DPRD Kota Makassar

ruminews, MAKASSAR — Program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Dugaan muncul bahwa tidak semua proses pengadaan seragam melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Temuan ini diungkap Laskar Merah Putih (LMP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Makassar, baru-baru ini. Dalam pemaparannya, LMP menyebut dua toko, yaitu Toko Sinar Bahagia dan Toko Firman di Pasar Butung, yang diduga tidak termasuk dalam daftar 33 UMKM resmi penyedia seragam. Selain itu, nama seorang individu bernama Roy disebut melakukan pembelian seragam dari toko-toko tersebut. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, meminta semua pihak melihat persoalan ini secara objektif. Ia menegaskan pentingnya penelusuran lebih lanjut agar dapat dipastikan apakah proses distribusi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan UMKM. “Kalau disebut nama Roy sebagai pemenang tender tetapi tidak terdaftar sebagai UMKM, tentu kami perlu mendalami lebih lanjut. Ini bukan soal menyalahkan, tapi bagaimana menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujar Ari, Kamis (31/7). Ari juga menyampaikan bahwa sekitar 33 ribu seragam telah didistribusikan kepada siswa. Namun, kualitas dan kesesuaian spesifikasi tetap menjadi perhatian. Jika ditemukan ketidaksesuaian, ia menilai perlu ada langkah korektif.

ruminews.id – Makassar – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar mempercepat transformasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar, terminal, dan PDAM.   Menurut Ismail, peluncuran sistem digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi di Pasar Daya, Pasar Terong, Terminal Daya, serta PDAM merupakan terobosan penting dalam peningkatan pelayanan publik.   “Saya hadir bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam momen penting ini yang mencerminkan keseriusan kita membangun pelayanan publik yang lebih efisien, terbuka, dan terpercaya,” ujarnya.   Ia menambahkan, transformasi digital tidak hanya mengubah metode pembayaran, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih rapi dan minim celah kebocoran. Dengan berkurangnya transaksi tunai, potensi penyalahgunaan dapat ditekan, sementara masyarakat mendapat kemudahan transaksi yang cepat dan aman.   “Transformasi digital ini adalah bagian dari membangun kepercayaan. Semoga menjadi langkah baik untuk lompatan perubahan berikutnya di Kota Makassar,” kata Ismail.   Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, menegaskan penerapan QRIS di pasar, terminal, dan PDAM merupakan langkah strategis mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.   “Hari ini mulai berlaku QRIS untuk pembelian karcis di terminal, belanja di pasar, dan pembayaran PDAM,” kata Munafri saat menghadiri Launching Sistem Transaksi Digital/Non-Tunai Berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7).   Munafri menilai, penerapan QRIS memudahkan masyarakat bertransaksi tanpa membawa uang tunai. Harga pembayaran menjadi tepat tanpa pembulatan, sementara pelaku usaha dan UMKM memperoleh pencatatan otomatis untuk laporan keuangan.   “Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi regulator,” tegasnya.   Ia menyebutkan, tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini baru mencapai sekitar 40 persen. Melalui digitalisasi, pemerintah berharap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditekan.   “Kalau masih pakai uang tunai, potensi kebocoran sangat besar. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” jelas Munafri.

ruminews.id – Makassar — DPRD Kota Makassar menerima audiensi massa Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila yang menggelar aksi di depan gedung dewan, Senin (28/7/2025). Mereka menuntut pertanggungjawaban manajemen Alfamidi atas dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap salah seorang warga. Aksi ini dipicu insiden pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, ketika seorang warga bernama Putra bersama rekannya, Cici, dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu gerai Alfamidi. Namun, setelah diperiksa melalui rekaman CCTV, tuduhan tersebut tidak terbukti. Ketua SAPMA PP Kota Makassar, Husnul Mubarak, menyebut kejadian itu sebagai bentuk arogansi pihak Alfamidi. Ia menilai menahan dan menggeledah pelanggan di depan umum tanpa bukti kuat mencederai hak warga. “Kami tidak bisa diam. Tuduhan palsu ini mencemarkan nama baik warga Makassar dan melukai rasa keadilan. Alfamidi harus bertanggung jawab,” tegas Husnul. SAPMA PP mendesak manajemen Alfamidi membuat klarifikasi dan permohonan maaf terbuka kepada korban, serta meminta pemerintah kota dan DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Hartono, menyatakan dewan akan mengagendakan pemanggilan terhadap manajemen seluruh jaringan ritel besar, termasuk Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret.

ruminews.id – Makassar — Puluhan pedagang Pasar Cidu mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Pettarani, Senin (28/7/2025). Mereka menyampaikan penolakan terhadap rencana penerapan skema ganjil genap yang diusulkan pemerintah kecamatan sebagai solusi mengurai kemacetan di sekitar pasar. Perwakilan pedagang menilai kebijakan tersebut sangat merugikan karena membatasi hari mereka berjualan. Dengan skema itu, pedagang hanya diizinkan berdagang secara selang-seling. “Kalau kami tidak bisa jualan selama 10 hari dalam sebulan, tentu sangat memukul ekonomi kami. Ini adalah satu-satunya sumber penghasilan,” ujar Ishak, pedagang kuliner Pasar Cidu, saat menyampaikan aspirasi di hadapan legislator. Menurutnya, selama lima tahun berdagang di lokasi tersebut, tidak pernah ada teguran maupun pemberitahuan resmi soal pelanggaran aturan. Ia pun mempertanyakan mengapa kebijakan ganjil genap tiba-tiba muncul tanpa sosialisasi jelas. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Hartono, menegaskan penataan pasar tidak boleh mengorbankan mata pencaharian warga. Ia mengusulkan agar segera digelar rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan seluruh pihak terkait.

