana yang pudar di hadapan seragam. Di Takalar, tanah yang semestinya subur bagi petani justru menjadi ladang luka. Aksi protes petani terhadap panen yang dilakukan PTPN IV dibalas dengan sikap arogan dan tidak humanis aparat kepolisian. Alih-alih melindungi mereka yang menjaga bumi dengan cangkul dan keringat, polisi justru menjadi benteng bagi korporasi yang rakus. Di sana, hukum tampak seperti budak modal, dan rakyat kecil kembali jadi korban yang dikhianati. Di Bone pula, luka kian dalam ketika sebuah toko tani digerebek. Oknum aparat, alih-alih menjaga marwah hukum, justru diduga melakukan pemerasan. Dua hari setelah peristiwa itu, ayah pemilik toko tersungkur, diserang stroke dan jantung hingga wafat. Betapa tragis: aparat yang seharusnya menjadi pengayom justru menjadi beban yang menjerumuskan keluarga rakyat ke dalam kubur. Dan luka itu terus bertambah. 25 Agustus 2025, aksi “Bubarkan DPR” dibungkam secara represif. Dua hari berselang, pada 28 Agustus 2025 sebuah peristiwa memilukan terjadi: seorang pengemudi ojek online menjadi korban, tubuhnya terlindas baracuda yang seharusnya menjaga ketertiban. Demokrasi kembali memakan korban, kali ini bukan hanya mahasiswa atau buruh, melainkan rakyat pekerja yang sedang berjuang menafkahi keluarga. Polisi, dalam logika kekuasaan hari ini, kian tampak arogan. Mereka berbaris tegap bukan untuk menjaga rakyat, melainkan menjadi pagar besi bagi gedung DPR yang kian kehilangan legitimasi. Aparat yang seharusnya berdiri sebagai pelindung segenap bangsa justru lebih sibuk menjadi tameng bagi para pemecah belah bangsa, para elit yang bersembunyi di balik undang-undang dan kursi kekuasaan. Apa artinya demokrasi bila suara rakyat dibungkam dengan gas air mata? Apa artinya hukum bila aparat menafsirkan aturan sebagai alasan untuk menindas? Apa artinya negara bila kepolisian yang katanya “melindungi, mengayomi, dan melayani” justru menjelma sebagai momok menakutkan di jalanan? Rakyat tidak butuh polisi yang garang kepada massa aksi tapi jinak di hadapan koruptor. Rakyat tidak butuh aparat yang gagah melawan mahasiswa dan petani, tetapi bungkam menghadapi mafia tambang, kartel pangan, atau politisi busuk yang merampok uang negara. Represi demi represi hanyalah menunda gelombang kemarahan. Sebab sejarah selalu berpihak pada yang tertindas, dan luka rakyat yang dipukul, ditembaki, bahkan dilindas, akan menjadi bara yang membakar kesewenang-wenangan. Polisi boleh saja membubarkan aksi, memukul mundur demonstran, bahkan mengorbankan nyawa, tetapi mereka tak pernah bisa membubarkan kesadaran. Polri hari ini harus ditanya: apakah kalian masih menjadi abdi negara, atau telah berubah menjadi anjing penjaga istana yang korup?

Daerah, Kesehatan, Makassar, Uncategorized

Balita Positif DBD di Bara-Baraya Timur, Sekum HMI Makassar Timur Kritik Lambannya Penanganan Kesehatan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar, Uncategorized /

