ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan di tengah masyarakat, melalui pengalokasian anggaran besar pada program-program yang berdampak langsung. Khususnya di bidang perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi digital layanan publik, serta penguatan pendapatan daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah kota yang dipimpin adalah pemberian jaminan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Terutama pekerja keagamaan dan pekerja rentan, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar. “Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025). “Ini kita lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover APBD Pemerintah Kota Makassar,” sambung pria yang akrab disapa Appi itu. Saat ini, lebih dari 81.000 warga Kota Makassar telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun, menurut Wali Kota, perlindungan tersebut masih belum cukup karena manfaat baru dirasakan ketika terjadi risiko kerja. Oleh karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Makassar akan menambah sekitar 45.000 peserta baru pada tahap awal untuk mendapatkan jaminan hari tua. Program ini ditujukan untuk memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap. “Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegas orang nomor satu Kota Makassar ini. Selain itu, Pemkot Makassar juga terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan aplikasi layanan terpadu Lontara Plus. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sekitar 358 entitas layanan pemerintah, yang selama ini berjalan secara terpisah ke dalam satu sistem layanan digital. Sejak Juli, hingga Desember 2025, total aduan yang masuk mencapai 2.106 laporan. “Hampir seluruh pengaduan masyarakat sudah mulai masuk melalui sistem ini,” ungkap mantan Bos PSM tersebut. Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya respons cepat dari SKPD terhadap setiap aduan masyarakat yang masuk. Ia menetapkan batas waktu maksimal 2×24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan. “Kalau ada aduan yang tidak direspons lebih dari dua kali dua puluh empat jam, notifikasinya akan langsung masuk ke handphone saya. Dan saya akan langsung menghubungi OPD yang bertanggung jawab,” tegasnya. Menurutnya, respons cepat dari pemerintah memiliki dampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Warga tidak membutuhkan jawaban panjang, tetapi kepastian bahwa mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. “Pemerintah harus hadir, respons itu sudah memberikan efek yang sangat baik bagi masyarakat bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat,” katanya. Ke depan, Lontara Plus akan terus dikembangkan dengan empat fokus utama, yakni integrasi data kependudukan, data sosial, data pendidikan, dan sebagian data kesehatan. Seluruh aplikasi layanan yang sudah ada akan ditarik ke dalam sistem utama sebagai backbone data terpadu. “Supaya kita bicara dan mengambil kebijakan benar-benar berbasis data,” jelasnya. Tak cukup disitu, sebagai pimpinan Kota Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa sejumlah program strategis yang telah disusun bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan tugas dan tanggung jawab nyata yang harus dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dari berbagai program tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai prioritas utama dan bersifat wajib (mandatory). Ia menyampaikan bahwa bidang pendidikan akan dimaksimalkan secara serius, seiring dengan penguatan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. “Program, Pendidikan ini benar-benar akan kita maksimalkan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat mandatory,” tegas Munafri. Dalam sektor pendidikan, Pemkot Makassar memastikan tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Berbagai upaya akan dilakukan, termasuk pemberian bantuan dan insentif, terutama bagi tenaga pengajar yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar. “Tidak boleh lagi ada anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar, khususnya di wilayah pendidikan dasar,” imbuh Ketua IKA FH Unhas ini. Terkait program bantuan seragam sekolah gratis, Wali Kota menegaskan bahwa esensi kebijakan tersebut bukan semata-mata soal jumlah seragam yang diberikan, melainkan bagaimana pemerintah hadir untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Persoalannya bukan soal dua pasang baju cukup atau tidak. Intinya adalah mengurangi beban rumah tangga orang tua yang menyekolahkan anaknya. Ia memaparkan, harga satu pasang seragam sekolah bisa mencapai sekitar Rp150 ribu. Jika dua pasang, maka orang tua harus menyiapkan sekitar Rp300 ribu per anak setiap tahun. Melalui program bantuan tersebut, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dapat diperkuat secara signifikan. “Kurang lebih ada daya beli sekitar Rp25 ribu per bulan yang bisa dipertahankan oleh keluarga berpenghasilan rendah. Inilah yang kita inginkan, karena daya beli sangat berpengaruh terhadap inflasi,” ungkapnya. Selain pendidikan, kebijakan penghapusan sejumlah beban harian masyarakat juga menjadi fokus Pemkot Makassar, seperti pembayaran iuran tertentu dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi rumah tangga. Langkah ini diharapkan membuka peluang tambahan penghasilan, khususnya bagi ibu rumah tangga. Dikatakan, kalau daya beli masyarakat sudah lemah, jangan berharap pertumbuhan ekonomi bisa muncul. “Karena itu, yang kita Pemkot Makassar lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat,” terangnya. Dia juga menekankan bahwa program-program tersebut bukan dibuat untuk kepentingan pencitraan politik, melainkan dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. “Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat, itu poin utamanya,” katanya lagi menjelaskan. Dalam arahannya kepada aparatur sipil negara (ASN), Munafri Arifuddin menegaskan bahwa komitmen sebagai pelayan publik adalah bekerja dengan sepenuh hati, meskipun beban kerja ke depan semakin besar. Ia juga menuturkan, pentingnya empati dan simpati dalam pelayanan publik agar kerja birokrasi tidak bersifat administratif semata, melainkan berdampak nyata bagi kehidupan warga. “Kita bekerja bukan hanya sebagai pegawai, tetapi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Makassar turut menyatkaan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen membangun kota inklusif, terkait Kota ramah bagi difabel. Pemerintah berkomitmen mulai tahun 2026 menghadirkan infrastruktur yang ramah disabilitas, mulai dari desain panggung kegiatan, pedestrian, hingga akses transportasi umum. “Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan,” ujarnya. Komitmen terhadap inklusivitas tersebut telah dimasukkan secara tegas dalam visi pembangunan Kota Makassar dan menjadi tanggung jawab moral pemerintah kepada publik untuk mewujudkannya secara nyata. Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran, khususnya pada pelayanan Puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan, menurut Wali Kota, harus menjadi standar utama dan tidak boleh justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. “Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pola pelayanan yang
