Penulis: Andreas Chandra, CPLA – Pemerhati Isu Sosial
Ruminews.id, Yogyakarta – Beberapa hari terakhir, masyarakat Kalimantan Barat dihadapkan pada gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah. Kondisi ini bukan sekadar mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga usaha mikro yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Bagi masyarakat yang bekerja dari rumah, pelaku UMKM, maupun sektor pelayanan, pemadaman berulang tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
Sebagai penyedia layanan kelistrikan nasional, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki tanggung jawab untuk menjamin keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. Apabila terjadi gangguan, masyarakat tentu memahami bahwa faktor teknis maupun kondisi alam dapat menjadi penyebab. Namun, yang menjadi harapan publik adalah adanya penanganan yang cepat, transparan, serta komunikasi yang terbuka mengenai penyebab gangguan dan estimasi waktu pemulihan.
PLN menjelaskan bahwa pemadaman di Kalimantan dipicu oleh gangguan pada salah satu mesin pembangkit milik independent power producer (IPP) akibat cuaca ekstrem. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Zarkasih selaku Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN. Menurutnya, secara umum sistem kelistrikan di Kalimantan Barat masih berada dalam kondisi surplus daya. Namun, cadangan daya yang tersedia relatif terbatas sehingga ketika salah satu pembangkit mengalami gangguan, keandalan pasokan listrik ikut terdampak.
Zarkasih juga menegaskan bahwa pemadaman tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan batu bara maupun pasokan energi primer,
“Pemadaman ini bukan karena kekurangan batu bara maupun energi primer. Sistem Kalimantan Barat masih surplus daya, hanya saja cadangannya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Bagi pelanggan, yang paling penting bukan hanya mengetahui penyebab gangguan, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa sistem kelistrikan segera dipulihkan dan hak-hak mereka sebagai konsumen tetap dipenuhi. Kepercayaan publik terhadap penyedia layanan akan terjaga apabila disertai dengan akuntabilitas dan perlindungan terhadap pelanggan.
Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pelanggan PLN memiliki hak atas kompensasi apabila terjadi gangguan listrik yang melebihi standar tingkat mutu pelayanan. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 6A ayat (4), yang mengatur besaran kompensasi berdasarkan lamanya gangguan, yaitu:
- Pelanggan berhak memperoleh kompensasi sebesar 50 persen dari biaya beban atau rekening minimum apabila gangguan berlangsung hingga 2 jam di atas standar.
- Pelanggan berhak memperoleh kompensasi sebesar 75 persen apabila gangguan berlangsung lebih dari 2 hingga 4 jam, serta 100 persen apabila berlangsung lebih dari 4 hingga 8 jam.
- Pelanggan berhak memperoleh kompensasi sebesar 200 persen apabila gangguan berlangsung lebih dari 8 hingga 16 jam.
- Pelanggan berhak memperoleh kompensasi sebesar 300 persen apabila gangguan berlangsung lebih dari 16 hingga 40 jam.
- Pelanggan berhak memperoleh kompensasi sebesar 500 persen apabila gangguan berlangsung lebih dari 40 jam.
Informasi ini penting diketahui masyarakat karena hak sebagai konsumen tidak boleh berhenti pada kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu. Hubungan antara PLN dan pelanggan merupakan hubungan timbal balik. Ketika pelanggan memenuhi kewajibannya dengan membayar rekening listrik sesuai ketentuan, maka pelanggan juga berhak memperoleh layanan yang memenuhi standar mutu, termasuk memperoleh kompensasi apabila standar pelayanan tersebut tidak terpenuhi.
Peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak konsumen menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Banyak pelanggan yang selama ini hanya mengetahui kewajiban membayar tagihan, tetapi tidak memahami adanya mekanisme perlindungan yang telah disediakan dalam regulasi. Padahal, pengetahuan mengenai hak tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan berkeadilan.
Ke depan, PLN diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan, memperkuat mitigasi terhadap gangguan akibat cuaca ekstrem, serta meningkatkan kualitas komunikasi kepada masyarakat ketika terjadi gangguan. Transparansi informasi dan kepastian pelayanan akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan.
Yang paling penting, masyarakat tentu berharap pemadaman listrik berskala luas seperti ini tidak kembali terjadi. Selain menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, gangguan yang berulang juga berpotensi memicu ketidakpuasan publik apabila tidak diikuti dengan penanganan yang cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan mengatasi gangguan, tetapi juga dari komitmen menghormati hak-hak masyarakat sebagai pelanggan.