‎ ruminews.id, ‎Makassar – Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, suara kritis terhadap kinerja pemerintah kembali mencuat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur menyoroti keluhan warga Bara-Baraya Timur yang merasa diabaikan setelah laporan fogging sejak 3 Agustus 2025 tidak kunjung ditindaklanjuti. ‎ ‎Warga bernama Nafiatul Amalia S.S., M.Hum, yang juga ibu rumah tangga di Kelurahan Bara-Baraya, mengaku kecewa karena laporan sejak 3 Agustus 2025 tak kunjung ditindaklanjuti meski sudah melampirkan hasil laboratorium bahwa terdapat warga yang positif Demam Berdarah Dengue (DBD). ‎ ‎Sekretaris Umum HMI Makassar Timur, Rendi Pratama, menyebut kondisi ini sebagai cermin lemahnya pelayanan publik di tingkat dasar. ‎ ‎“Di momen kemerdekaan ini, kita seharusnya merdeka dari penyakit dan rasa takut akibat kelalaian pemerintah. Sayangnya, laporan warga yang menyangkut nyawa anak-anak masih dipandang sebelah mata. Kemerdekaan mestinya juga berarti adanya jaminan hak kesehatan dan pelayanan publik yang cepat dan tepat,” tegasnya, Minggu (17/8). ‎ ‎Ia menambahkan, apatisme birokrasi terlihat dari lambannya respon pihak kelurahan meski warga sudah menyampaikan keluhan disertai bukti hasil lab. ‎ ‎“Ironis, di satu sisi kita merayakan kemerdekaan, tetapi di sisi lain masyarakat masih terjajah oleh birokrasi yang lamban dan tidak peka. Bahkan komunikasi warga diabaikan begitu saja, ini sangat mengecewakan,” ujarnya. ‎ ‎Sekretaris Umum HMI Makassar Timur, Rendi Pratama, menilai kondisi ini sebagai bentuk abai pemerintah kelurahan terhadap keselamatan masyarakat. ‎ ‎“Ini masalah nyawa, bukan sekadar administrasi. Laporan sudah masuk sejak awal Agustus dan ada bukti hasil lab pasien yang terjangkit DBD, tetapi respon dari pihak kelurahan sangat lamban. Ini mencerminkan rendahnya sense of crisis dalam pelayanan publik,” tegasnya. ‎ ‎Ia juga menyoroti pernyataan warga yang menyebut pihak kelurahan tidak serius menanggapi laporan masyarakat, bahkan melalui komunikasi WhatsApp. ‎ ‎“Masyarakat sudah frustrasi karena keluhan mereka tidak digubris. Ironisnya, sering kita dengar soal keluhan keterlambatan gaji pegawai, tetapi komitmen pelayanan publik justru jauh dari kata maksimal. Ada ketimpangan antara hak yang dituntut dan kewajiban yang dijalankan,” sambungnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Sekum HMI Makassar Timur menegaskan bahwa kasus pasien balita bernama Dhafin Nufail (2) yang dinyatakan positif DBD sejak 1 Agustus 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah kelurahan dan puskesmas untuk segera bertindak. ‎ ‎“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Fogging adalah langkah darurat yang bisa menekan penyebaran virus dengue. Keterlambatan seperti ini sama saja membiarkan potensi wabah semakin meluas,” jelasnya. ‎ ‎HMI Makassar Timur mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja aparat di tingkat kelurahan maupun puskesmas. ‎ ‎“Kalau pelayanan publik di tingkat dasar saja sudah abai, maka wibawa pemerintah di mata rakyat akan terus tergerus. HMI akan terus mengawal persoalan ini, termasuk menyiapkan langkah aksi jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat,” tutupnya.

Uncategorized

Semangat Kemerdekaan ke-80, Momentum Perkuat Budaya K3 di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Jakarta, 17 Agustus 2025 – Memasuki usia ke-80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat perjuangan para pahlawan bangsa menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Salah satu aspek penting yang kini menjadi perhatian adalah peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai pondasi pembangunan manusia dan keberlanjutan industri. Menteri Ketenagakerjaan RI dalam sambutannya menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, budaya K3 harus ditanamkan sebagai nilai kebangsaan yang mengakar di seluruh sektor. “Menurut SULHADRIAN selaku ketua FPK3 SULSEL (forum pemerhati keselamatan, kesehatan, kerja) Kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan SDM unggul. Untuk itu, setiap pekerja harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Momentum 80 tahun Indonesia merdeka ini menjadi titik pengingat bahwa K3 adalah hak dasar pekerja yang wajib kita jaga bersama,” ujarnya. SULHADRIAN juga menegaskan Data terbaru menunjukkan bahwa penerapan K3 yang baik terbukti meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian akibat kecelakaan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tingkat global. Dengan demikian, K3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan. Berbagai kegiatan memperingati HUT ke-80 RI di sejumlah daerah juga mengangkat tema “Kerja Merdeka, Selamat, dan Sejahtera” dengan lomba edukasi K3, apel keselamatan kerja, hingga kampanye kreatif di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap keselamatan sesama. “Mari kita isi kemerdekaan dengan menjaga keselamatan diri, rekan kerja, dan lingkungan. Dengan budaya K3 yang kuat, Indonesia bukan hanya merdeka secara politik, tetapi juga merdeka dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” tutup SULHADRIAN selaku ketua FPK3 sulsel (forum pemerhati keselamatan, kesehatan, kerja)

Uncategorized

Wamen Stella Sebut MBG Bisa Tingkatkan Bahasa Inggris dan Matematika Anak: Ketua DEMA Saintek, MBG untuk Presiden ke-7 agar Pintar Bahasa Inggris dan Presiden ke-8 agar Pintar Matematika

