Penulis: Aril – Founder Lentera Aksi Nusantara
ruminews.id – Tidak ada satu pun kebijakan publik yang layak dipertahankan tanpa evaluasi, terlebih ketika pelaksanaannya diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa. Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, setiap kebijakan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak hidup warga negara. Ketika sebuah program pemerintah menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat mengenai aspek keselamatan peserta, maka negara tidak boleh sekadar memberikan penjelasan administratif. Negara wajib membuka ruang evaluasi secara menyeluruh.
Peristiwa meninggalnya sejumlah peserta dalam rangkaian pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah mengguncang kesadaran publik. Terlepas dari penyebab medis masing-masing kasus yang masih memerlukan penjelasan dan investigasi resmi, rangkaian peristiwa tersebut telah memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar kronologi kejadian. Pertanyaan itu adalah apakah desain kebijakan yang digunakan dalam program ini telah disusun berdasarkan prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan keselamatan.
Dalam kebijakan publik, sebuah program tidak hanya dinilai dari tujuan akhirnya, tetapi juga dari instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan setiap metode yang dipilih. Justru kualitas sebuah kebijakan diukur dari sejauh mana metode yang digunakan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan mampu meminimalkan risiko terhadap masyarakat.
Di sinilah relevansi latihan dasar militer (latsarmil) dalam Program KDMP patut dikaji secara kritis.
Manajer koperasi merupakan profesi sipil. Tugas utamanya adalah mengelola organisasi ekonomi masyarakat, membangun tata kelola koperasi yang sehat, memperkuat kelembagaan, menyusun strategi bisnis, mengelola keuangan, meningkatkan kapasitas anggota, serta menciptakan inovasi ekonomi desa. Kompetensi tersebut adalah kompetensi manajerial, sosial, dan ekonomi.
Pertanyaannya, sejauh mana latihan dasar militer menjadi instrumen yang paling tepat untuk membentuk kapasitas tersebut?
Tidak ada yang menolak pentingnya disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat pengabdian, maupun ketahanan mental. Nilai-nilai tersebut memang penting bagi setiap pemimpin. Namun, disiplin bukanlah monopoli pendekatan militer. Integritas tidak hanya lahir dari latihan fisik. Kepemimpinan juga tidak semata-mata dibangun melalui pola pembinaan bercorak militer.
Banyak negara membangun kapasitas aparatur sipil melalui pendidikan kepemimpinan, pelatihan manajemen, simulasi penyelesaian masalah, praktik lapangan, hingga pembelajaran berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut tetap mampu membentuk karakter tanpa mengabaikan relevansi kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan sipil.
Karena itu, ketika muncul pertanyaan publik mengenai relevansi latsarmil dalam pembentukan calon manajer KDMP, pemerintah semestinya tidak melihatnya sebagai bentuk penolakan terhadap program. Sebaliknya, pertanyaan tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.
Negara tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terbuka untuk diuji, dikritisi, dan dievaluasi. Lebih jauh lagi, negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas penyelenggaraan program ini. Dalam prinsip *good governance* pemerintah bukan hanya bertanggung jawab merancang program, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaannya memenuhi standar keselamatan, pengawasan, mitigasi risiko, dan perlindungan terhadap peserta.
Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa setiap peserta telah melalui seleksi atau bahwa terdapat penyebab medis pada masing-masing kasus. Penjelasan tersebut memang penting, tetapi tidak menutup kewajiban negara untuk mengevaluasi apakah desain kebijakan, pola pelatihan, sistem pengawasan, kesiapan fasilitas kesehatan, mekanisme tanggap darurat, dan relevansi kurikulum telah memenuhi standar yang semestinya.
Inilah mengapa evaluasi total menjadi sebuah keniscayaan. Evaluasi tidak boleh hanya menyentuh permukaan. Negara harus berani meninjau ulang seluruh fondasi Program KDMP, mulai dari dasar filosofis pelatihan, tujuan pembentukan karakter, proporsionalitas penggunaan latsarmil, sistem seleksi peserta, pemeriksaan kesehatan, pengawasan selama pelatihan, hingga mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang tidak diinginkan
Yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah program. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat tentu mendukung lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi desa. Namun, dukungan publik tidak dibangun melalui slogan atau target administratif semata. Dukungan publik lahir ketika masyarakat melihat bahwa negara memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan, melakukan koreksi, dan memperbaiki kebijakan secara terbuka.
Negara juga harus menyadari bahwa persoalan ini menyangkut nyawa manusia. Dalam konstitusi, perlindungan terhadap hak hidup merupakan salah satu kewajiban fundamental negara. Oleh sebab itu, ketika sebuah program pemerintah diwarnai jatuhnya korban jiwa, respons negara tidak boleh berhenti pada ungkapan belasungkawa. Negara wajib memastikan bahwa setiap fakta diungkap secara transparan, setiap proses dievaluasi secara objektif, dan setiap kelemahan kebijakan diperbaiki secara menyeluruh. Tidak ada target pembangunan yang lebih tinggi daripada keselamatan warga negara.
Tidak ada keberhasilan program yang layak dibayar dengan hilangnya kepercayaan masyarakat Dan tidak ada kebijakan publik yang boleh dianggap terlalu sempurna sehingga menutup ruang evaluasi.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membangun Program KDMP yang lebih rasional, lebih profesional, dan lebih akuntabel. Evaluasi total bukanlah ancaman bagi program. Sebaliknya, evaluasi total adalah syarat agar program memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.
Negara yang kuat bukanlah negara yang selalu merasa benar. Negara yang kuat adalah negara yang berani mengevaluasi dirinya sendiri ketika sebuah kebijakan menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Tragedi ini harus menjadi alarm keras bagi negara untuk melakukan evaluasi total Program KDMP, Evaluasi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berorientasi pada keselamatan, martabat, dan perlindungan setiap warga negara. Sebab, pada akhirnya ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa banyak program yang dilaksanakan, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang ditunjukkan ketika keselamatan warganya dipertaruhkan.
