ruminews.id, Sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin, mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS menggelar sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan politik kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Sicini yang berlokasi di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran pelajar akan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus, sekaligus mendorong sikap kritis dalam bernegara. Pengetahuan politik bukan sekadar urusan orang dewasa, melainkan kebutuhan mendasar bagi generasi muda termasuk pelajar ang setingkat SMA. Politik menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan pendidikan hingga hak-hak konstitusional warga negara. Namun, literasi politik di kalangan remaja masih rendah, sementara partisipasi mereka justru krusial. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, 52% pemilih dalam Pemilu 2024 adalah generasi muda dan pemula. Angka ini menunjukkan betapa suara mereka mampu menentukan arah bangsa, tetapi sayangnya, banyak yang belum memahami esensi politik secara utuh.
Pusat Edukasi Anti Korupsi menegaskan, pemahaman politik sejak dini dapat membentuk generasi yang kritis, berintegritas, dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Tanpa bekal pengetahuan yang memadai, remaja rentan terpapar hoaks, apatisme, atau bahkan praktik korupsi di masa depan. Anggota KPU RI, August Mellaz, juga menekankan bahwa keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi, seperti Pemilu, adalah variabel penting untuk menjaga integrasi bangsa dan kualitas pemilu.
Menyadari urgensi ini, mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) dari Fakultas Hukum turun langsung ke sekolah dalam hal program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka berupaya memutus mata rantai ketidaktahuan politik dengan mengajak pelajar SMA memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mekanisme pemerintahan, serta bahaya korupsi. Harapannya, generasi muda tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga agen perubahan yang mampu menyuarakan aspirasi dengan dasar hukum dan etika yang kuat.
Kegiatan edukasi politik yang digelar mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) diMadrasah Aliyah Sicinimembuka mata akanrendahnya literasi politik di daerah terpinggirkan. Meski awalnya terlihat minim pemahaman, antusiasme pelajar justru mengejutkan. Saat materi disampaikan, mereka menyimak dengan serius, lalu aktif mengajukan pertanyaan kritis hal itu menandakan bahwa keingintahuan mereka tentang politik sesungguhnya besar. Suasana ruang kelas menjadi semakin hidup ketika sesi tanya jawab dimulai.
Salah satu momen paling menarik datang dari Aswar Ramadhan, seorang siswa yang bertanya,
“Bagaimana cara membedakan pejabat yang benar-benar akan bekerja untuk
rakyat dan yang hanya mencari keuntungan pribadi ketika berkampanye?” Pertanyaan ini bukan hanya menunjukkan kepeduliannya terhadap integritas pejabat publik, tetapi juga refleksi dari kondisi nyata di daerahnya. Respon semacam ini membuktikan dua hal:
- Minimnya akses edukasi politik di sekolah-sekolah pinggiran, sehingga mahasiswa UNHAS hadir sebagai “jembatan” pengetahuan.
- Potensi besar generasi muda daerah untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa, asalkan diberi ruang belajar yang memadai
Selain diskusi, mahasiswa UNHAS juga menggunakan metode pendekatan analogi, simulasi pemilu dan analisis kasus korupsi untuk membantu pelajar memahami praktik politik sehari-hari. Hasilnya, banyak siswa yang mulai menyadari bahwapolitik bukanlah hal abstrak, melainkan sesuatu yang langsung memengaruhi nasib mereka dari sejak lahir hingga meninggal dunia.
momen menarik lainnya datang dari seorang siswi perempuan yang dengan polos namun penuh keingintahuan bertanya:
“Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki presiden?”
Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, melainkan cerminan kesadaran awal tentang pentingnya sistem pemerintahan yang stabil. Diskusi pun berkembang semakin mendalam ketika mahasiswa UNHAS menjelaskan tentang:
- Mekanisme suksesi kepemimpinan dalam konstitusi Indonesia
- Peran lembaga negara seperti Eksekutif, Legistatif hiingga Yudikatif dalam
perannya untuk menciptakan kestabilan dalam pengelolaan negara - Perbandingan sistem pemerintahan sepertihalnya Presidensial dan
Parlementer
Pada kegiatan ini menunjukkan bahawa mahasiswa UNHAS telah berhasil Membongkar Pola Pikir Kritis Generasi Muda melalui munculnya pertanyaan- pertanyaan dari para siswa sehingga menunjukkan:
- Kepedulian terhadap tata kelola negara yang baik
- Keinginan untuk memahami relasi antara pemimpin dan rakyat
- Kekhawatiran akan vacuum of power dan dampaknya bagi masyarakat
“Sejujurnya kami terkejut dengan kedalaman pertanyaan mereka, yang tentunya tidak terpikirkan oleh kami mereka akan mempertenyakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis ini” ujar Muhammad Hulaivi, mahasiswa Fakultas Hukum yang sekaligus sebagai fasilitator. “Ini membuktikan bahwapelajar di daerah pinggiran pun punya potensi besar untuk menjadi warga negara yang kritis jika diberi ruang belajar yang tepat.”
“Dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan dapat membuktikan bahwa adanya benih-benih demokrasi masa depan negara ini”, pungkas salah satu Dosen Pembimbing KKN Universitas Hasanuddin, Amaliyah, S.H., M.H. Didalam pernyataannya beliau juga menyampaikan, bahwa “kami yakin, dengan bekal pengetahuan yang cukup dari mahasiswa kami, siswa-siswi ini akan tumbuh menjadi generasi pemilih yang cerdas dan pengawal kebijakan yang kritis.”