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Makassar, 16 Agustus 2025 – Pernyataan Wakil Menteri Pendidikan, Prof. Stella Christie, yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris dan Matematika anak, mendapat tanggapan satir dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi, Muh Alwi Nur. Alwi menilai pernyataan tersebut menarik, namun sekaligus menggelitik logika. “Kalau benar MBG bisa meningkatkan dua kemampuan itu, saya usul MBG juga diberikan untuk Presiden ke-7 agar lebih cerdas Bahasa Inggris, dan untuk Presiden ke-8 supaya lebih cakap Matematika. Jadi nanti ‘Wi Wek The Tok’ speaking-nya jadi lebih baik, dan hitungan 10+2 tidak lagi menjadi 13,” ujarnya. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa hanya ditopang oleh gizi semata. Data dari PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 66 dari 81 negara untuk literasi membaca, matematika, dan sains. Di sisi lain, UNICEF mencatat bahwa satu dari dua anak Indonesia usia sekolah dasar tidak mencapai kemampuan minimum membaca dan berhitung. “Kita punya masalah mendasar pada kurikulum yang sering berubah, distribusi guru yang tidak merata, serta sarana pendidikan yang timpang antar daerah. Data Kemendikbudristek juga menunjukkan masih ada lebih dari 20 ribu sekolah rusak di seluruh Indonesia. Kalau itu tidak dibenahi, MBG hanya jadi program makan siang yang mengisi perut, bukan pondasi gizi, bukan pula solusi menyeluruh bagi pendidikan,” tegas Alwi. Mengapa Pendidikan Harus Jadi Prioritas Alwi menekankan, pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini karena tiga alasan: 1. Bonus Demografi 2030–2040, Indonesia akan memiliki 70% penduduk usia produktif. Tanpa pendidikan berkualitas, bonus ini bisa berubah menjadi bencana pengangguran. 2. Daya Saing Global – World Economic Forum menempatkan Indonesia masih tertinggal jauh dalam kualitas SDM dibanding negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam. 3. Keadilan Sosial – Ketimpangan akses pendidikan menyebabkan kesenjangan ekonomi makin melebar antara kota dan desa, kaya dan miskin. Sebagai catatan kritis, DEMA Saintek mendorong pemerintah untuk: 1. Evaluasi menyeluruh MBG: pastikan menu bergizi, distribusi tepat sasaran, dan dampak nyata terhadap prestasi belajar. 2. Perbaikan kurikulum: jangan sering berubah, tetapi fokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, sains, dan teknologi. 3. Pemerataan guru: insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 4. Peningkatan infrastruktur sekolah: renovasi sekolah rusak dan penyediaan fasilitas digital di era teknologi. 5. Kebijakan anggaran yang jelas: alokasi triliunan rupiah untuk pendidikan harus diawasi ketat agar tidak bocor atau salah sasaran. Sebagai penutup, Alwi menegaskan bahwa segala kebijakan yang di keluarkan pemerintah hari ini adalah pondasi Indonesia di 2045 dan yang akan datang apakah Bonus SDM yang mempuni atau Beban angka pengangguran yang makin tinggi. Ia juga menambahkan “Kecerdasan bangsa tidak lahir dari piring nasi saja, tapi dari sistem pendidikan yang sehat, merata, dan berorientasi pada masa depan. Pemerintah harus ingat bahwa investasi terbesar adalah manusia Indonesia itu sendiri.”

Uncategorized

Makassar & Yayasan Kota Kita Wujudkan Kota Inklusif Disabilitas

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima kunjungan Yayasan Kota Kita Surakarta di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025). Kunjungan ini membahas program pembangunan Kota Makassar yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Hadir dalam pertemuan tersebut, Lokal Fasilitator Kota Kita Edi Ariadi, Senior Fasilitator Kota Kita Fuad Jamil, yang diterima langsung oleh Wali Kota. Lokal Fasilitator Kota Kita, Edi Ariadi, menjelaskan bahwa program ini merupakan kerja sama antara Yayasan Kota Kita dan Pemerintah Kota Makassar, yang bertujuan mewujudkan Gerakan Kota Inklusif Makassar. “Program tersebut berlangsung dari April 2025 hingga Desember 2026 dan mengusung dua inisiatif utama,” ujarnya. Dimana kaitan profiling Kota Makassar inklusif disabilitas, yakni memetakan persebaran penyandang disabilitas di Kota Makassar untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, tantangan, dan aspirasi mereka. “Diharapkan profil ini menjadi landasan data bagi pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar 2025–2030,” jelas Edi. Inisiatif berikutnya, adalah memperkuat kapasitas organisasi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Melalui kegiatan pelatihan dan diskusi strategis. Program ini bertujuan membangun kolaborasi yang lebih erat antara organisasi penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi teknis untuk mendukung implementasi rencana aksi daerah tersebut. Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Nasional Disabilitas, serta bermitra dengan Ford Foundation, UNESCO, dan Terdisk sebagai mitra utama penyandang disabilitas di Kota Makassar. Selain pemetaan, hasil profiling nantinya tidak hanya menampilkan peta persebaran penyandang disabilitas, tetapi juga mengkontekstualisasikan isu-isu strategis yang mereka hadapi. Seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik dan sosial, layanan kesehatan dan rehabilitasi, informasi dan komunikasi, kebencanaan, serta berbagai aspek lain yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. “Kami berharap hasil profiling ini dapat terintegrasi dengan program-program pemerintah yang sudah ada, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sektoral berbasis bukti,” harap Edi. Wali Kota Makassar menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya mewujudkan Kota Makassar yang ramah dan setara bagi semua warganya, tanpa terkecuali. “Kami pemerintah Kota Makassar menyambut dan mendukung penuh kegiatan yayasan Kota kita di Makassar,” singkatnya.

Scroll to Top