ruminews.id – Makassar – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, yang hingga kini masih menyisakan sejumlah kendala, termasuk siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Sebagai bentuk tindak lanjut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menerima kunjungan silaturahmi Komisi D DPRD Kota Makassar di Kantor Balai Kota, pada Kamis, 24 Juli 2025. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, didampingi sejumlah anggota dewan seperti Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A. Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, dan Budi Hastuti. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi.

ruminews.id – Makassar – Sejumlah pelaksana tugas (Plt) direktur utama di perusahaan daerah (perusda) Kota Makassar mendapat apresiasi dari DPRD Makassar atas capaian kinerja yang dinilai progresif dan transformatif, meskipun mereka masih berstatus sementara. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, usai mengikuti rapat monitoring dan evaluasi bersama jajaran perusda pada Sabtu, 19 Juli 2026, di Gedung DPRD Makassar. Menurut Ismail, dari enam perusda yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar, lima di antaranya menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak dipimpin oleh para Plt direktur utama yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota. Satu-satunya perusda yang dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti adalah Rumah Potong Hewan (RPH). “Lima perusda itu mengalami kemajuan berarti. Rapat monitoring dan evaluasi kemarin menunjukkan bahwa mereka layak diberi mandat lebih dari sekadar status sementara,” ujar Ismail kepada wartawan. Ia menilai bahwa meskipun para Plt memiliki keterbatasan administratif, mereka menunjukkan inisiatif dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis untuk mendorong perubahan.

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar menggelar dua rapat paripurna penting dalam rangka Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Makassar pada Rabu, 16 Juli 2026. Dua agenda strategis yang dibahas dalam rapat ini adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama tiga wakil ketua DPRD. Hadir pula Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mistika Ilham, serta jajaran kepala perangkat daerah. Pada Rapat Paripurna Kedua Belas, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap kedua Ranperda tersebut. Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Ketiga Belas, dilakukan pengambilan keputusan bersama untuk menetapkan kedua Ranperda menjadi peraturan daerah. Rangkaian rapat paripurna ini menjadi tahap akhir dari proses pembahasan regulasi strategis yang akan menjadi dasar pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan serta mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ruminews.id – Makassar — Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan, Rabu (16/7/2025). Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, ini membahas polemik pemotongan insentif yang selama ini dikeluhkan para imam, guru mengaji, pemandi jenazah, dan pekerja keagamaan lainnya.   Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan menyampaikan bahwa potongan yang mereka alami berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 dari total insentif Rp250.000 per bulan. Potongan yang dinilai cukup besar itu dianggap memberatkan, mengingat insentif merupakan satu-satunya sumber tambahan penghasilan mereka.   “Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening khusus untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari Ashari Ilham di hadapan jajaran direksi Bank Sulselbar.   Menurut Ari, DPRD Makassar menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini karena menyangkut kesejahteraan ribuan pekerja keagamaan yang berperan penting dalam pelayanan masyarakat. Ia menilai, pemberian insentif seharusnya tidak diiringi beban tambahan berupa potongan biaya administrasi perbankan.   Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, menjelaskan bahwa sejumlah rekening yang dikeluhkan bermasalah karena statusnya terblokir atau dorman. Hal itu, kata dia, bukan semata kebijakan bank, melainkan instruksi nasional dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).   “Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber. Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir raksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, Rabu (16/7). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara khusus mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar, yang dinilai belum optimal dalam mengelola potensi pendapatan dari sektor parkir. Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan dari parkir di Kota Makassar diperkirakan mencapai Rp766 miliar per tahun. Namun, realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp11 miliar, atau kurang dari dua persen dari estimasi tersebut. “Dengan asumsi setiap kendaraan hanya membayar Rp1.000, potensi pendapatan parkir bisa mencapai Rp766 miliar. Namun, realisasinya sangat jauh dari harapan,” ujar Andi Hadi dalam rapat paripurna. PKS menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap BUMD, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaru, ditemukan sejumlah kelemahan struktural yang dinilai perlu segera dibenahi secara menyeluruh. Meskipun menyambut baik pelantikan jajaran direksi baru PD Parkir, Fraksi PKS menekankan pentingnya reformasi internal yang disertai dengan pengawasan ketat dari Pemerintah Kota Makassar. “Kami percaya direksi baru mampu bekerja lebih maksimal, namun harus ada dukungan dan pengawasan intensif dari Wali Kota,” tambahnya. Sebagai solusi, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas mendampingi BUMD secara teknis dan manajerial. PKS juga mendorong pemberian penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai target kinerja, serta pembinaan hingga sanksi tegas bagi OPD yang belum memenuhi target. Selain itu, Fraksi PKS turut menyoroti belum dicairkannya dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tujuh bulan terakhir. Padahal, berdasarkan data, sekitar 38,26 persen kendaraan yang berkontribusi terhadap pendapatan provinsi berasal dari Makassar, atau sekitar 1,7 juta unit kendaraan. “Pendapatan provinsi terbesar berasal dari kendaraan di Makassar, tapi dana bagi hasilnya belum jelas. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Andi Hadi. Meski menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi PKS tetap mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar, termasuk penguatan pelayanan digital, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, serta upaya pemberantasan praktik judi online. “Kami mendukung setiap upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah kota demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.