Ruminews.id, Jakarta — Rencana Siaga Mogok Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia terus menguat. Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menyatakan tengah memperluas konsolidasi lintas organisasi pekerja sebagai langkah memperkuat perjuangan menuntut peningkatan kesejahteraan, perlindungan kerja, hingga perbaikan tata kelola sektor kepelabuhanan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, Subhan Hadil, mengatakan konsolidasi dilakukan secara bertahap melalui pertemuan daring maupun tatap muka bersama jaringan buruh pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menyatukan sikap dan memperkuat solidaritas pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh pelabuhan yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian memadai.
“Kami berharap Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap tuntutan Buruh Pelabuhan Indonesia. Buruh pelabuhan merupakan pilar utama logistik nasional. Sudah saatnya peningkatan kesejahteraan, perlindungan keselamatan kerja, pendidikan, peningkatan kompetensi, serta penyediaan perumahan pekerja menjadi agenda prioritas nasional,” kata Subhan dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).
Selain meminta perhatian Presiden, Subhan juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor kepelabuhanan dan ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan di sektor tersebut harus mampu memperkuat perlindungan pekerja sekaligus meningkatkan daya saing logistik nasional.
Dalam proses konsolidasi, SP TKBM Indonesia menggandeng berbagai elemen yang tergabung maupun berjejaring dengan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia. Mereka terdiri atas F-SP BUMN Bersatu, federasi dan serikat pekerja sektor trucking dan logistik, serikat pekerja kepelabuhanan, komunitas pekerja kontrak di kawasan pelabuhan, hingga jaringan buruh pelabuhan dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan daerah lainnya.
Menurut Subhan, konsolidasi nasional tersebut dilakukan untuk menyatukan aspirasi berbagai elemen pekerja yang berada dalam ekosistem kepelabuhanan sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memperjuangkan perubahan kebijakan.
Ia menyebut konsolidasi di wilayah Sumatera dan Jawa telah berlangsung, sementara dalam waktu dekat akan dilanjutkan ke Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan wilayah lainnya.
Dalam pernyataannya, SP TKBM Indonesia kembali menegaskan empat tuntutan utama yang menjadi dasar perjuangan buruh pelabuhan.
Tuntutan tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan pekerja, perluasan akses pendidikan bagi buruh dan keluarganya, pelatihan serta sertifikasi kompetensi nasional, hingga penyediaan program perumahan layak bagi pekerja pelabuhan.
Subhan menilai perjuangan tersebut tidak hanya menyangkut tenaga kerja bongkar muat, tetapi juga seluruh pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor kepelabuhanan nasional.
“Perjuangan ini bukan hanya untuk Buruh TKBM, tetapi untuk seluruh pekerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pelabuhan Indonesia. Semakin kuat solidaritas antarserikat, federasi, komunitas pekerja, dan masyarakat pelabuhan, semakin besar harapan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh Buruh Pelabuhan Indonesia,” ujarnya.
Meski terus memperkuat konsolidasi menuju Siaga Mogok Nasional, SP TKBM Indonesia menegaskan seluruh proses yang dilakukan saat ini masih berada dalam koridor hukum melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hubungan industrial yang berlaku.
Namun, organisasi tersebut mengingatkan bahwa apabila aspirasi buruh terus diabaikan, aksi mogok nasional tetap menjadi opsi yang dipertimbangkan sebagai bentuk perjuangan konstitusional pekerja.
