Uncategorized

ruminews.id, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar hingga kini belum dapat mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025. Penyebabnya, pemerintah pusat belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) resmi terkait pencairan tersebut.   Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa pencairan THR harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, pihaknya masih menunggu regulasi resmi sebelum proses pencairan bisa dilaksanakan.   Sekretaris DPRD (Sekwan) Makassar, H. Dahyal, membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan, keterlambatan pencairan THR tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya sudah terealisasi pada awal Ramadan.   “Biasanya THR sudah cair di awal puasa. Namun hingga hari ini, kami masih menunggu regulasi resminya dari pemerintah pusat,” ujar Dahyal, Kamis (13/3/2025).     Tak tinggal diam, Dahyal mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk berkonsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempercepat kejelasan juknis tersebut.   “Kami akan segera ke Kemendagri untuk mempertanyakan langsung soal juknis pencairan THR, sekaligus melakukan konsultasi terkait TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan regulasi lainnya,” ungkapnya.     Mengenai besaran yang akan diterima, Dahyal menjelaskan bahwa nilai THR bagi anggota DPRD akan disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan masing-masing.   “Nominal THR anggota DPRD sama dengan pegawai pada umumnya, tergantung gaji dan tunjangan yang diterima. Rata-rata gaji anggota DPRD Makassar berkisar Rp4-5 juta, sehingga kemungkinan nilai THR juga berkisar di angka tersebut,” terangnya.   Adapun untuk pimpinan DPRD, perhitungan THR turut memperhitungkan tunjangan istri dan anak, sehingga besaran yang diterima akan bervariasi sesuai kondisi masing-masing anggota dewan.   “Setiap anggota menerima nominal yang berbeda, menyesuaikan status pernikahan dan tunjangan yang ada,” tambah Dahyal.   DPRD Makassar berharap petunjuk teknis dari pusat bisa segera diterbitkan, agar pencairan THR dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tiba.   “Kami berupaya agar hak-hak anggota dewan dapat tersalurkan tepat waktu, sehingga mereka juga bisa menyambut Lebaran dengan tenang,” tutup Dahyal. (*)

ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, kembali turun ke masyarakat dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025, Selasa (11/3/2025). Reses ini digelar di dua lokasi, yakni di Jalan Bitowa Lama, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, dan di Jalan Urip Sumaharjo, Lorong 4, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.   Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mencuat, di antaranya harapan agar program iuran sampah gratis yang dirancang pemerintah dapat segera direalisasikan. Supratman menyatakan dukungan DPRD terhadap kebijakan pro-rakyat, namun menekankan pentingnya kejelasan teknis agar tidak membebani masyarakat.   Isu banjir juga menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah Manggala. Warga mendesak solusi jangka panjang seperti normalisasi drainase dan pembangunan sistem pengendalian air. Menanggapi hal ini, Supratman menyebutkan bahwa masalah banjir telah masuk dalam pembahasan lintas komisi dan diusulkan sebagai prioritas pembangunan 2025.   Selain itu, aspirasi terkait ekonomi kerakyatan turut disuarakan, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, hingga pembukaan akses pasar. Supratman menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang menyeluruh.   “Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi ruang nyata untuk mendengar langsung suara rakyat,” tutup Supratman dalam kegiatan yang turut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta warga sekitar.

ruminews.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pengawasan anggaran dan penganggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar yang membahas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.   Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.   “Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada anggaran yang diefisiensikan secara tidak tepat atau bertentangan dengan aturan,” ujar Ashari, Selasa (11/3/2025).   Ashari juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terlayani meskipun terdapat pengurangan anggaran.   “Efisiensi anggaran memang berpotensi berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kota besar, Makassar membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memastikan seluruh kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terealisasi,” lanjutnya.   Sebagai bagian dari tugas pengawasan DPRD, Ashari memastikan bahwa anggaran yang terkena efisiensi akan terus diawasi agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.   “Tugas DPRD adalah mengawasi dan menganggarkan. Kami akan terus mengawasi anggaran yang terkena efisiensi agar pemerintah kota tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.   Ari Ashari juga berharap agar pemerintah kota segera menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran yang timbul akibat kebijakan efisiensi tersebut.   “Kami berharap solusi segera ditemukan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang disebabkan oleh efisiensi ini, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan baik,” tutup Ashari.

ruminews.id, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang digelar oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (1/3/2025). Acara yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.   Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, hadir bersama jajaran anggota DPRD lainnya. Dalam sambutannya, Supratman menekankan pentingnya kegiatan semacam ini untuk membangun hubungan yang harmonis dan produktif antara dua tingkat pemerintahan.   “Buka puasa bersama ini merupakan momen penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi,” ujar Supratman.   Ia menambahkan, selain sebagai ajang mempererat tali persaudaraan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.   “Tidak hanya sekadar berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi forum bertukar pikiran dan mencari solusi atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat,” jelasnya.   Supratman turut menegaskan komitmen DPRD Kota Makassar dalam mendukung program-program pemerintah provinsi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.   “Dengan sinergi yang kuat, pemerintah daerah dan provinsi dapat bersama-sama memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulsel, khususnya di Kota Makassar,” tandasnya.   Kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri oleh berbagai pemimpin daerah, pejabat pemerintah, serta tokoh masyarakat. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang harmonis, kolaboratif, dan berorientasi pada kemajuan daerah.   Melalui momentum ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (*)

ruminews.id, Makassar – Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti pembangunan Kantor Lurah Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, yang dilakukan secara swadaya oleh pihak kelurahan tanpa adanya kejelasan status legalitas lahan yang digunakan. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Idris dari Fraksi Gerindra, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif Lurah Kapasa Raya yang membangun kantor pelayanan secara mandiri menjelang masa pensiunnya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut semestinya didahului oleh proses administrasi yang jelas, terutama terkait hibah lahan ke Pemerintah Kota Makassar.   “Kami tidak menyoal semangat membangun dari Pak Lurah. Tetapi tindakan ini terkesan terburu-buru karena lahan yang digunakan belum memiliki akta hibah resmi. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum ke depannya,” kata Idris saat diwawancarai usai rapat Komisi A.   Pembangunan kantor lurah diketahui didanai melalui swadaya masyarakat dan bantuan dari sejumlah perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Lahan seluas 180 meter persegi disebut sebagai hibah dari seorang pengusaha lokal, Surya Jaya Latif alias Baba Tinggi, namun belum disertai dengan dokumen hibah yang sah secara hukum.   Ketua Panitia Pembangunan, Tiro Abdullah, menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan atas partisipasi masyarakat dan CSR perusahaan di wilayah Kapasa Raya. Ia juga menyebutkan bahwa surat pernyataan hibah lahan telah ditandatangani oleh pihak terkait pada 7 Januari 2025.   Meski demikian, Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS) menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi gratifikasi dan penyalahgunaan dana CSR. Ketua LAKSUS, Muh Anshar, menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana CSR, terlebih jika diperuntukkan bagi fasilitas pemerintah.   “Penggunaan dana CSR untuk pembangunan kantor lurah harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak, ada potensi gratifikasi yang bisa berujung pada dugaan korupsi,” ujar Anshar.   Menindaklanjuti polemik ini, Komisi A DPRD Makassar berencana memanggil Lurah Kapasa Raya dan pemilik lahan untuk dimintai keterangan resmi. DPRD menekankan bahwa penyelesaian administrasi, khususnya legalitas lahan, harus menjadi prioritas sebelum pembangunan dilanjutkan.