Penulis: Fikri Haikal – Penggiat Literasi
ruminews.id – Ada masa ketika lorong-lorong kampus tidak hanya dipenuhi langkah mahasiswa menuju ruang kuliah tetapi juga dipenuhi percakapan tentang demokrasi, pengawasan, dan keberanian menyampaikan kebenaran.
Pada masa itu, mengenakan PDH biru Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) bukan sekadar memakai seragam organisasi. Ia adalah beban moral. Ia adalah pengingat bahwa ada amanah yang harus dijaga, meski terkadang harus membuat banyak orang tidak nyaman.
Saya pernah berada di sana
Di balik rapat yang berlangsung hingga malam, forum yang memanas, dan tumpukan dokumen evaluasi, ada satu tugas yang sering kali terasa paling berat: mengawasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Bukan karena kami membenci mereka, melainkan karena begitulah demokrasi bekerja. Kekuasaan tanpa pengawasan hanya akan melahirkan kenyamanan yang perlahan berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Menjadi bagian dari MPM berarti siap dicap sebagai penghambat. Ketika kami mempertanyakan program kerja, meminta laporan pertanggungjawaban, atau mengkritisi kebijakan BEM, tidak sedikit yang menganggap kami mencari panggung. Padahal, yang kami cari hanyalah memastikan roda organisasi tetap berjalan di atas rel konstitusi mahasiswa.
Ironisnya, bahkan para senior lebih sering bertanya kepada kami daripada kepada BEM.
“Bagaimana kinerja BEM sekarang?”
Pertanyaan itu bukan sekali dua kali datang. Seolah MPM memang dipercaya menjadi cermin yang memantulkan wajah pemerintahan mahasiswa apa adanya. Kami harus jujur. Kami harus tahu. Kami tidak boleh menutup mata hanya karena berteman atau berasal dari kelompok yang sama.
Saya masih mengingat dengan jelas bagaimana rasanya mengenakan PDH biru itu.
Ketika menghadiri seminar, kegiatan pelantikan, hingga bazar mahasiswa, penyelenggara sering kali menghampiri kami. Bukan untuk sekadar menyapa, tetapi untuk menitipkan aspirasi.
“Kanda, ini tolong dibahas di MPM.”
“Ini kenapa BEM diam?”
“Kami mau diskusi soal kebijakan kampus.”
MPM pada masa itu benar-benar menjadi rumah diskusi. Menjadi corong bagi organisasi lain yang merasa suaranya belum didengar. Tidak ada sekat antara lembaga legislatif mahasiswa dengan mahasiswa biasa. Aspirasi mengalir tanpa harus dibuatkan panggung.
Dan justru di sanalah saya merasa MPM mengalami salah satu masa kejayaannya.
Hubungan MPM dan BEM pun jauh dari kata romantis.
Kami sering berselisih.
Di forum, perdebatan bisa berlangsung berjam-jam. Interupsi bersahut-sahutan. Argumentasi dibangun dengan data, pasal, hingga logika organisasi. Tidak jarang forum berakhir dengan wajah-wajah tegang.
Di luar forum?
Kami tetap bisa duduk di warung kopi yang sama.
Karena yang dipertahankan bukan ego, melainkan sistem.
Kami memahami bahwa BEM membutuhkan ruang untuk bekerja, sementara MPM membutuhkan keberanian untuk mengawasi. Perselisihan bukanlah permusuhan. Ia adalah mekanisme agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
Demokrasi mahasiswa tidak pernah lahir dari tepuk tangan yang seragam. Demokrasi tumbuh dari keberanian mengatakan, “Saya tidak sepakat.”
Hari ini, saya justru sering bertanya dalam hati:
BEM kerja apa?
MPM di mana?
Pertanyaan itu bukan untuk merendahkan siapa pun. Pertanyaan itu lahir dari kerinduan terhadap kehidupan berlembaga yang pernah begitu hidup.
Yang lebih mengherankan adalah perubahan watak lembaga mahasiswa hari ini.
BEM dan MPM yang dahulu dikenal kritis terhadap persoalan kampus kini justru tampak terlalu harmonis di meja birokrasi. Kritik perlahan digantikan seremoni. Pengawasan berubah menjadi formalitas. Forum-forum kehilangan daya gugatnya.
Padahal, demokrasi tidak pernah dibangun oleh kesepakatan yang dipaksakan.
Anies Baswedan pernah menyampaikan bahwa dalam demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat. Dalam konteks kampus birokrasi dan lembaga mahasiswa (BEM dan MPM) juga seharusnya demikian. Ketika keputusan diambil, kehadiran pihak yang berbeda pandangan justru membuat publik—dalam hal ini mahasiswa—mampu menilai mana kebijakan yang benar-benar lahir dari pertimbangan yang matang. Oleh karena itu oposisi itu penting dan sama sama terhormat sayangnya tidak semua orang tahan berada menjadi oposisi
Namun menjadi oposisi memang tidak pernah mudah.
Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa berada di luar kekuasaan membuat dirinya tidak bisa berbisnis. Pernyataan itu, terlepas dari konteks politik nasional, menyiratkan satu kenyataan bahwa berada di luar lingkar kekuasaan selalu memiliki konsekuensi. Tidak semua orang sanggup menerima konsekuensi itu. Tidak semua orang tahan menjadi pihak yang terus mengkritik, sementara yang lain menikmati kenyamanan karena dekat dengan kekuasaan.
Barangkali itulah yang juga terjadi di sebagian kehidupan kampus hari ini.
Kritik mulai dianggap ancaman.
Pengawasan dipersepsikan sebagai permusuhan.
Kedekatan dengan birokrasi perlahan dianggap sebagai prestasi organisasi.
Padahal sejarah organisasi mahasiswa tidak pernah ditulis oleh mereka yang memilih diam.
Sejarah lahir dari mereka yang berani mengoreksi.
Saya percaya, sejarah tidak pernah membentuk sebuah era.
Yang membentuk era adalah manusia yang memilih memegang teguh nilai atau justru menggadaikannya demi ambisi.
Ketika ambisi menjadi tujuan utama, sistem mulai dianggap sebagai penghalang. Konstitusi dibaca seperlunya. Mekanisme dilompati jika dianggap memperlambat langkah. Kritik dibungkam atas nama kekompakan. Pada titik itu, organisasi tidak lagi menjalankan fungsi, melainkan sekadar mempertahankan eksistensi.
MPM tidak diciptakan untuk menjadi pelengkap struktur.
BEM tidak dibentuk untuk menjadi mitra yang selalu mengangguk kepada birokrasi.
Keduanya lahir agar demokrasi kampus tetap bernapas.
Sebab kampus bukan hanya tempat melahirkan sarjana.
Ia adalah ruang tempat calon pemimpin belajar bahwa kekuasaan selalu membutuhkan pengawasan, bahwa kritik adalah bentuk cinta yang paling jujur terhadap sebuah institusi, dan bahwa tidak ada demokrasi yang sehat tanpa keberanian menjadi suara yang berbeda.
Mungkin suatu hari nanti, PDH biru itu hanya akan menjadi foto yang tersimpan di galeri telepon genggam.
Namun saya berharap, nilai yang pernah melekat di dalamnya tidak ikut pudar. Karena sejatinya yang membuat sebuah lembaga dihormati bukan warna pakaiannya, bukan pula lambang di dada kirinya, melainkan keberanian orang-orang di dalamnya untuk tetap berdiri tegak ketika seluruh ruangan memilih bertepuk tangan.
