Penulis: Afdal Ansar – Sekbid Advokasi HMJ Hukum Tata Negara UINAM
Ruminews.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah drama tahunan yang membosankan sekaligus mematikan. Dari tahun ke tahun, langit Kalimantan dan Sumatra berubah menjadi kubah jingga pekat yang mencekik. Namun, alih-alih diselesaikan dari akar masalahnya, penanganan bencana ini kerap kali terjebak dalam lingkaran setan birokrasi dan reaktifitas pemadaman semata.
Jika ditarik dari hulu persoalan, karhutla bukanlah murni bencana alam ekologis, melainkan sebuah tragedi struktural akibat kegagalan kolektif melindungi tanah. Pakar ekologi SITH ITB secara tegas membeberkan bahwa akar masalah karhutla di Kalimantan terletak pada pengabaian restorasi hidrologis gambut permanen serta pembiaran kanal-kanal kering milik korporasi sawit. Hal ini memicu lanskap gambut menjadi sangat kering dan mudah terbakar.
Lebih jauh lagi, investigasi dan perdebatan publik sering kali menemukan indikasi kuat bahwa banyak kawasan hutan dan lahan tersebut bukan “terbakar”, melainkan sengaja “dibakar” demi kepentingan ekspansi lahan korporasi. Kebakaran yang merambah hingga belasan kawasan konservasi dan taman nasional kian mencerminkan bobroknya pengawasan wilayah lindung yang seharusnya steril dari praktik-praktik destruktif tersebut.
Dampak dari kelalaian ini tentu tidak main-main dan tidak lagi menjadi cerita satu daerah saja. Asap pekatnya telah merangsek lintas batas hingga terdeteksi di atas langit Jakarta, melumpuhkan ribuan penerbangan sejak Agustus, memaksa sekolah-sekolah di Sumatra Utara memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan memicu ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai provinsi terdampak.
Di tengah penderitaan warga dan gugurnya para relawan pemadam di garis depan, respons negara sering kali terasa lamban dan sebatas menjadi “pemadam kebakaran” reaktif. Walaupun pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo telah menginstruksikan optimalisasi upaya pemadaman dan penanganan lanjutan di enam provinsi, serta mengucurkan dana bantuan percepatan penanganan karhutla yang fantastis mencapai Rp1,235 triliun, pertanyaan mendasar tetap melayang di ruang publik.
Pertanyaan kritis tersebut mengarah pada ke mana sebenarnya aliran dana bantuan penanganan bencana tersebut bermuara. Keraguan publik ini bukan tanpa alasan, sebab karhutla kerap dijadikan komoditas anggaran tanpa adanya transparansi yang memadai dalam eksekusi di lapangan.
Kecurigaan tersebut akhirnya terjawab lewat skandal yang mengoyak nalar publik baru-baru ini. Di tengah darurat asap yang menyesakkan dada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru membongkar dugaan korupsi dana darurat dan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB senilai miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk menanggulangi karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di NTT, hingga banjir di Sumatra.
Ironisnya, pengadaan barang dan jasa menggunakan dana darurat kebencanaan sepanjang 2024–2026 ini diwarnai konflik kepentingan dan praktik suap yang melibatkan jejaring kekuasaan di lingkaran BNPB. Ketika anggaran keselamatan rakyat yang diandalkan untuk menjinakkan api justru diselewengkan untuk memperkaya segelintir pihak, bencana alam berubah wujud menjadi proyek rente yang menjijikkan.
Pada akhirnya, karhutla di negeri ini bukan sekadar persoalan musim kemarau panjang atau anomali iklim semata, melainkan cerminan dari tata kelola negara yang kerap gagap mengurus hajat hidup orang banyak. Jika negara terus mempertahankan mentalitas reaktif dan membiarkan para mafia lahan serta penjilat anggaran bebas berkeliaran, maka jangan heran jika langit Indonesia akan terus menyala merah, membakar habis keadilan ekologis yang selama ini diimpikan.
