ruminews.id, Bone — Aktivis PB HMI, Pahrian. menyoroti pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bone.
Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 196 titik lokasi P3-TGAI tahun anggaran 2026 di Kabupaten Bone. informasi yang diperoleh setiap titik memperoleh alokasi sebesar Rp195 juta, secara keseluruhan program tersebut mencapai 196 titik × Rp195.000.000. Dengan demikian, total nilai kegiatan diperkirakan mencapai Rp38,22 miliar.
Nilai tersebut bukan angka kecil. Karena bersumber dari anggaran negara, PB HMI menilai pelaksanaannya harus terbuka, akuntabel, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan P3-TGAI.
Namun, berdasarkan penelusuran dan bukti lapangan yang telah dihimpun, Pahrian menemukan sejumlah fakta yang diduga tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan secara swakelola.
Salah satu persoalan utama adalah adanya dugaan bahwa pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) justru dikerjakan atau dikendalikan oleh pemborong maupun pihak ketiga.
Persoalan yang menjadi sorotan adalah mekanisme penguasaan dan penggunaan dana kegiatan. Pahrian menduga terdapat pola di mana pihak ketiga mengendalikan pembelian material dan pembayaran pekerjaan, sementara P3A tidak sepenuhnya menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan, P3A digunakan para pemain hanya sebatas pemenuhan administrasi sampai tahap pencairan dana, setelah itu dana dikuasai oleh pihak ketiga.
“Kita berbicara tentang 196 titik dengan nilai yang jika dikalikan Rp195 juta mencapai Rp38,22 miliar. Ini uang negara dan programnya diperuntukkan bagi kepentingan petani. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak yang tidak semestinya untuk mengendalikan kegiatan,” tegas Aktivis PB HMI.
Aktivis PB HMI menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan sekadar berdasarkan asumsi.
Pihaknya mengaku telah mengumpulkan bukti dan dokumentasi lapangan yang akan digunakan untuk mendorong pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan P3-TGAI.
“Kami memiliki bukti rekaman dan dokumentasi. Kami tidak akan berhenti pada pernyataan di media. Bukti tersebut akan kami bawa dalam langkah advokasi dan kami serahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk diperiksa secara objektif,” ujarnya.
Pahrian menyatakan akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial serta mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan P3-TGAI di Kabupaten Bone.
Selain aksi, Pahrian juga akan melaporkan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang, termasuk lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum, dengan membawa bukti yang telah dihimpun.
Pahrian meminta agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap satu atau dua lokasi, tetapi dilakukan secara menyeluruh terhadap 196 titik P3-TGAI di Kabupaten Bone.
Pemeriksaan tersebut meliputi:
- Kesesuaian pelaksanaan dengan mekanisme swakelola;
- Peran dan kewenangan P3A;
- Pihak yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan;
- Pengadaan dan sumber material;
- Kesesuaian material dengan spesifikasi teknis;
- Kesesuaian volume pekerjaan dengan RAB;
- Pengelolaan dan penggunaan dana;
- Bukti transaksi serta pertanggungjawaban keuangan;
- serta kesesuaian laporan kegiatan dengan kondisi fisik di lapangan.
“Kami meminta pihak terkait membuka seluruh proses pelaksanaan P3-TGAI secara transparan. Kalau memang semuanya sesuai aturan, silakan buktikan melalui dokumen dan pemeriksaan lapangan. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban,” tegasnya.
PB HMI menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Namun, bukti yang telah dikumpulkan dinilai cukup untuk menjadi dasar dilakukannya investigasi dan audit terhadap pelaksanaan program.
“Kami siap turun ke jalan, kami siap melaporkan, dan kami siap menyerahkan bukti. Jangan sampai anggaran sekitar Rp38,22 miliar hanya menjadi angka di atas kertas, sementara masyarakat petani tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya,”tutup Pahrian.
