Penulis: Muh Ibnu Al-Fajri- Mahasiswa HES UIN Alauddin Masyarakat
Ruminews.id – Dalam riak diskursus publik di media sosial belakangan ini, ada satu pola unik—sekaligus menyedihkan yang terus berulang setiap kali warga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Bukannya menjawab substansi kritik dengan data atau konter-argumen yang rasional, sebagian pihak justru sibuk menguliti gaya hidup si pengkritik. Narasi seperti “Protes ekonomi turunin biaya hidup tapi nongkrong sana sini tiap hari mampu. Fomo beli barang viral, kopi seharga minyak goreng sanggup”, atau “bingung yang mau di turunin biaya hidup atau gaya hidup?” kerap dijadikan amunisi untuk membungkam wacana.
Fenomena ini menunjukkan betapa dangkalnya cara sebagian masyarakat kita merespons kritik sosial. Ada kekeliruan berpikir (logical fallacy) jenis ad hominem yang dipelihara secara subur: menggeser fokus dari isi argumen ke latar belakang personal pengkritik.
Kemiskinan Bukan Syarat Mutlak Berpendapat
Seseorang tidak perlu mendadak sengsara atau hidup dalam kemelaratan ekstrem hanya untuk membuktikan bahwa ada yang salah dengan kebijakan ekonomi negara. Kemiskinan bukanlah kualifikasi atau “lisensi” resmi untuk boleh bersuara. Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial-ekonominya, memiliki hak konstitusional yang sama untuk menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kemampuan seseorang untuk menikmati sedikit kenyamanan hidup—seperti memiliki gawai yang layak atau menikmati secangkir kopi—tidak secara otomatis menghapus kepekaan sosialnya. Keadilan ekonomi adalah hak bersama, bukan cuma topik eksklusif bagi mereka yang sedang berada di titik terendah penderitaan. Mengabaikan kritik hanya karena si pengkritik dianggap “kurang miskin” adalah bentuk gatekeeping moral yang naif.
Substansi Argumen vs Fanatisme Figur
Validitas dari sebuah kritik terhadap kebijakan publik seharusnya diukur murni dari kebenaran data, koherensi logika, dan dampak dari kebijakan tersebut bagi masyarakat luas. Merek barang yang dibawa, jenis kendaraan yang dipakai, atau pola konsumsi individu sama sekali tidak mengubah fakta apakah sebuah kebijakan itu pro-rakyat atau justru merugikan.
Ketika serangan terhadap gaya hidup dijadikan alat pembungkaman, kita perlu mempertanyakan: jangan-jangan loyalitas kepada figur pemimpin atau presiden telah mengikis empati dasar kita terhadap kondisi rakyat banyak? Ketika fanatisme politik menutup mata dari realitas sosial, maka kritik yang valid pun akan selalu dicari-cari celah personalnya agar bisa diabaikan.
Penutup
Demokrasi yang sehat membutuhkan diskursus yang sehat pula. Sudah saatnya kita menaikkan kelas perdebatan publik di Indonesia. Jika tidak sepakat dengan sebuah kritik, bantahlah dengan data yang lebih akurat dan logika yang lebih kokoh—bukan dengan mengomentari merek HP atau gaya hidup menyuarakan kritik tersebut.
Sebab pada akhirnya, negara dibentuk untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya, dan mengawal arah kebijakan negara adalah tugas bersama seluruh warga, tanpa syarat harus menderita terlebih dahulu.
